Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur DKI Jakarta dan Kantor DPRD DKI Jakarta.
Para aktivis itu menagih janji pasangan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno dalam seratus hari masa pemerintahannya.
Dalam orasinya, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar menyampaikan bahwa selama seratus hari pemerintahan yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan masyarakat Jakarta itu, stabilitas masih sangat terganggu.
“Dalam seratus hari pemerintahan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih gagal mewujudkan stabilitas di masyarakat,” tutur Agung Tamtam, Rabu (31/01/2018).
Dengan fokus pada tajuk “Menggugat 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi”, perwakilan dari GMKI Jakarta dan BKC GMNI Jakarta Timur bergantian menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD.
Beberapa kondisi yang tidak stabil, yang dikritis para mahasiswa adalah kebijakan dikeluarkan oleh Gubernur seperti membiarkan Jalan Raya Tanah Abang digunakan untuk berdagang dan juga membolehkan becak beroperasi di Ibukota.
“Kami mengira, itu adalah kebijakan yang keliru,” tutur Agung Tamtam.
Kebijakan itu, lanjut dia, akan menambah kemacetan dan kesemrawutan di Ibukota. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam hal implementasi Program Oke Oce dan penghentian proyek Reklamasi Teluk Jakarta masih sebatas pemanis janji kampanye yang sampai saat ini belum direalisasikan.
Koordinator Lapangan Aksi, Kristopel Manurung mendesak agar DPRD menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan Gubernur yang dianggap keliru.
“Kami mendesak DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan gubernur yang keliru,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Sekjen BKC GMNI) Jakarta Timur Harry Manik dalam orasinya mengatakan, DPRD DKI harus sesegera mungkin memanggil Anies-Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan menimbulkan Polemik.
“DPRD DKI Jakarta harus segera memanggiil Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjelaskan kebijakan yang keliru yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Harry.
Usai menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, para mahasiswa bergeser menuju Kantor Gunernur DKI Jakarta yaitu Balai Kota DKI Jakarta. Dengan tuntutan yang sama mahasiswa mendesak agar Anies Sandi selaku Gubernur dan Wakil gubernur DKI segera menarik kembali sejumlah kebijakan yang dianggap keliru.
“Hentikan kebijakan yang kurang tepat, serta berhenti menyampaikan pernyataan-pernyataan konyol dan membuat gaduh Ibukota DKI Jakarta,” ujar Harry.
Dia juga menyampaikan, jika kebijakan-kebijakan ini terus dilanjutkan, maka akan berdampak pada kondusifitas persiapan Asian Games di Jakarta.
“Kebijakan gubernur yang penuh polemik ini mengindikasikan bahwa pemprov DKI Jakarta belum siap menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Asian Games,” ujarnya.
Mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan untuk menagih janji, jika aspirasi mereka tidak didengar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD DKI Jakarta.(JR)
