Serangkaian Dugaan Penipuan Dan Tagihan Fiktif Di BUMN, PT KBN (Persero) Polisikan Dirut Perusahaan Rekanan Dan Pengacara

Serangkaian Dugaan Penipuan Dan Tagihan Fiktif Di BUMN, PT KBN (Persero) Polisikan Dirut Perusahaan Rekanan Dan Pengacara. Melalui Kantor Hukum Zoelva & Partners, pengacara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Zul Fahmi telah melaporkan Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Widodo Setiadi dan pengacara Yevgeni Yesyurun ke Polda Metrojaya pada Jumat 08 Mei 2020. (Net)
Serangkaian Dugaan Penipuan Dan Tagihan Fiktif Di BUMN, PT KBN (Persero) Polisikan Dirut Perusahaan Rekanan Dan Pengacara. Melalui Kantor Hukum Zoelva & Partners, pengacara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Zul Fahmi telah melaporkan Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) Widodo Setiadi dan pengacara Yevgeni Yesyurun ke Polda Metrojaya pada Jumat 08 Mei 2020. (Net)

Direktur Utama PT  Karya Citra Nusantara (PT KCN) Widodo Setiadi dipolisikan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

Widodo Setiadi dipolisikan lantaran diduga telah melakukan serangkaian kejahatan terhadap perusahaan pelat merah PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Mulai dari dugaan penipuan, penggelembungan tagihan piutang dan juga membuat tagihan fiktif.

Widodo Setiadi dilaporkan langsung oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) itu. Melalui Kantor Hukum Zoelva & Partners, pengacara PT KBN, Zul Fahmi  telah melaporkan Widodo Setiadi selaku Direktur PT KCN bersama-sama dengan pengusaha atau mitra dari PT KCN ke Polda Metro Jaya, pada Jumat (8/5/2020). Dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2714/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 8 Mei 2020.

“Kami laporkan atas dugaan tindak pidana penipuan, pengelembungan tagihan piutang, dan atau membuat tagihan yang diduga fiktif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 399, Pasal 400 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara,” tutur ujar Zul Fahmi kepada wartawan, di Jakarta, Senin (11/05/2020).

Selain Widodo Setiadi, pengacara PT KCN yaitu Yevgeni Yesyurun juga telah dilaporkan bersama-sama. Sebab, Yevgeni Yesyurun juga diduga ikut melakukan penggelembungan tagihan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 715/K/V/2020/RESTRO JAKPUS tanggal 8 Mei 2020 itu.

Zul Fahmi mengungkapkan, kasus berawal pada saat PT KCN dinyatakan atau ditetapkan sebagai perusahaan dalam posisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 4 Mei 2020 telah dilaksanakan rapat kreditur dengan agenda verifikasi atau Pencocokan Piutang.

Dalam rapat tersebut, lanjut Zul Fahmi, Dirut PT Karya Citra Nusantara (dalam PKPU) dengan Dirut PT Karya Tehnik Utama Wardono Asnim sebagai salah satu Kreditor dan atau kuasanya, telah menyampaikan atau menyerahkan piutang sejumlah Rp 233.622.814.708,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan USD 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) kepada PT Karya Citra Nusantara (dalam PKPU).

Demikian juga, ada tagihan piutang yang diajukan oleh Yevgeni Yesyurun sejumlah Rp 59.907.450.000,- (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ekuivalen senilai USD 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat).

Zul Fahmi melanjutkan, piutang-piutang tersebut adalah piutang yang diduga digelembungkan  atau dibesarkan.

“Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan patut diduga fiktif.  Dikarenakan hutang dan atau piutang sebagaimana disebutkan itu tidak pernah mendapat persetujuan dari Komisaris. Dan tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ungkapnya.

Padahal itu telah diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT Karya Citra Nusantara (dalam PKPU). Dimana dalam Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) harus dengan persetujuan Komisaris dan berdasarkan RUPS.

Zul Fahmi menjelaskan, tindakan yang dilakukan PT Karya Citra Nusantara (dalam PKPU) bersama-sama dengan mitra dan pengacaranya patut diduga dengan sengaja menggelembungkan, membesar-besarkan tagihan dari yang sebenarnya. Untuk dasar bagi Dirut PT KCN dalam rapat verifikasi melakukan votting, dapat menguasai suara mayoritas untuk menghindari pailit.

“Motif ataupun modus seperti kejadian ini sering digunakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan profesinya mengurus kepailitan. Namun selama ini tidak ada pihak yang berani atau mampu mengungkap  atau melaporkan modus yang sangat mencederai proses kepailitan di Pengadilan,” ujar Zul Fahmi.

Dia mengatakan, terhadap para terlapor dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 399 tentang mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari Perseroan atau Perkumpulan dan Pasal 400 KUHP tentang memperbesar jumlah piutang yang ada dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.

“Terhadap Laporan Polisi dari PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang sudah kami lakukan, pihak Kepolisian berjanji akan segera menyikapi dan menindaklanjutinya,” tutup Zul Fahmi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan