Sepanjang 2018, Masa Kinerja Pemberantasan Korupsi oleh LSM Lebih Baik Daripada Kejaksaan dan Kepolisian?

Sepanjang 2018, Masa Kinerja Pemberantasan Korupsi oleh LSM Lebih Baik Daripada Kejaksaan dan Kepolisian?

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
22
0
Sepanjang 2018, Masa Kinerja Pemberantasan Korupsi oleh LSM Lebih Baik Daripada Kejaksaan dan Kepolisian?

Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memaparkan sejumlah upaya dan kinerjanya sepanjang 2018, terutama dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, pihaknya cukup banyak mendorong dan menyuarakan serta bergerak melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2018 ini.

Bukan hendak pongah, menurut Boyamin, masa sih Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia lebih getol mendorong pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi dibandingkan Kejaksaan, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya?

Demikian Laporan Singkat yang disampaikan MAKI,  Kamis (27/12/2018).

Boyamin menyampaikan Pelaksanaan Program Kerja MAKI tahun 2018 dan Perencanaan Program Kerja tahun 2019.

Tahun 2018, lanjut Boyamin, MAKI mempunyai konsentrasi program pengungkapan, pembongkaran dan pengawalan  dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sektor Jasa Keuangan.

“Dan program telah berjalan  melakukan pelaporan dan pengawasan untuk kasus korupsi di sektor jasa keuangan,” ujar Boyamin.

Sejumlah program itu adalah Pertama, melakukan Praperadilan atas berhentinya penanganan perkara korupsi Bank Century oleh KPK. Dan puncaknya dimenangkannya gugatan praperadilan MAKI melawan KPK oleh Hakim Effendi Muhtar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kedua, melakukan Pelaporan atas dugaan korupsi di BUMN Danareksa kepada Kejaksaan Agung dan saat ini telah memasuki tahap Penyidikan dan telah ditetapkan 3 orang Tersangka. “Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 500 milyar,” ujarnya.

Ketiga, melakukan pengawalan dan praperadilan atas kasus dugaan korupsi kredit macet Bank Mandiri Surakarta dengan debitur PT Central Steel Indonesia. Dalam kasus ini, dugaan kerugian negara sekitar Rp 500 miliar.

“Yang akhir tahun ini telah ditetapkan Tersangka baru oleh Kejaksaan Agung,” ujar Boyamin.

Keempat, melakukan pengawalan perkara korupsi kredit macet di Bank Mandiri dengan Debitur PT Tirta Amrta Botling dengan kerugian sekitar Rp 1,2 triliun.

Kelima, melakukan pelaporan di Kejaksaan Agung atas dugaan penyimpangan pemberian kredit di Bank Syariah Mandiri. “Namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya oleh Kejagung,” ujarnya.

Keenam, melakukan advokasi dan perlawanan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak mampu memberikan solusi atas sengkarut di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra.

“Oknum OJK telah melakukan kesalahan saran untuk membeli Saham SUGI dan skema pembentukan Pengelola Statuter di AJB Bumiputra, yang ternyata membuat AJB Bumiputra semakin sakit yang akhirnya OJK kembali kepada formula awal pembentukan Direksi serta membubarkan Pengelola Statuter,” tutur Boyamin.

Ketujuh, melakukan pelaporan atas dugaan KKN di BUMN Jiwasraya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Laporan disampaikan pada bulan Oktober 2018.  Dan laporan ini telah ditindaklanjuti oleh Kejati DKI dalam bentuk Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

Delapan, melakukan pengawalan dan praperadilan atas kasus korupsi Daan Pensiun (Dapen) Pertamina yang hingga kini terhadap tersangka baru belum diajukan ke persidangan.

Sembilan, melakukan pengawalan terhadap kasus dugaan korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim karena diduga pelakunya terkait dengan kasus korupsi di Danareksa.

Sepuluh, melakukan investigasi dugaan KKN atas sewa gedung oleh OJK. Hal ini sebagai tindak lanjut pengawalan terhadap OJK dalam bentuk telah diajukannya Praperadilan melawan OJK dalam perkara tidak melakukan penyidikan dugaan fraud oleh dua perusahaan Tbk pada sektor property dan transportasi. Modusnya, mencatatkan aset yang bukan miliknya sehingga nilai saham di Bursa Saham lebih tinggi dari nilai aset yang riil.

Selanjutnya, untuk tahun 2019, program stressing MAKI adalah sektor energi dan sumber daya mineral ( ESDM ). Langkah-langkah tindaklanjut akan dimulai dengan beberapa dugaan kasus KKN.

Paling tidak, Boyamin melaporkan ada sebanyak 10 kasus di 2019 yang akan ditangani MAKI, yakni pertama,  mangkraknya kasus Kondensat TPPI kerugian negara Rp 36 triliun. Kedua, kasus Ijin Tambang Batubara di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ketiga, kasus penguasaan monopoli dan dugaan KKN ijin atas lahan sawit di Sumatra. Keempat, kasus penguasaan monopoli dan KKN ijin tambang batu bara di Kalimantan. Kelima, kasus pengusaan monopoli dan KKN ijin tambang Bauksit di Kalimantan Barat.

Keenam, kasus penguasaan monopoli tambang Nikel di Sulawesi dan Maluku. Ketujuh,  dugaan KKN pelaksanaan kontrak sewa kapal pembangkit listrik dari Perusahaan Turki di PLN. Delapan, dugaan KKN manajemen dan ijin tambang panas bumi Dieng Patuha.

Sembilan, pengawalan penanganan perkara termasuk Praperadilan kasus korupsi pembelian tambang Migas di Australia oleh Pertamina karena hingga kini Karen Agustiawan belum dibawa ke Pengadilan Tipikor meskipun Kejaksaan Agung telah lama menahan Karen Agustiawan mantan Dirut Pertamina. Sepuluh, investigasi dan pengawalan atas dugaan Freepot Indonesia melakukan dugaan penyimpangan pajak dan kerusakan lingkungan yang merugikan negara.

“Ini yang kami kerjakan selama 2018. Ini baru laporan singkat loh. Jangan bilang dong aparat penegak hukum kalah,” tutupnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penyidik Jampidsus Tak Serius Usut TPPU, Masyarakat Surati Jaksa Agung

Telah dibaca: 371 Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)