Breaking News

Semakin Tak Beres, Kabasarnas Harus Segera Diganti

Semakin Tak Beres, Kabasarnas Harus Segera Diganti.

Pencopotan mencopot Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Marsdya TNI Muhammad Syaugi sudah tak bisa ditunda-tunda lagi. Selain tidak beres dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, Kabasarnas juga tengah bermasalah di internal, lantaran adanya dugaan permainan copot mencopot pejabat di lingkungan Basarnas.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar meminta Presiden Jokowidodo, Panglima TNI dan Kementerian terkait untuk segera mencopot Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Marsdya TNI Muhammad Syaugi, dikarenakan keburukan kinerja yang kian menjadi-jadi.

Menurut Tamtam, selain banyaknya persoalan bencana yang tidak serius ditangani oleh Basarnas, persoalan internal pun sudah membelit. Hal ini kian menunjukkan, di era kepemimpinan Marsdya TNI Muhammad Syaugi sebagai Kabasarnas, sangat bobrok.

“Sejumlah pekerjaan digantung dan lepas tangan. Tak kunjung mengurusi evakuasi jenazah para korban Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Kabasarnas juga tidak fokus bekerja menangani berbagai bencana yang terjadi di Tanah Air. Eh, malah terbongkar sekarang betapa ada permainan busuk dalam persoalan copot mencopot anak buahnya di internal,” tutur Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar, di Jakarta, Selasa (07/08/2018).

Aktivis Mahasiswa asal Sumatera Utara ini mengatakan, kini Kabasarnas Marsdya TNI Muhammad Syaugi tengah digugat oleh para pegawainya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN).

“Selain urusan Danau Toba yang enggak kelar, Kabasarnas dilaporkan ke Komisi ASN karena mencopot anak buahnya dengan seenak hatinya. Di internal Basarnas ternyata banyak prahara, ini semakin memperkuat landasan agar segera mencopot Kabasarnas,” tutur Tamtam.

Tamtam juga menekankan, sejumlah permasalahan kecelakaan transportasi kapal pun sampai hari ini belum mampu ditangani secara maksimal oleh Basarnas. Lembaga itu kian tak jelas juntrungannya di bawah kepemimpinan Marsdya TNI Muhammad Syaugi.

Kok malah membuat gaduh di instansinya sendiri. Jangan sampai kejadian kecelakaan kapal kembali terulang dan memakan korban lainnya. Presiden, Menteri terkait dan Panglima TNI harus bersikap tegas dengan segera mengganti Kabasarnas,” ujarnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bakal memproses dugaan pelanggaran sistem merit dalam pencopotan dan penempatan pejabat di Basarnas. Lembaga yang berfungsi mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan di pemerintahan itu akan memanggil pihak terkait dan mengumpulkan sejumlah data dalam waktu dekat ini.

Diketahui, sekitar seminggu lalu, KASN menerima laporan Kabasarnas yang merotasi puluhan pejabat di lingkungannya. Bahkan ada yang dicopot dan dijadikan staf biasa.

Penyidik KASN Fadiyanto memastikan, sepanjang memanuhi syarat, laporan yang masuk di komisinya itu akan dikaji lebih lanjut. KASN akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

“Iya, benar kami mendapat laporannya. Tentu kami akan proses,” kata Fadiyanto membenarkan laporan itu.

Sayangnya, dia enggan menyebut secara detail tentang proses laporan itu. Fadiyanto hanya mengatakan, laporan itu terkait dugaan sistem merit dalam pencopotan dan pengangkatan di lingkungan Basarnas.

“Ada dugaan pelanggaran merit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Sistem merit itu merupakan suatu sistem kepegawaian yang mempertimbangkan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosi dan dipensiun sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Penempatan jabatan itu harus mengedepankan prinsip netralitas. Tidak ada unsur kedekatan seperti keluarga, suku, daerah, almamater, agama, politik dan konglomerasi. Selain kompetensi dan netralitas, unsur kejujuran dan loyalitas yang menekankan pada ahlak juga menjadi pertimbangan bagi calon aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer.

Sesuai sistem merit, kata Fadiyanto, pejabat negara tidak boleh asal mencopot jabatan seseorang. Harus ada alasan yang sesuai dengan Undang-Undang.

“Bahkan, dalam memberikan jabatan kepada seseorang harus juga melihat latar pendidikan, pengalaman kerja, psikologisnya,” katanya.

Fadiyanto belum bisa memastikan kasus pencopotan pejabat di Basarnas. Yang pasti, KASN akan melakukan kajian terhadap laporan itu, apakah penempatan dan pencopotan pejabat di Basarnas itu sudah sesuai sistem merit dan Undang-Undang atau belum. Bila tidak, KASN akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat di atas Kabasarnas untuk mengubah keputusan itu.

“Kalau di Kementerian, rekomendasi itu akan ditujukan kepada menterinya,” tuturnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*