Semakin Mengerikan Penerapan Hukum Di Negeri Ini, Pak Bongku Anggota Masyarakat Adat Suku Sakai Yang Berladang Di Tanah Ulayat Sendiri Dihukum Penjara dan Denda Rp 200 Juta

Semakin Mengerikan Penerapan Hukum Di Negeri Ini Pak Bongku Anggota Masyarakat Adat Suku Sakai Yang Berladang Di Tanah Ulayat Sendiri Dihukum Penjara dan Denda Rp 200 Juta

Advokat LBH Pekanbaru Rian Sibarani: Semakin Mengerikan Penerapan Hukum Di Negeri Ini, Pak Bongku Anggota Masyarakat Adat Suku Sakai Yang Berladang Di Tanah Ulayat Sendiri Dihukum Penjara dan Denda Rp 200 Juta.
Advokat LBH Pekanbaru Rian Sibarani: Semakin Mengerikan Penerapan Hukum Di Negeri Ini, Pak Bongku Anggota Masyarakat Adat Suku Sakai Yang Berladang Di Tanah Ulayat Sendiri Dihukum Penjara dan Denda Rp 200 Juta.

Penerapan hukum di Indonesia dinilai semakin kejam terhadap rakyat sendiri. Seorang petani peladang dari Suku Sakai di Pedalaman Riau, bernama Bongku dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

Vonis itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, Provinsi Riau pada 18 Mei 2020 lalu. Ketua Majelis Hakim PN Bengkalis yang memutus perkara ini, Endah Karmila Dewi membacakan amar putusan terhadap Bongku Bin Almarhum Jelodan.

Endah Karmila Dewi membacakan putusan yang pada pokoknya menjelaskan Bongku terbukti secara sah dan meyakinkan melalukan tindak pidana melakukan pengerusakan hutan. Yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru) Rian Sianipar yang mengadvokasi perkara ini menyampaikan, pertama, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan secara utuh.

Padahal, dalam persidangan, penasehat hukum telah menghadirkan ahli pidana yakni Dr Ahmad Sofian dari Binus University. Ahli menjelaskan, Masyarakat Adat bukanlah subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut UU P3H.

“Maka menjadi tidak tepat dan keliru pengenaan pasal ini terhadap Pak Bongku. Berdasarkan keterangan ahli, Pak Bongku bukanlah subjek hukum yang dapat dikenakan UUP3H. Majelis Hakim membuat putusan tanpa berdasarkan pertimbangan ahli. Yang jelas-jelas sudah menerangkan subjek hukum dari Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa di persidangan,” tutur Rian Sibarani dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (23/05/2020).

Kedua, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari pembentukan UU P3H. Padahal, UUP3H dibentuk untuk menyasar mafia-mafia pengerusakan hutan yang terstruktur dan terorganisir yang bertujuan untuk kepentingan komersil.

Dalam fakta persidangan, lanjut Rian, Bongku melakukan  perbuatan penebangan kayu tersebut hanyalah seorang diri. Tanpa ada yang mengorganisir. Dan tujuan penebangan tersebut adalah untuk bercocok tanam ubi manggalo  atau sejenis ubi racun.

“Tujuan pembentukan undang-undang ini pun sudah dipaparkan ahli pidana Dr Ahmad Sofian dalam persidangan,” ujarnya.

Ketiga, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi dengan perkara yang serupa. Ada perkara yang serupa dengan yang membelit Bongku pernah diadili di Pengadilan Negeri Watansopeng dan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam perkara tersebut, Terdakwa dibebaskan.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansopeng dan Banyuwangi menyatakan bahwa unsur tidak terpenuhi karena bukan subjek yang terstrukur dan terorganisir sebagaimana dimaksud dalam UUP3H.

Rian melanjutkan, dalam putusan dua perkara itu,majelis hakim menyatakan bahwa terorganisir adalah perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam waktu tertentu.

“Yurisprudensi ini tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan. Padahal, yurisprudensi tersebut sudah disampaikan oleh ahli Dr Ahmad Sofian, yang juga sebagai ahli dalam perkara tersebut,” imbuhnya.

Kempat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Penyelesaian sengketa antara PT Arara Abadi dan Masyarakat Adat Sakai.

Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi dan melakukan mediasi antara Masyarakat Adat Sakai dengan PT Arara Abadi. Hingga saat ini mediasi tersebut belum selesai.

Dalam kasus ini, katanya, jika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka putusan tersebut tidaklah menghargai dan tidak menghormati proses penyelesaian sengketa yang sedang berjalan.

“Keterangan proses penyelesaian ini juga disebutkan oleh saksi Safrin di persidangan. Tetapi tidak dimuat dalam keterangan saksi dalam Putusan Majelis Hakim,” terang Rian Sibarani.

Namun, Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan Bongku adalah pengerusakan hutan. Ditegaskan Rian, pertimbangan pengerusakan hutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Tidak ada terungkap dalam fakta persidangan, baik keterangan saksi maupun terdakwa, yang dapat membuktikan perbuatan tersebut adalah pengerusakan hutan.

“Majelis Hakim hanya membuktikan bahwa Pak Bongku tidak memiliki ijin. Padahal Masyarakat Adat dalam mengkelola Tanah Ulayatnya tidak perlu memiliki ijin. Karena sudah diatur dan dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Menurut Rian, Hakim tidak memahami secara utuh maksud dari UUP3H. Dan tidak memahami konsep dasar secara UUP3H. Dalam perkara ini, hakim hanya menguji formalitas atau ijin Masyarakat Adat.

“Sementara kita tahu, tidak ada Masyarakat Adat yang memiliki ijin terkait Tanah Ulayat. Hal ini terlihat dalam pertimbangannya, hakim memuat keterangan ahli dari DLHK yang seyogyanya ahli tersebut adalah ahli Planologi atau ahli ukur. Hal ini sudah ditolak pada persidangan, karena Ahli tersebut tidak berwenang memberikan keterangan terkait dengan perijinan,” bebernya.

Kelima, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun dalam menjalankan profesi, hakim dalam putusannya harus bebas dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, lanjutnya, akan tetapi Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pak Bongku yang merupakan Masyarakat Adat Sakai yang kehidupannya berasal dari hutan, alam dan lingkungannya. Pak Bongku sebagai Masyarakat Adat terungkap dalam persidangan. Yang keterangannya diberikan oleh saksi Ridwan selaku Batin, saksi Syafrin, saksi Azril dan saksi Jummadel yang juga Masyarakat Adat Sakai,” ungkapnya.

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangan konflik tenurial antara Perusahaan dan Masyarakat Adat. Yang sejak perusahaan berdiri tahun 1996 hingga sampai saat ini terus saja terjadi, tanpa ada penyelesaian yang berarti.

“Ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum. Dan menutup mata keadilan, serta cita -cita pengakuan Masyarakat Adat semakin jauh dan sulit tercapai,” ujar Rian.

Oleh karena itu, para Kuasa Hukum Bongku yang terdiri dari Rian Sibarani, Andi Wijaya dan Noval Setiawan yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Pekanbaru menyatakan. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara No: 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls tidak memiliki rasa keadilan.

“Kami akan mengajukan segala upaya hukum, demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat dan Masyarakat Adat,” jelasnya.

Kemudian, para Kuasa Hukum juga akan melaporkan hal ini kepada Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, karena memutus tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Juga meminta pertimbangan dan rekomendasi kepada Komnas HAM dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Serta meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengkawal perkara ini sampai mendapatkan keadilan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan