Breaking News

Seleksi Capim KPK, PP GMKI Tagih Independensi DPR, Mampukah Bebas Dari Intervensi?

Proses Seleksi Capim KPK, PP GMKI Tagih Independensi DPR, Mampukah Bebas Dari Intervensi? Proses Seleksi Capim KPK, PP GMKI Tagih Independensi DPR, Mampukah Bebas Dari Intervensi?

Bola penentuan Capim KPK 2019 kini berada di tangan DPR. Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan nama-nama yang diberikan Pansel Capim KPK 2019 ke Senayan.

Masyarakat meminta dan kembali menguji DPR akan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dengan memastikan proses uji kelayakan atau fit and proper test  Capim KPK 2019 yang digelar di DPR bebas dari intervensi. DPR harus independen.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Korneles Galanjinjinay mengingatkan, agar DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi.

Hal itu diungkapkan pada diskusi mahasiswa menyikapi pasca penyerahan 10 nama Capim KPK oleh Presiden ke DPR. Diskusi dengan tema Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK, dilakukan di Sekretariat PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2019).

“Kita menagih DPR untuk komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. DPR harus independen, dan terbebas dari intervensi dalam melakukan fit and proper test kepada para Capim KPK 2019,” ujar Korneles, dalam keterangannya, Jumat (06/09/2019).

Diskusi itu juga membedah proses seleksi capim KPK. Ke depan, KPK harus tetap memiliki integritas tinggi dan tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Korneles mengatakan, sepuluh Capim KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR itu, hingga kini belum clear. Itu terkait integritas dan independensinya. Masih dipersoalkan publik.

Karena ada Capim yang lolos, padahal belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya ke KPK.

Bolanya sekarang di DPR. Kami berharap komisi III bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menetukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional, independen dan pro terhadap pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Disinggung mengenai beberapa penegak hukum yang ikut seleksi, termasukdari petinggi Polri, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, dari  beberapa literatur, bahkan survei menunjukkan, unsur penegak hukum lainnya masih urutan bawah dalam hal pemberantasan korupsi.

“Sebaiknya penegak hukum diberdayakan di instansinya. Atau diberikan pos khusus percepatan pemberantasan korupsi di instansinya,”  ujarnya.

Selain adanya ketidak-clear-an dalam integritas, rekam jejak, orang-orang yang ikut seleksi itu, tetap sudah disrahkan oleh Pansel Capim KPK 2019 ke Presiden.

“Padahal, hasilnya tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut dia, uji kelayakan  para Capim KPK itu pun sebaiknya menunggu para anggota DPR baru saja. Sebab, kalau dipaksakan dilakukan oleh anggota DPR periode sekarang, sangat disayangkan akan kurang maksimal nantinya.

“Harapannya, sebaiknya fit and proper test dilakukan DPR baru. Karena mereka mitra kerja mendatang. Dengan tetap mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,” ujar Kurnia.

Pemilihan Pimpinan KPK kali ini, harus benar-benar juga menjunjung tinggi integritas dan kemampuan yang mumpuni, serta memenuhi indicator ketat lainnya.

Nanang, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengatakan sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record dan asal usul yang jelas.

Di usia KPK yang ke 17 tahun, kata dia, wajar jika Wadah Pegawai KPK berbicara lantang. “Karena KPK mulai dianggap genit, nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan, maupun yang tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK. Harapannya dengan gesitnya KPK, Negara kita bebas dari korupsi,” ujar Nanang.

KPK selama ini masih tetap dipercaya publik. Hal itu ditegaskan Pengacara muda David Surya. Dalam diskusi itu, David Surya mengatakan, selama ini, KPK masih mendapat pengakuan tertinggi sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat.

“Itu pengakuan kita, masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK masih sangat tinggi kok. Dari dulu sampai sekarang. Ini juga ditandai, dengan setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK, maka asas praduga tak bersalah hampir tidak berlaku, karena kepercayaan itu,” ujar David Surya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*