Selamatkan Demokrasi, KPU Jangan Bantah Putusan PTUN

Selamatkan Demokrasi, KPU Jangan Bantah Putusan PTUN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak membuat demokrasi di Indonesia kian runyam. Menyelamatkan demokrasi salah satunya dengan patuh dan tunduk pada putusan hukum yang sudah diterbitkan.

Koordinator Barisan Muda Pengawal Demokrasi, Angelo Wake Kako menyampaikan, tindakan KPU yang tidak patuh pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menciderai demokrasi di Indonesia.

Untuk menyelamatkan demokrasi, selain mendesak KPU patuh pada putusan hukum yang sah, Angelo juga meminta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk bersungguh-sungguh mengawasi proses-proses demokrasi.

“Seperti, memastikan bahwa KPU benar-benar menjalankan putusan PTUN dengan memasukan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Dafftar Calon Tetap DPD RI 2019-2024,” tutur Angelo Wake Kako, dalam keterangan persnya, Kamis (13/12/2018).

Menurut Angelo, berdasarkan Putusan PTUN, nama Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang adalah sah menjadi calon DPD.

“Kita minta Bawaslu untuk secara serius mengawasi proses ini, dan harus pastikan KPU segera menjalankan putusan PTUN dengan memasukan nama Dr Oesman Sapta ke dalam DCT, tanpa ada syarat apapun,” ujarnya.

Dia menjelaskan, polemik berkepanjangan terkait dengan pencalonan anggota DPD RI dari unsur partai politik semakin meluas setelah KPU mengeluarkan putusan yang menyatakan nama Oesman Sapta Odang (OSO) boleh dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT), asalkan pengusaha asal Kalimantan itu menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Menurut Angelo, sikap KPU itu telah menimbulkan blunder dan telah secara terbuka melawan putusan PTUN. Dia mengatakan, isi putusan PTUN itu memerintahkan kepada KPU untuk memasukan nama OSO dalam DCT DPD RI periode 2019-2024, tanpa ada embel-embel syarat lain.

“Malah KPU sendiri yang mengancam demokrasi. Ini kok KPU menambahkan embel-embel sendiri, ada syarat baru yang dibuat KPU. Padahal mestinya KPU tunduk pada putusan PTUN,” ujarnya.

Dia menegaskan, Putusan PTUN itu adalah perintah kepada KPU untuk memasukan nama Dr Oesman Sapta kedalam DCT. Sehingga, KPU tidak perlu lagi membuat silat lidah, dengan menambah-nambahkan syarat tertentu.

“Putusan PTUN itu jelas. Tanpa ada syarat-syarat lain. Kok ini KPU malah menambahkan syarat-syarat tertentu,” ujar Angelo.

Angelo Wake Kako menambahkan, atas sikapnya itu,  KPU kini menjadi sangat tidak berwibawa sebagai sebuah lembaga negara.

Bahkan, jika ditelisik langkah terdahulu, KPU sepertinya bimbang, sehingga harus menggalang kekuatan politik dengan melakukan konsultasi ke berbagai institusi.

“Jadi, kita minta Bawaslu untuk secara serius mengawasi proses ini,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*