Selama Kepemimpinan Jokowi, HM Prasetyo Laporkan Telah Selamatkan Uang Negara Rp 2 Triliun Lebih

Kejaksaan Agung Juga Keluarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan

Kejaksaan Agung Juga Keluarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan, Selama Kepemimpinan Jokowi, HM Prasetyo Laporkan Telah Selamatkan Uang Negara Rp 2 Triliun Lebih.

Kejaksaan Agung mengeluarkan laporan dan capaian kinerjanya selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Kejaksaan Agung

Korps Adhiyaksa yang kini dipimpin politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) HM Prasetyo itu menyebut telah menyelamatkan uang negara hingga lebih Rp 2 triliun.

“Menjelang tahun kelima Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak hal telah mengalami kemajuan dan berbagai program pembangunan berhasil dicapai dan diwujudkan, meski masih ada yang masih harus dilanjutkan dan sedang dikerjakan,” tutur Jaksa Agung HM Prasetyo dalam pidato tertulisnya yang disampaikan dalam laporan 4 tahun kinerja Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dia mengatakan, adanya kemajuan dan capaian yang bagus. Persoalan ekonomi, politik, sosial, keamanan dan juga masalah hukum dan penegakan hukum, semuanya menunjukkan trend meningkat.

“Semua keberhasilan itu dicapai atas dasar narasi besar membangun manusia Indonesia menuju negara maju, yang ditopang oleh antara lain oleh meningkatnya stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik yang tiada henti terus dilakukan,” lanjut Prasetyo.

Dia memaparkan, sejak tahun 2015 hingga September 2018, kejaksaan telah melakukan penyelidikan sebanyak 5.833 kasus, penyidikan sebanyak 5.273 perkara dan penuntutan sebanyak 8.070 perkara korupsi yang berasal dari hasil penyidikan Kejaksaan sendiri dan hasil penyidikan instansi lain, serta telah melakukan eksekusi terhadap 5.374 orang terpidana.

Selain menindak dan menghukum para pelakunya, dalam penanganan perkara korupsi, Kejaksaan juga berupaya melakukan penyelamatan dan pengembalian keuangan dan kekayaan negara melalui asset recovery, sebagai bentuk pendekatan follow the suspect, follow the money, dan follow the asset.

“Pendekatan sedemikian menjadi penting karena esensi dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah hilangnya uang negara yang menyebabkan terganggunya perekonomian negara, berujung pada kesengsaraan dan penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat dan rakyat,” katanya.

Untuk itu dalam 4 tahun terakhir, Kejaksaan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp.2.029.117.497.927,78 (dua trilyun dua puluh sembilan milyar seratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah, tujuh puluh delapan sen) dan USD 263,929.12 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika, dua belas sen).

Di tengah berbagai upaya dan kerja bersama tersebut Kejaksaan RI yang berdasar UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memiliki tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan perkara pidana, melakukan penyidikan tindak pidana tertentu korupsi dan pencucian uang, bertindak mewakili dan menjadi pengacara negara baik didalam maupun diluar persidangan untuk perkara perdata dan tata usaha negara disamping diberi tugas lain berdasarkan undang-undang.

Dia mengatakan, seiring dicapainya berbagai capaian dan kemajuan tersebut Kejaksaan RI selalu berusaha keras untuk berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kebijakan, program dan kegiatan sepanjang 4 (empat) tahun terakhir ini.

Jaksa melakukan tugas khusus melakukan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, sebagai sub bagian dari peningkatan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik tersebut.

HM Prasetyo menyampaikan lagi, dalam waktu bersamaan, di samping melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dia juga melakukan penegakan hukum yang berbasis pada paradigma restoratif, korektif dan rehabilitatif.

“Melalui upaya ini, Kejaksaan ingin membuktikan bahwa inovasi hukum dalam bingkai penegakan hukum secara sistemik, holistik dan terintegratif tersebut diharapkan akan dapat dijadikan alternatif dan instrumen sebagai sebuah solusi untuk mencegah dan memberantas maraknya praktik korupsi di tanah air,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan