Selama Ini Kerjanya Kurang Efektif, Presiden Joko Widodo Diminta Evaluasi Total Keberadaan KSP

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Selama Ini Kerjanya Kurang Efektif, Presiden Joko Widodo Diminta Evaluasi Total Keberadaan KSP.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Selama Ini Kerjanya Kurang Efektif, Presiden Joko Widodo Diminta Evaluasi Total Keberadaan KSP.

Presiden Joko Widodo diminta melakukan evaluasi total terhadap keberadaan, tugas dan fungsi tim-nya di Istana Negara. Keberadaan Tim Kantor Kesekretariatan Presiden (KSP) dianggap tidak efektif dan kurang memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, keberadaan KSP ini, berbenturan dengan kedudukan dan fungsi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab).

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Independen untuk melakukan evaluasi total terhadap keberadaan Tim-Tim Keperesidenan di Istana Negara, terutama KSP.

“Kita mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap tim-nya di Istana Negara. Evaluasi itu sebaiknya diberikan kepada Tim yang independen sekali, yang berasal dari ahli-ahli dari perguruan tinggi. Para ahli yang tidak berafiliasi kepada politik, tidak berafiliasi kepada KSP. Tim inilah nanti yang melakukan evaluasi total,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Emrus Sihombing yang juga Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu mengatakan, semua kebutuhan pemerintahan oleh Presiden lewat Istana Negara, harus tersambungkan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Persoalan ini adalah mengenai pemerintahan, dan mengenai bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut dia, selama ini, sangat amat banyak laporan masyarakat, keluhan bahkan persoalan yang dialami masyarakat, yang seharusnya direspon dan ditindaklanjuti dengan baik dan benar, ternyata tidak terjadi.

“Hampir semuanya masuk ke Istana Negara. Laporan-laporan dan persoalan riil masyarakat. Lewat KSP. Tetapi kurang efektif. Karena itulah, keberadaan mereka ini harus dilakukan evaluasi total,” tutur Emrus Sihombing lagi.

Dia menyarankan, tim independen yang akan melakukan evaluasi itu terdiri dari beberapa ahli dari Perguruan Tinggi saja. Yang diisi oleh ahli majanerial, ahli birokrasi, ahli hukum dan beberapa ahli di bidang-bidangnya. Sehingga obyektif dan terukur. “Masa kerjanya paling lama 1 bulan. Melakukan evaluasi total untuk tim-nya Presiden yang di Istana,” ujar Emrus.

Hasi-hasil dari evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Total Independen itu, akan direkomendasikan langsung kepada Presiden Joko Widodo, untuk ditindaklanjuti.

Paling tidak, menurut Emrus, ada tiga bentuk rekomendasi yang akan keluar nantinya. Satu, rekomendasi untuk membubarkan KSP. Dua rekomendasi untuk mempertahankan KSP. Dan tiga, rekomendasi untuk meleburkan lembaga dengan tugas-tugas dan fungsi yang lebih efektif. Antara Sesneg, Seskab dan KSP.

“Sehingga nanti akan ada efektivitas kerja-kerja dan tugas fungsi yang diemban Tim yang benar-benar akan dilakukan,” ujar Emrus.

Dia menegaskan, urusan Istana Negara dan atau Istana Kepresidenan adalah urusan Bangsa dan Negara, urusan Masyarakat Indonesia. Karena itu, tidak boleh tumpang tindih. Dan harus bekerja efektif dan terbuka untuk melayani masyarakat.

Sehingga, lanjutnya lagi, untuk 5 tahun ke depan, Pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin harus efektif dan benar-benar melayani masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Maka evaluasi total timnya Presiden di Istana Negara harus dilakukan oleh Tim yang independen. Dan rekomendasinya dijalankan oleh Presiden. Lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi harus sudah sangat efektif untuk melayani rakyat Indonesia,” ujar Emrus Sihombing.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*