Selama Ini Banyak Bermasalah, Pembentuk Undang-Undang Harus Pastikan Partisipasi dan Sosialisasi Publik

Selama Ini Banyak Bermasalah, Pembentuk Undang-Undang Harus Pastikan Partisipasi dan Sosialisasi Publik.
Selama Ini Banyak Bermasalah, Pembentuk Undang-Undang Harus Pastikan Partisipasi dan Sosialisasi Publik.

Lembaga DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sangat jarang melibatkan langsung masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Sehingga, banyak perundang-undangan yang dibuat bermasalah.

Para pembuat UU didesak memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Selain itu, perlu dipastikan juga sosialisasi nyata ke masyarakat dilakukan ketika membuat sebuah undang-undang.

Hal itu ditegaskan Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Cahyo Gani Saputro meresponi maraknya penolakan masyarakat terhadap pembuatan undang-undang yang dianggap tidak pro kepada masyarakat.

“Maraknya aksi massa yang menolak berbagai RUU, entah itu inisiatif pemerintah maupun DPR, karena lemahnya sosialisasi dan partisipasi publik terutama dari kelompok kepentingan dalam pembentukan UU,” ujar Cahyo Gani Saputro, Kamis (26/09/2019).

Selain itu, pembentuk UU tidak boleh terburu-buru dalam mengesahkan. Terutama apabila masih terdapat pasal dan ayat yang kontroversial, yang masih perdebatan publik atau masih mengganggu nalar publik. Sehingga bila itu dipaksakan, akan membuat publik bergerak. Terutama para kelompok kritis.

“Terutama sekarang era media sosial, informasi akan berkembang cepat dan massif,” ujarnya.

Penundaan beberapa RUU yang dimintakan oleh Pemerintah dan disetujui DPR, menurut dia, patut diapresiasi. Hal itu sebagai respon menyerap aspirasi publik.

Berkenaan dengan gerakan massa yang terus mengalir, pembentuk UU harus menjelaskan ke publik, secara langsung. Bahwa aspirasi publik telah diterima dan dilaksanakan.

“Serta reaksi publik saat ini harus menjadi catatan bagi pembentuk UU kedepan,” ujar Cahyo.

Cahyo meminta aparat keamanan tidak melakukan tindakan kekerasan pada aksi massa pelajar dan mahasiswa. Apabila ada perbuatan melawan hukum, maka proses penegakan hukum kepada pihak-pihak pelanggar, terutama dari unsur penegak hukum yang melanggar, harus dilakukan.

“Penegakan hukum yang mengedepankan kemanusiaan, serta menindak tegas terhadap setiap penunggangan aksi dan provokasi yang mengarah pada ketidakpuasaan pada hasil pemilu. Maupun upaya pemerintah saat ini gencar melawan radikalisme dan ekstrimisme di semua lini, yang sebelumnya berkembang massif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses hukum saja,” tutup Cahyo.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*