Breaking News

Selain Independen, Jaksa Agung Harus Mampu Rampungkan Reformasi Internal

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr Barita LH Simanjuntak pada Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019). Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (Sakti), Yayasan Bantuan Hukum Alumni Fakultas Hukum UKI dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr Barita LH Simanjuntak pada Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019). Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (Sakti), Yayasan Bantuan Hukum Alumni Fakultas Hukum UKI dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN).

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr Barita LH Simanjuntak menyampaikan, hingga saat ini, institusi Adhyaksa dan pengawas, masih harus merampungkan agenda reformasi di tubuh kejaksaan.

“Ada satu agenda reformasi yang masih terus dilakukan. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan. Seharusnya, Jaksa itu diatur di dalam Konstitusi Negara, yakni di dalam UUD 1945 itu sendiri,” ujar Barita LH Simanjuntak, Minggu (15/09/2019).

Hal itu juga disampaikan Barita LH Simanjuntak, saat menjadi Pembicara pada Dialog dan Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019).

Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (Sakti), Yayasan Bantuan Hukum Alumni Fakultas Hukum UKI dan Jaringan  Intelektual Hukum Nasional (JIHN), menghadirkan para akademisi dan praktisi yang mumpuni untuk mengulas dan memberikan masukan terhadap komposisi dan upaya modernisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Termasuk mengurai postur yang cocok sebagai Calon Jaksa Agung Republik Indonesia pada periode pemerintahan mendatang.

Yang hadir sebagai pemateri dalam diskusi itu adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dr Luhut MP Pangaribuan, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita LH Simanjuntak, Pakar Hukum Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Philips A Kana, Pakar Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Petrus Irwan Panjaitan dan Mantan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Dirdik) Kejaksaan Agung, yang juga mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Chairul Imam. Dengan dimoderatori oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Rapen Agustinus MS Sinaga.

Perlu disampaikan, lanjut Barita LH Simanjuntak, jika institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Agung (MA), itu ada di dalam konstitusi. Hal ini menjadi diskriminatif terhadap Kejaksaan itu sendiri.

Check and balances haruslah berjalan dengan baik. Kepolisian dan Mahkamah Agung ada di dalam konstitusi, tapi jaksa tidak ada di dalam konstitusi. Padahal, dalam prakteknya, Jaksa mewakili Negara dalam proses peradilan,” ungkap Barita LH Simanjuntak.

Seharusnya, lanjut mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) ini, di dalam proses persidangan, yang menjadi pemegang kepentingan Negara adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim. “Tidak seharusnya ada Polisi di dalam persidangan,” katanya.

Di Pasal 24 C tentang Penjelasan Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Barita, telah jelas disebutkan badan-badan lain yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Termasuk Jaksa.

Saat ini, lanjut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini, ada contoh yang kurang tepat dalam pengelolaan institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Yakni, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang ada di Kepolisian.

Menurut Simanjuntak, kerja-kerja Densus Tipikor itu harusnya ada di Kejaksaan. “Dengan kondisi seperti itu, kedudukan penegak hukum tidak berjalan baik. Karena, ada institusi hukum yang diatur di dalam konstitusi, dan ada pula yang tidak diatur di konstitusi,” ujar Barita LH Simanjuntak.

Mengenai independensi, diterangkannya, di dalam Undang-Undang Kejaksaan, memang disebutkan mengenai independensi itu. Dan sudah seharusnya sebagai penegak hukum, kejaksaan haruslah independen.

Kemudian, dalam menentukan Jaksa Agung, Barita mengatakan, rekam jejak seorang jaksa yang akan ditunjuk sebagai Calon Jaksa Agung adalah hal yang sangat penting dan menjadi keharusan. Misalnya, rekam jejak Sang Jaksa itu ketika menangani suatu perkara.

Juga, dalam proses mengekspos perkara yang sedang dalam penyidikan, Jaksa tidak boleh melakukan ekspos perkara itu ke luar. Sebab, bisa menimbulkan dampak yang tidak baik dalam proses penegakan hukumnya.

“Jadi, publik harus melihat rekam jejak dari seorang jaksa. Jaksa Agung boleh saja dipilih oleh barisan partai politik, tetapi harus jaksa yang memang dari dalam atau internal kejaksaan itu sendiri,” ujarnya.

Barita LH Simanjuntak, juga menyampaikan, pengawasan eksternal terhadap institusi Adhyaksa sudah kian bagus. Salah satu indikasinya terlihat dari semakin mudahnya proses pelaporan dan penanganan perkara oleh Jaksa.

“Kalau ada laporan, cepat-cepat direspon dan diproses. Kalau sebelumnya kan untuk pemanggilan saksi atau pemeriksaan saja, seseorang bisa menunggu berjam-jam. Sampai 8 jam. Hanya untuk memberikan keterangan yang seharusnya bisa dilakukan cepat. Itu kan menyandera dan merampas kemerdekaan orang selama berjam-jam loh. Kalau sekarang sudah cepat. Proses pemeriksaan selesai satu dua jam,” ujarnya.

Mengenai penyidikan dan proses ke persidangan, Barita melihat, masih ada yang janggal dalam penanganan perkara di tingkat penyiidik di Kepolisian. Sebab, jika berkas perkara masuk ke Jaksa dari kepolisian, seharusnya penyidik memenuhi sejumlah petunjuk atau beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Jaksa Peneliti.

“Namun, faktanya, kalau ada berkas dari penyidik di Kepolisian misalnya, yang dikirim ke Jaksa, jaksa wajiba melakukan penelitian dan memberi petunjuk bagi penyidik agar melengkapi. Akan tetapi, sering kali dibiarkan saja begitu. Malah terkadang, tak muncul lagi berkas itu dari penyidik kepolisian,” ungkapnya.

Hal seperti itu, menurut Barita, sangat merugikan masyarakat pencari keadilan. Sebab, penegakan hukum harus memiliki kepastian hukum, kepastian proses dan putusan yang pasti.

Dia mengatakan, untuk kondisi seperti itu, Mahkamah Agung sudah pernah mengeluarkan Surat Edaran, bahwa jika penyidik kepolisian tidak memenuhi petunjuk yang disampaikan Jaksa, maka diberikan batas waktu. Dalam batas 14 hari misalnya, berkas perkara yang disidik oleh polisi itu bisa dihentikan oleh Jaksa. Sebab, polisinya tak kunjung memenuhi pentunjuk yang diberikan jaksa.

Pengawasan, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mengontrol kinerja jaksa. Karena itulah, meskipun di internal kejaksaan sudah ada bidang Pengawasan, dan kemudian juga ada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita mengatakan siapapun pihak, mesti turut mengawasi kiner kejaksaan.

“Libatkan semua pihak, masyarakat sipil, masyarakat umum untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Barita setuju, untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan hukum di Indonesia, maka institusi penegak hukum, seperti kejaksaan juga harus menuntaskan reformasi di dalam dirinya.

Langkah itu, juga bisa ditempuh, dengan juga memperbaiki Undang-Undang dan berbagai regulasi mengenai Kejaksaan. Termasuk di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, Barita menyarankan, sebaiknya Jaksa Agung berikutnya, mesti memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat, menuntaskan reformasi dan melakukan modernisasi di kejaksaan.

“Reformasi di dalam kejaksaan harus dituntaskan. Juga melakukan modernisasi yang taat pada hukum Indonesia,” ujarnya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, kejaksaan sangat perlu melakukan pembenahan. Pembenahan itu, bisa dimulai dari Calon Jaksa Agung.

Calon Jaksa Agung yang nantinya akan ditunjuk sebagai Jaksa Agung, harus memiliki komitmen, kemauan dan kemampuan untuk menjadi institusi yang independen. Yang menegakkan hukum, yang memberantas korupsi tanpa intervensi politik.

“Jaksa Agungnya yang harus didepan. Jika dia politisi, tentulah akan pengaruh kepada posisi dan kinerja institusi Adhyaksa. Demikian pula sebaliknya. Kita berharap, Jaksa Agung yang akan ditunjuk nantinya, adalah benar-benar Jaksa yang masih aktif di Kejaksaan. Sebab, menurut kami, hanya mereka yang paling faham dan paling mengerti menegakkan hukum di antara mereka,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari pemantauan dan analisa yang telah dilakukan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, saat ini tidak banyak jaksa aktif setingkat pejabat Eselon I Kejaksan yang memiliki kemampuan dan postur sebagai Calon Jaksa Agung.

Dia menyebut beberapa nama jaksa setingkat eselon I yang dipercakapkan dan dianalisis berpotensi sebagai Calon Jaksa Agung berikutnya.

Ada Wakil Jaksa Agung (Waja) Dr Arminsyah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Dr Jan S Maringka, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabadiklat) Setia Untung Arimuladi, dan Staf Ahli Jaksa Agung yang juga mantan Sejampidsus Sudung Situmorang.

“Mereka masih aktif. Dan memiliki kinerja maupun etos dan komitmen yang bagus untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan memiliki kemampuan yang memenuhi standar sebagai calon Jaksa Agung,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari hasil-hasil diskusi yang digelar itu, lanjutnya, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Agar menjadi masukan dan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan Jaksa Agung berikutnya.

“Sebagai sumbangsih pemikiran, sumbangsih pertimbangan dan juga komitmen penegakan hukum di Tanah Air, hasil-hasil diskusi akan kita kirimkan dan sampaikan kepada Presiden,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*