Sekuriti Bersama Para Preman dan 5 Orang Polisi Bersenjata Laras Panjang Total 70 Orang Dari PT Arta Prigel Menyerang Warga, 2 Petani Terbunuh

Sekuriti Bersama Para Preman dan 5 Orang Polisi Bersenjata Laras Panjang Total 70 Orang Dari PT Arta Prigel Menyerang Warga 2 Petani Terbunuh

Sekuriti Bersama Para Preman dan 5 Orang Polisi Bersenjata Laras Panjang Total 70 Orang Dari PT Arta Prigel Menyerang Warga, 2 Petani Terbunuh Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Sekuriti Bersama Para Preman dan 5 Orang Polisi Bersenjata Laras Panjang Total 70 Orang Dari PT Arta Prigel Menyerang Warga, 2 Petani Terbunuh Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu bersama Gerakan Tani Pagar Batu dan Gerakan Tani Sumatera Selatan bersama-sama lembaga lainnya bergerak menuntut penyelesaian atas penggusuran yang mengakibatkan dua petani meninggal dunia.

Ketua Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS) Dedek Chaniago menyampaikan kronologis bentrok yang terjadi di lahan konflik yang mengakibatkan dua petani meninggal dunia, serta dua orang lagi mengalami luka-luka. Kejadiannya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat, Sumatera Selatan.

Pada 21 Maret 2020, pada lahan yang dipersengketakan yakni seluas 180,36 hektar di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan PT Arta Prigel Perkebunan Sawit.

Dedek Chaniago menyampaikan, lahan itu sebelumnya adalah tanah yang digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menanami karet, sayuran, ubi, jagung dan sebagainya.

“Masyarakat sudah ada di sana jauh sebelum perusahaan itu masuk. Lahan itu sebagian lagi adalah hutan rimba milik masyarakat Desa Pagar Batu,” ujarnya, Selasa (24/03/2020).

Pada tahun 1993, PT Arta Prigel mendapat ijin lokasi untuk menguasai lahan tersebut. Dengan cara, langsung menggusur warga terlebih dahulu. Dan barulah setelahnya diurus urusan kepada yang dianggap sebagai pemilik lahan.

“Pengurusan lahan berupa ganti rugi diberikan seadanya. Sebab, pada waktu itu terjadi pemaksaan agar masyarakat menyerahkan lahannya, lengkap dengan seluhuh lahan berpindah dari milik masyarakat menjadi milik PT Arta Prigel,” tuturnya.

Pada Tahun 1994, terjadi penanaman sawit di lahan-lahan masyarakat. Setiap orang yang mengganggu dan menghambat penanaman akan berhadapan dengan aparat TNI atau ABRI pada saat itu. Sebab merekalah yang disuruh mengawal dan menjaga lahan itu oleh PT Arta Prigel.

Barulah setelah rezim Orde Baru tumbang, masyarakat kembali berani mencari keadilan. “Jatuh bangun. Timbul tenggelam. Semua perjuangan terjadi untuk menegakkan keadilan, agar masyarakat kembali ke tanah mereka,” ujar Dedek.

Pada tahun 2006, PT Arta Prigel memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dengan luasan 2000 hektar. Dan barulah pada tahun 2008, para pemuda dan pemudi lewat Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu, bergerak untuk Desa mereka, yang kian hari kian terjepit oleh kesulitan perekonomian.

“Karena sumber penghidupan mereka, yakni tanah mereka telah diambilalih oleh PT Arta Prigel,” jelasnya.

Selanjutnya, Forum Pemuda Pemudi Pagar Bat uterus bergerak dan mengorganisir masyarakatnya. Mereka menggandeng dan melibatkan kaum tua dan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk Gerakan Tani Pagar Batu.

Lewat Gerakan Tani Pagar Batu ini, masyarakat melayangkan surat menyurat, dan berbagai aktivitas administrasi maupun dokumentasi yang dilakukan untuk memperjuangkan tanah-tanah mereka.

“Surat menyurat berupa pengaduan kasus sudah disampaikan dari mulai tingkat Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur dan bahkan ke Pemerintah Pusat, terutama ke BPN. Semua BPN dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat pun sudah dilakukan. Namun, tidak ada respon,” tutur Dedek.

Pada awal Tahun 2019, masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Hasilnya, Gubernur Sumatera Selatan meminta kepada pihak kabupaten Lahat, dalam hal ini Bupati Lahat, agar segera menyelesaikan kasus dan konflik agrarian yang dialami warga itu.

Untuk mendapat respon dan tindaklanjut atas perintah Gubernur Sumatera Selatan itu, masyarakat kembali melakukan aksi demonstrasi ke Kabupaten Lahat.

Hasilnya, Bupati Lahat membentuk Tim 9 untuk menyelesaikan kasus dan konflik agraria tersebut.

“Prosesnya sudah sampai ke tahap verifikasi lahan. Dan belum ada tindaklanjutnya,” ujar Dedek.

Masyarakat kembali berinisiatif menduduki lahan mereka dan menjaganya, agar pihak perusahaan menghormati bahwa persoalan itu sedang ditangani oleh Pemerintah. “Agar saling menjaga, dan tidak ada pihak yang beroperasi atau mengusahakannya,” tuturnya.

Kemudian Kantor Wilayahy (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan mengambilalih persoalan. Lewat rapat kedua belah pihak, masyarakat dan pemerintah, lewat dorongan Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS).

Sudah dua kali dilakukan rapat. Pada rapat yang kedua, Bupati Lahat datang langsung dan menghadiri rapat. Hasilnya, Bupati berjanji akan memanggil perusahaan. Dan akan meminta perusahaan untuk mengembalikan seluas 180,36 hektar lahan ke masyarakat dengan pola plasma.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Bupati Lahat memanggil perusahaan dengan surat undangan, serta melibatkan pihak-pihak terkait. Namun hasilnya, pihak perusahaan tidak mau menyerahkan lahan seluas 180,36 hektar yang dimasukkan ke dalam HGU Perusahaan, dengan luasan 2000 hektar itu.

Akhirnya, masyarakat kembali dengan tangan hampa. Masyarakat memutuskan untuk tetap kembali ke lahan. Masyarakat memutuskan untuk mempertahankan lahannya itu, yang mana lahan itu sudah mereka kuasai atau reclaiming sejak bulan September 2019.

Pada 6 Maret 2020, masyarakat yang menempati lahan didatangi oleh pekerja dan petugas sekuriti perusahaan. Mereka datang bersama aparat kepolisian. Berjumlah 50 orang.

“Tujuan sekuriti dan polisi itu adalah untuk mengusir masyarakat dari lahannya. Namun tidak ada bentrok. Sekuriti dan polisi balik kanan. Mundur. Vidfeo dan foto-fotonya ada,” ujar Dedek.

Pada 10 Maret 2020, sekuriti perusahaan dan aparat kepolisian kembali ke lahan hendak mengusir masyarakat. “Namun, belum sempat tiba di lokasi lahan, mereka kembali pulang. Balik kanan,”ujar Dedek.

Selanjutnya, pada 19 Maret 2020, sekuriti perusahaan bersama aparat kepolisian mendatangi lahan masyarakat di Lahat. Terjadi perdebatan. Tidak terjadi bentrok. Tidak ada korban. Sekuriti dan Polisi akhirnya kembali pulang. Fotonya juga ada.

Pada 21 Maret 2020, Pukul 09.55 WIB, sekuriti perusahaan bersama para preman yang membekingi perusahaan, dengan bersama 5 orang anggota Polisi membawa senjata laras panjang, datang lagi ke lahan masyarakat. Total mereka ada sebanyak 70 orang.

“Kedatangan mereka ke lahan yang diduduki masyarakat adalah untuk meminta mereka mundur dari lahan dan pulang dari lahan itu. Namun, masyarakat tidak mau. Dan terjadi perundingan,”ungkap Dedek.

Dalam perundingan, masyarakat yang jumlahnya kurang dari 100 orang itu menyatakan tidak mau keluar dari lahan mereka. Sebab, persoalan itu sedang ditangani dan sedang diproses oleh Bupati Lahat.

Jadi, status lahan itu harus status quo, tidak ada aktivitas. “Malah masyarakat meminta pihak sekuriti, bersama premannya dan aparat kepolisian berjumlah 5 orang yang membawa senjata laras panjang itu untuk mundur dan pulang, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jumlah sekuriti, preman dan ditambah polisi itu ada 70 orang,”jelasnya lagi.

Namun, pada Pukul 11.30 WIB, sekuriti perusahaan bersama preman dan ditambah polisi total 70 orang itu, melalui jurubicaranya menyampaikan, bahwa mereka tidak akan mau mundur, sebelum Manajemen Perusahaan hadir di lokasi. Ditunggu sampai lewat Adzan Dzuhur, pihak Manajemen Perusahaan tak kunjung tiba.

Pada Pukul 13.00 WIB, masyarakat meminta Sekuriti Perusahaan, bersama preman dan ditambah 5 polisi bersenjata laras panjang, jumlah total mereka 70 orang itu, untuk pulang saja, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pukul 13.30 WIB, Sekuriti Perusahaan, bersama preman dan ditambah 5 polisi bersenjata laras panjang, jumlah total mereka 70 orang itu bergerak mundur, dengan menaiki mobil-mobil mereka. Mundur hanya berjarak sekitar 10 meter dari lahan masyarakat. Lalu, mereka memulai memancing dan memanas-manasi keributan, dengan cara turun kembali dari mobil, membuat kegaduhan di sekitar lahan.

Antara Pukul 13.55 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, Sekuriti Perusahaan, bersama preman dan ditambah 5 polisi bersenjata laras panjang, jumlah total mereka 70 orang itu mengeroyok warga, mendatangi warga lagi dan langsung menikam dada Putra, dan membacoki badannya. Putra adalah salah seorang warga yang bertahan di lahannnya. Surya, warga lainnya yang berupaya menolong Putra juga kena tikam dan dibacok di bagian dada dan punggung.

Aparat Kepolisian melepaskan tembakan ke atas. Situasi kembali tenang. Sekuriti Perusahaan, bersama preman dan ditambah 5 polisi bersenjata laras panjang, jumlah total mereka 70 orang itu balik kanan dan pulang, mundur.

Warga masyarakat segera menggotong korban penikaman, penusukan dan pembacokan ke Rumah Sakit di Lahat. Di Rumah Sakit, Suryadi dan Putra Bakti meregang nyawa dan meninggal dunia.

Total ada 2 petani yang meninggal dunia. Foto dan videonya ada. Dan dua orang lagi mengalami luka-luka pembacokan. Dua warga yang meninggal dunia adalah Suryadi (40) dan Putra Bakti (35).

“Sedangkan yang masih mengalami luka parah yaitu Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35), keduanya mengalami luka bacok di tangan,”beber Dedek.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan