Sektor Buruh, Tani, Nelayan dan Kaum Miskin Didera Persoalan Pelik, Indonesia Alami Kemerosotan, Gelar Kongres II, Serikat Rakyat Indonesia Dorong Penguatan Masyarakat Bawah

Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang digelar di Wisma Tanah Air, Jalan Taman Harapan No 200, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu, 07 Desember 2019 hingga Minggu, 08 Desember 2019. Jones Batara Manurung kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kongres II Serindo.
Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang digelar di Wisma Tanah Air, Jalan Taman Harapan No 200, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu, 07 Desember 2019 hingga Minggu, 08 Desember 2019. Jones Batara Manurung kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kongres II Serindo.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan massifikasi investasi yang getol dilakukan ke Indonesia, ternyata kehidupan riil masyarakat Indonesia, terutama di sektor buruh, tani, nelayan dan kaum miskin di desa dan di kota, mengalami kemerosotan yang sangat drastis.

Hal itu terungkap dalam Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang digelar di Wisma Tanah Air,  Jalan Taman Harapan No 200, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.  Kongres II Serindo dilaksanakan dari Sabtu, 07 Desember 2019 hingga Minggu, 08 Desember 2019.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) Jones Batara Manurung mengungkapkan, kemerosotan kehidupan masyarakat bawah, sudah sangat terasa.

Tanpa harus mengutuki proses pembangunan infrastruktur yang massif dan mengundang investasi yang gila-gilaan ke Indonesia, Pemerintah mesti melakukan upaya serius untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat bawah.

“Terutama di sektor buruh, petani, nelayan dan kaum miskin. Kemerosotan itu harus diatasi dan segera. Pemerintah dan masyarakat Indonesia hendaknya tidak melupakan, bahwa kehidupan riil masyarakat sedang merosot dan perlu upaya untuk membangun perekonomian rakyat, agar negri ini tidak ambrol,” beber Jones Batara Manurung.

Dia menyampaikan, politik pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan, dengan dirangkai politik investasi yang sedang digarap pemerintah, seharusnya berdampak lurus dengan perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

“Khususnya bagi masyarakat di desa-desa, kaum termarginalkan, golongan menengah ke bawah. Sebab, yang sangat riil mengalami dampat negatif dari politik pembangunan infrastruktur dan investasi, sesungguhnya adalah masyarakat bawah itu,” tutur Jones Batara Manurung.

Di tempat yang sama, Akademisi dan Cendekiawan Islam Muda, Sahal Mubarok menekankan, saat ini, kaum elit Indonesia tampak meninggalkan basis masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur dan pencarian investor yang massif, tidak sebanding dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Sahal Mubarok menyampaikan, tema Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Rakyat Indonesia, bukan hanya isu yang terus menerus berlangsung. “Tetapi itu adalah konsepsi dan juga kesempatan bagi masyarakat, dan itu tidak akan pernah punah,” ujar Sahal Mubarok.

Menurut dia, ketidakmampuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, biasanya akan mencoba memanipulasi isu dengan isu-isu yang cenderung sektarian, seperti itu agama, rasisme dan radikalisme.

Sebab, lanjut Sahal Mubarok, jika tidak ada penyeimbang dalam menjalankan roda kekuasaan dengan segala turunannya, maka tidak akan pernah tercapai visi misi Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa yang mengidam-idamkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sahal menegaskan, massifikasi pembangunan infrastruktur dan massifikasi investasi, jika tidak membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat bawah, maka kekuasaan seperti itu akan rapuh, dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat.

“Apalagi jika ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang kritik dan ruang-ruang beraktualiasi dikooptasi, maka hanya menunggu waktu saja,” ujarnya.

Karena itu, Sahal mengatakan, pemerintah perlu melihat ke bawah, melihat masyarakat, sejauh mana realitas pembangunan infrastruktur dan investasi itu berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

“Jika hanya dinikmati elit saja, tentu itu sudah melenceng dari cita-cita dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dan itu tidak akan bertahan lama,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Antun Jaka Susmana atau AJ Susmana menegaskan, saat ini Negara Indonesia sedang kehilangan fokus. Pembangunan infrastruktur yang terjadi, tidak sejalanan dengan kondisi riil masyarakat.

Demikian pula, pengumpulan dan gerakan masssifikasi investasi yang dilakukan pemerintah cenderung menutup ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, sangat berdampak buruk pada pengembangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia kehilangan fokusnya. Misalnya, di satu sisi hendak membangun ketahanan dan kedautalan pangan. Di sisi lain, massifikasi pembangunan infrastruktur dan investasi. Apakah ada kedaulatan pangan jika rohnya sudah dicabuti? Ketahananan pangan mengabdi kepada investasi dan pembangunan infratsruktur, itu pasti tercerabut dari akarnya. Indonesia pastinya akan kesulitan melakukan kemandirian itu,” tutur AJ Susmana yang akrab disapa Mono itu.

Mono mempertanyakan, pembangunan infratsruktur yang begitu massif dengan gerakan penggalanan investasi yang juga massif, kepada siapa akan mengabdi? Investasi, lanjut Mono, cenderung dimanipulasi dari pemahaman sebagai utang baru. Utang ternyata tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga sudah terjadi dalam bentuk lain, seperti aset, ideologi, visi misi, dan bentuk-bentuk lainnya.

“Jika dihitung, investasi dan utang itu sangat banyak. Nah, jika utang atau investasi itu tidak dipergunakan bagi pembangunan masyarakatnya, lalu buat apa? Semestinya, jika pun utang dan investasi dilakukan, itu semuanya harus berguna dan dipergunakan secara riil bagi masyarakat. Sehingga masyarakatnya maju dan bisa meningkatkan kesejahteraannya,” beber Mono.

Dia menegaskan, di situasi seperti itu, banyak persoalan riil yang dihadapi masyarakat bawah. Persoalan-persoalan perampasan lahan, persoalan-persoalan regulasi, persoalan-persoalan hukum dan keadilan.

“Bagi masyarakat yang sadar, terbuka peluang untuk melakukan advokasi-advokasi persoalan-persoalan yang dialami masyarakat, yang diakibatkan oleh proses pembangunan infrastruktur dan investasi yang gila-gilaan dilakukan oleh pemerintah ini,” ujar Mono.

Oleh karena itu, masyarakat bawah, dan kaum terdididik yang sadar akan hal itu, sebaiknya segera melakukan konsolidasi untuk menghadapi berbagai persoalan masyarakat. “Rakyat itu harus mengkonsolidasikan diri,” ujar Mono.

Dalam Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) itu, diputuskan sejumlah kebijakan dan mengawal masyarakat memperoleh hak, keadilan dan kesejahteraannya. Jones Batara Manurung, kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kongres II Serindo itu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan