Seknas FITRA: Penyederhanaan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Sangat Urgen

Refleksi 5 Tahun Undang-Undang Desa

Refleksi 5 Tahun Undang-Undang Desa, Seknas FITRA: Penyederhanaan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Sangat Urgen.
Refleksi 5 Tahun Undang-Undang Desa, Seknas FITRA: Penyederhanaan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Sangat Urgen.

Selama pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Desa, banyak desa yang telah hadir sebagai subyek yang berdaulat dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri.

Meski demikian, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) berpendapat, pelaksanaan UU Desa masih menghadapi berbagai masalah serius.

Diantaranya adalah banyaknya regulasi teknis yang tumpang tindih, tidak selaras, bahkan bertentangan dengan UU Desa, koordinasi kementerian/lembaga yang masih lemah, dan kurang optimalnya peran pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.

Permasalahan tersebut disimpulkan dari hasil riset yang dilakukan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta di Kabupaten Serdang Bedagai, Bantul, dan Pasangkayu, Hasil Studi Longitudinal Pemantauan Pelaksanaan UU Desa Oktober 2015 -April 2018, yang dilakukan Smeru Research Institute, dan terakhir Policy Brief yang diterbitkan Bank Dunia dan KOMPAK pada Oktober 2019, Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan UU Desa.

Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan, dari sekian masalah yang ada tersebut, persoalan mendasar yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah segera dilakukannya penyederhanaan pelaksanaan UU Desa.

“Langkah strategis dan taktisnya adalah mengkonsolidasikan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang ada dan semua peraturan teknis turunannnya,” tuturnya.

Hal itu disampaikannya dalam Konperensi Pers Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bertajuk  Disharmonis Regulasi Terus Membelenggu Desa, di The Acacia Hotel & Resort, Jalan Kramat Raya No.73-81, Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis 27 Februari 2020.

Misbah Hasan melanjutkan, kedua PP tersebut adalah PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PP No. 11 Tahun 2019 (PP No.43 Tahun 2014) dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PP No. 8 Tahun 2016 (PP No. 60 Tahun 2014).

“Mengapa kedua PP tersebut mendesak untuk dikonsolidasikan menjadi satu PP dan mempertimbangkan pengurangan jumlah peraturan teknis  yakni Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, turunannya?” ujarnya.

Karena sebagai landasan utama pelaksanaan UU Desa, kedua PP tersebut, pertama, telah mereduksi desa sekedar menjadi pemerintahan desa.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 jelas termuat tentang hirarkhi kekuasaan pemerintahan desa yang berada di bawah camat, bupati/walikota, dan gubernur.

Dua,  telah mendistorsi asas utama UU Desa, yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam Pasal 21 PP No. 60 Tahun 2014 kedua asas utama tersebut didistorsi dengan memerintahkan Menteri Desa untuk menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun anggaran.

“Asas rekognisi dan subsidiaritas pada dasarnya mengamanatkan desa memiliki otoritas untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul yang di dalamnya mengandung kearifan lokal,” terangnya.

Sedangkan tugas pemerintah supra desa lebih banyak mendukung, memfasilitasi, dan memastikan hal apa yang menjadi otoritas desa bekerja dengan baik melalui peran pembinaan dan pengawasan.

Keberadaan PP No. 60 Tahun 2014 sekarang ini membuat otoritas Kemendesa PDTT, K/L lainnya dan Pemda menjadi semakin kuat, sementara desa menjadi semakin lemah.

Tiga, masih menempatkan desa sebagai obyek pembangunan. Adanya kedua PP yang sekarang ini, justru memungkinkan bagi K/L dan Pemda masih mengalokasi anggaran program/kegiatan, bahkan melaksanakan langsung program/kegiatan berskala desa.

“Padahal, mandat UU Desa jelas-jelas dan secara nyata telah memberikan mandat kewenangan pembangunan kepada desa, sehingga desa tidak lagi semata-mata sebagai obyek dan lokus pembangunan, melainkan sebagai arena dan subyek pembangunan,” jelasnya.

Kemudian, yang keempat, telah mereduksi hak keuangan desa menjadi keuangan negara. Dalam pasal 72 UU Desa disebutkan, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan konsekuensi dari penggunaan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dipakai sebagai landasan pengaturan UU Desa.

“Dalam pasal tersebut disebutkan adanya tujuh sumber pendapatan desa diantaranya adalah anggaran yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dan yang bersumber dari APBD,” terang Misbah Hasan.

Sementara, Manager Riset Seknas Fitra, Baidul Hadi menuturkan, Alokasi Dana Desa atau ADD, jika merujuk pada UU Desa, kesemua sumber pendapatkan tersebut menjadi hak dan kewajiban desa. Sementara itu, PP No 60 Tahun 2014 justru lebih cenderung mereduksi hak desa tersebut menjadi keuangan negara.

“Akibat dari permasalahan yang ditemukan pada kedua PP tersebut, pelaksanaan UU Desa di lapangan sejauh ini menghadapi beberapa kendala dan tantangan,” ungkapnya.

Kendala-kendala itu antara lain, hak desa untuk menentukan kewenangan yang bisa dijalankan menjadi terbatasi. Hal ini terjadi karena otoritas untuk menentukan kewenangan yang mampu dijalankan oleh desa ditentukan oleh Kemendagri dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Artinya, tidak banyak tersisa ruang bagi desa untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang mestinya hal itu diatur dan diurus oleh desa,” tambah Baidul Hadi.

Kendala selanjutnya, adanya fragmentasi penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini mengakibatkan beban administrasi bagi pemerintah desa terlalu besar, karena PP 60 Tahun 2014 menuntut pelaporan Dana Desa tersendiri dari desa melalui aplikasi OMSPAN.

Di sisi lain, penatausahaan dan pelaporan yang rumit membuat pemerintah desa lebih sibuk membuat laporan penggunaan keuangan kepada pemerintah supra desa ketimbang membangun akuntabilitas sosial, mengembangkan demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Lalu, mengenai hak desa untuk menggunakan anggaran yang dimiliki menjadi terbatas. Hal ini terjadi karena prioritas penggunaan dana desa ditetapkan secara top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa yang sangat bervariasi.

Hal ini membuat RPJMDesa akhirnya menjadi dokumen formalitas belaka, tidak responsive pada kondisi yang ada di desa.

“Akibat lainnya, kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan marginal tidak bisa diutamakan karena dikalahkan oleh kepentingan sebagian besar masyarakat,” ujarnya.

Persoalan lainnya, menipisnya praktik akuntabilitas sosial dalam program/kegiatan desa. Hal ini terjadi karena aspirasi warga masyarakat yang sudah diserap oleh pemerintah desa (akuntabilitas sosial), seringkali dikalahkan oleh intervensi kepentingan pemerintah supra desa.

“Intervensinya dalam bentuk berbagai program titipan yang pembiayaannya dibebankan pada APBDesa, atau oleh interpretasi yang kurang tepat dari peraturan-peraturan yang ada oleh staf Pemda,” ujar Baidul Hadi lagi.

Masih ada persoalan lainnya, yakni desa tidak bisa mengelola aset secara optimal. Karena kekayaan asli desa dapat berupa tanah, hutan, sumber air milik klan/marga/ulayat yang tidak bersertifikat namun secara tradisional diakui dan diketahui masyarakat.

Selain itu, lanjut Baidul Hadi, kontradiksi mandat pembinaan dan pengawasan ke desa. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak memberikan peran bagi Pemerintah Daerah Provinsi di dalam urusan pembinaan administrasi Pemerintahan desa.

Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 112 dan pasal 114 UU Desa. “Dimana Pemerintah Daerah Provinsi bertugas membina Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” tegas Baidul Hadi.

Sedangkan,  Pemerhati Desa Sunaji Zamroni menambahkan, sejalan dengan arahan Presiden untuk RPJMN 2020-2024, yakni Pencapaian Visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, maka penyederhanaan pelaksanaan Undang-Undang Desa itu perlu segera dilakukan.

“Kami mendesak dan menuntut kepada pemerintah untuk segera melakukan penyederhanaan pelaksanaan UU Desa, dimulai dengan penyatuan dua PP tersebut,” ujar Sunaji Zamroni.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan