Sekda Pemkot Siantar Budi Utari Sudah Periksa Inspektorat, Selanjutnya Nasibnya di Tangan Walikota

Sekda Pemkot Siantar Budi Utari Sudah Periksa Inspektorat, Selanjutnya Nasibnya di Tangan Walikota.
Sekda Pemkot Siantar Budi Utari Sudah Periksa Inspektorat, Selanjutnya Nasibnya di Tangan Walikota.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar (Sekda) Non Aktif, Budi Utari telah diperiksa oleh inspektorat, berkenaan sejumlah dugaan yang membelitnya. Namun, hasil pemeriksaan diserahkan kepada Walikota. Kini, nasib Budi Utari berada di tangan Walikota Pematangsiantar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainal Siahaan didampingi Humas dan Protokoler M Hamam Soleh saat memberikan keterangan pers terkait hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap status Sekda Budi Utari, di Jalan Maluku Atas, Pematangsiantar, pada Minggu (10/11/2019).

Zainal Siahaan menegaskan, benar bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Nonaktif Siantar Budi Utari telah hadir dan di periksa Walikota selaku atasan langsungnya, pada Jumat (8/11/2019).

Dengan berakhirnya pemeriksaan itu, maka status Budi Utari apakah tetap diberi amanah atau tidak sebagai Sekda, selanjutnya di tangan Walikota Siantar Hefriansyah.

“Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, panggilan pemeriksaan disiplin PNS hanya ada dua kali. Dan pada panggilan pertama, saudara Budi Utari tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar Zainal Siahaan.

Zainal menyampaikan pihaknya juga masih akan menunggu keputusan Hefriansyah terhadap status Budi Utari.

Pemeriksaan yang dilakukan Hefriansyah terhadap Budi Utari, kata dia, adalah atas dugaan pelanggaran disiplin PNS. Dan itu termasuk dalam kategori berat.

“Dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” terangnya.

Adapun dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Budi Utari, beber Zainal, yakni melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 4 angka 1 dan perbuatan yang menghambat tugas kedinasan sesuai Pasal 4 angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya LHP Inspektorat Provinsi (Sumut) yang menunjukkan bahwa memang benar adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan saudara Budi Utari,” ungkapnya.

Untuk menguji kebenaran satu produk naskah Dinas ataupun kebijakan pejabat publik, termasuk Walikota, bukanlah kewenangan Budi Utari selaku terperiksa. Melainkan kewenangan pengadilan.

Hak Budi Utari, kata Zainal, adalah untuk diperiksa dan didengar keterangannya agar informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak menjadi berimbang dengan keterangan Budi Utari. Selama pemeriksaan, dari 17 pertanyaan yang diajukan, hanya 4 pertanyaan yang dijawab Budi, ujar Zainal.

Budi Utari juga tak menjawab substansi pemeriksaan. Dia hanya menjawab hal-hal normatif, seperti keadaannya saat pemeriksaan dan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan.

“Haknya juga untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan selama pemeriksaan. Dan hak tersebut dilindungi Undang-Undang (UU). Namun, hak walikota juga selaku atasan langsung untuk memeriksa Budi Utari selaku bawahannya,” terang Zainal.

Masih kata Zainal, pemeriksaan Budi Utari tidaklah bersifat berdiri sendiri. Pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Budi Utari berbentuk rangkaian pemeriksaan karena juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui substansi pemeriksaan.

“Saudara Budi Utari juga tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal itu tegas diatur dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bahwa meskipun terperiksa tidak menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap bisa dijadikan dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin,” tegas Zainal.

Pada kesempatan itu, Zainal mengingatkan kembali bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu adalah sesuatu yang diberikan.

Maka jika si pemberi amanah ingin menarik amanah itu, adalah keharusan bagi si penerima amanah untuk menyerahkannya, karena mungkin si pemberi amanah merasa si penerima amanah tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan olehnya.

Untuk diketahui, Budi Utari diangkat dan dilantik sebagai Sekda menggantikan Sekda sebelumnya Resman Panjaitan. Pelantikannya dilaksanakan pada 29 Maret 2018. Seiring berjalannya waktu, ketika Sekda Budi Utari diduga telah menyalahgunakan wewenangnya, ia di non-aktifkan oleh Walikota pada 29 Sepetember 2019. Walikota mengadukannya ke Inspektorat Sumut.(Agus.S)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan