Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi

Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin kembali menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Korps Adhyaksa.

Burhanuddin melantik Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020).

Para pejabat Kejaksaan Republik Indonesia yang dilantik itu adalah Aditia Warman sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Ranu Miharja sebagai Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Darmawel Aswar sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Didik Istiyanta sebagai Direktur Sosial,  Budaya dan Kemasyarakatan, Yudi Handono sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Judhy Sutoto sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, I Made Suarnarwan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Dr Heffinur sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Jonny Manurung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Dr Johanis Tanak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Rorogo Zega sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam pelantikan kali ini, Jaksa Agung Burhanuddin kembali menekankan kepada jajarannya untuk senantiasa melaksanakan Perintah Harian Jaksa Agung RI sebagaimana yang disampaikan pada Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 tanggal 22 Juli 2020 lalu.

Perintah Harian Jaksa Agung ini diinstruksikan agar dilakukan secara konsekuen dan bersungguh-sungguh.

Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia itu adalah, Tanamkan Jiwa Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Kemudian, rapatkan barisan untuk terus bergerak dan berkarya dalam ikatan jiwa korps Adhyaksa yang solid dan militan.

Wujudkan penegakan hukum berkeadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkatkan pelayanan publik yang transparan, efektif, serta efisien guna memulihkan dan membangun kepercayaan publik.

Segera beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sukseskan dan pastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wujudkan netralitas, independensi, dan peran aktif dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang berkualitas.

Jaga citra dan kewibawaan aparatur kejaksaan melalui penguatan integritas dan profesionalitas.

Kemudian, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan, kedua, tingkatkan terus upaya penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Buka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Burhanuddin.

Ketiga, melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2020 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dengan penuh komitmen, serta menjaga iklim yang kondusif dengan menunda proses hukum, dari penyelidikan sampai dengan eksekusi, terhadap calon pasangan di setiap tahapan proses Pilkada.

Empat, tingkatkan optimalisasi Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) dalam rangka menjaga netralitas, independensi, dan objektifitas personil Kejaksaan di satker masing-masing dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Termasuk tidak mengeluarkan maupun menanggapi pernyataan-pernyataan di jejaring dan media sosial yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap calon pasangan Kepala Daerah tertentu,” jelasnya.

Selanjutnya, mendorong warga Adhyaksa yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak menjadi golput, mendeteksi dini berbagai kemungkinan persoalan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020.

Kelima, perkuat peran sentral dalam Sentra Gakkumdu, sekaligus tingkatkan sinergi dengan unsur-unsur Sentra Gakkumdu. Agar tercipta kesamaan pemahaman penerapan pasal dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilihan.

Enam, pahami dan cermati makna filosofis yang terkandung dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Laksanakan ketentuan tersebut secara profesional, proporsional, dan akuntabel, serta berlandaskan pada hati nurani. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin terus mengajak saudara-saudara untuk tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat,” tutur mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Jamdatun) ini.

Tujuh, jangan pernah sekali-kali menjadikan penanganan perkara sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Delapan, optimalkan pendampingan dan penerangan hukum, terutama dalam memberikan bimbingan teknis (bimtek) mengenai Tata Laksana dan Pengelolaan Keuangan bagi aparatur, khususnya para kepala desa dan kepala sekolah.

“Jangan sampai terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan bukan karena niat jahat atau mens rea, melainkan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman dalam pengelolaan keuangan,” lanjutnya.

Sembilan, hindari kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan para pembuat kebijakan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi harus cermat, teliti, dan menggunakan hati nurani.

Sepuluh, lakukan identifikasi dan evaluasi apabila di wilayah hukum yang saudara pimpin terdapat satuan kerja yang sama sekali tidak memiliki penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut agar ditelaah. Apakah merupakan wujud dari keberhasilan upaya preventif atau apakah karena aparaturnya enggan atau tidak mampu mengungkap adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi,” lanjut Burhanuddin.

Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

Sebelas, lakukan langkah penindakan apabila terdapat perbuatan yang telah terang dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dan mengandung unsur mens rea atau sikap batin jahat. Pendekatan preventif sama sekali tidak meniadakan upaya penindakan atau represif.

Duabelas, upayakan penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata diukur dari berapa kasus yang ditangani ataupun berapa orang yang dipenjarakan, melainkan juga harus diukur dengan berapa kerugian negara yang diselamatkan,” jelasnya.

Tigabelas, laksanakan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara/Daerah/BUMN/BUMD, dengan membentuk Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menginventarisir dokumen fisik dan memetakan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD.

Empatbelas, optimalkan fungsi Legal Audit untuk memonitor peraturan daerah yang diduga menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Limabelas, berikan Pendapat Hukum dan Pendampingan Hukum dengan berlandaskan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

“Jangan sampai tugas dan kewenangan tersebut dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung pihak-pihak tertentu,” ujar Burhanuddin.

Enambelas, jaga citra dan marwah institusi. “Camkan baik-baik, bahwa setiap perilaku dan perbuatan kita mengandung konsekuensi. Untuk itu, Jauhi diri dari berbagai perbuatan tercela, penyelewengan, maupun praktik-praktik korupsi. Tumbuhkan semangat untuk menjaga kewibawaan Kejaksaan RI melalui kerja dan perbuatan positif,” cetusnya.

Tujuhbelas, ingatkan setiap jajaran untuk senantiasa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, serta hindari memposting hal-hal yang memamerkan kemewahan, menyinggung perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya.

“Teknologi harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi segenap aparat dan keluarga Kejaksaan,” lanjutnya.

Delapanbelas, ingatkan setiap jajaran untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana.

Sembilanbelas, pantau dan ingatkan setiap jajaran agar setiap Instruksi dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA), agar benar-benar dilaksanakan serta dilaporkan secara berkala kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Sejumlah Posisi Pejabat Strategis Digeser, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Gelar Pelantikan Sesjampidum Dan Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin melantik Sesjampidum dan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

“Dua puluh, awasi dan tindak oknum-oknum yang mengatasnamakan pimpinan untuk mengambil keuntungan dengan cara meminta proyek maupun fasilitas kepada pemerintah daerah,” lanjutnya.

Dua puluh satu, tumbuhkan dan pelihara soliditas, serta jauhi sikap egosektoral. Perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh antar masing-masing bidang, guna optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Dua puluh dua, jaga ketertiban, kerapihan, serta kebersihan sarana dan prasarana kantor, guna memberikan kenyamanan bagi pelayanan publik.

Keseluruhan pelaksanaan arahan Jaksa Agung Burhanuddin tersebut, termasuk di dalamnya pelaksanaan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2019 menjadi indikator keberhasilan dan evaluasi performa para pejabat di Lingkungan Kejaksaan.

“Untuk itu, semua laporan pelaksanaan agar dilakukan secara berkala dan tepat waktu,” katanya.

Selanjutnya Jaksa Agung Burhanuddin berpesan agar jajarannya menjadi contoh dalam setiap perilaku dan perbuatan penegakan hukum di Indonesia.

“Selain itu, perlu saudara-saudara ingat, sejatinya pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya sendiri, terbuka terhadap masukan dan kritik. Serta menghargai semua pihak, termasuk bawahan. Terlebih memiliki kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk menuntaskan pekerjaan. Serta yang terpenting adalah tidak henti-hentinya belajar untuk meningkatkan kualitas diri, termasuk dalam upaya menguasai dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan,” tandas Jaksa Agung Burhanuddin.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengingatkan kembali, bahwa jabatan yang diemban memiliki konsekuensi, kewajiban, dan tanggung jawab besar.

“Untuk itu, gunakanlah secara sungguh-sungguh dan profesional sebagai pengabdian untuk memastikan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini,” ujarnya.

“Menutup amanat ini, teriring apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh pengabdian. Dan ucapan terimakasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Ibu-Ibu yang selama ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran telah turut menjaga dan mendampingi suami selama menjalankan penugasannya, baik secara pribadi maupun melalui wadah Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat maupun daerah, yang telah banyak melakukan kegiatan bermanfaat dalam mendukung eksistensi Korps Adhyaksa kita,” ujar Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin mengakhiri sambutannya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Eselon II tersebut dilaksanakan berdasar Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 148 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kejaksaan RI.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat itu dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr  Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia Tony Tribagus Spontana, para Staf Ahli Jaksa Agung RI serta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita LH Simanjutak.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan, setelah selesai upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Eselon II, tidak dilaksanakan konferensi pers kepada para awak media seperti biasanya.

Kepada media yang tidak dapat mengikuti atau meliput secara langsung, dapat melihat siaran langsung melalui youtube di Chanel Adhyaksa TV dan aplikasi Zoom oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

“Selanjutnya apabila ada pertanyaan yang ditujukan kepada Jaksa Agung, dapat disampaikan secara tertulis melalui Kapuspenkum,” ujar Hari Setiyono.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan