Sejumlah Aktivis Jadi ‘Cepu’-nya Polisi, Kinerja Kapolri dan BIN Harus Dievaluasi

Gerakan Mahasiswa Diminta Waspada dan Tetap Jaga Sikap Kritis

Sejumlah Aktivis Jadi ‘Cepu’-nya Polisi, Kinerja Kapolri dan BIN Harus Dievaluasi. Gerakan Mahasiswa Diminta Waspada dan Tetap Jaga Sikap Kritis. – Foto: Ilustrasi maraknya cepu di Pergerakan Mahasiswa jaman sekarang.(Net)
Sejumlah Aktivis Jadi ‘Cepu’-nya Polisi, Kinerja Kapolri dan BIN Harus Dievaluasi. Gerakan Mahasiswa Diminta Waspada dan Tetap Jaga Sikap Kritis. – Foto: Ilustrasi maraknya cepu di Pergerakan Mahasiswa jaman sekarang.(Net)

Pergerakan Mahasiswa yang terdiri dari para aktivis yang bersikap kritis dan independen diminta waspada terhadap orang-orang yang direkrut oleh Kepolisian menjadi ‘cepu’ atau kaki tangan maupun ‘mata-mata’ yang bertujuan menggembosi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat.

Selain itu, Kapolri juga diminta tegas membersihkan para ‘Cepu’-nya, yang sudah begitu banyak melakukan kekisruhan dan keresahan di masyarakat.

Jika ingin memenangkan pertarungan politik, maupun menegakkan kebenaran dan keadilan, atau penegakan hukum, para kaum pergerakan mahasiswa dan polisi harus fair.

Semua pihak hendaknya tetap berjalan pada koridor hukum dan undang-undang yang berlaku. Tanpa harus memasang para cepu untuk menggembosi pergerakan mahasiswa yang dikenal kritis kepada setiap rezim yang berkuasa.

Aktivis Pergerakan seperti Kelompok Cipayung, yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), hendaknya melakukan screening  atau pemantauan yang ketat terhadap kader-kadernya, atau eks kader-kadernya, agar tidak dimanfaatkan secara negatif oleh penguasa.

Sebab, tidak sedikit kader Kelompok Cipayung dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, termasuk kaum buruh dan intelektual, yang direkrut oleh institusi negara seperti Kepolisian dan TNI maupun instansi-instansi lainnya, yang dijadikan mata-mata atau cepu.

Bukan hanya sebagai mata-mata atau cepu, mereka juga direkrut menjadi kaki tangan untuk menggembosi Pergerakan Mahasiswa itu sendiri. Dan disuruh melakukan kegiatan-kegiatan, seperti mengorganisir kegiatan-kegiatan yang tujuannya melemahkan dan menghancurkan sikap kritis mahasiswa dalam aksi-aksi ataupun sikapnya.

Aktivis Pergerakan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) Nando Tornando Togatorop mengatakan, di lapangan, dirinya menemukan sangat banyak teman-temannya sesama aktivis, yang ternyata telah menjadi Cepu atau kaki tangan dari Polisi.

“Seperti yang terjadi pada aksi penolakan Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit aktivis mahasiswa dan buruh, maupun kaki tangan yang ternyata berafiliasi kepada kepentingan Polisi. Saya menemukan beberapa kawan sesama aktivis yang ternyata dalam istilah yang kita kenal, mereka itu adalah cepu,” tutur Nando Tornando Togatorop, saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Nando yang adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Utara (Ketua DPC GAMKI Jakarta Utara) ini mengatakan, dari komunitas aktivis mahasiswa yang diikutinya saja, seperti di GMKI dan GAMKI, ada beberapa orang yang diketahuinya sudah menjadi cepu-nya Polisi.

Hal yang sama, lanjutnya, juga ditemuinya di Kelompok Cipayung yang lainnya, dan juga di komunitas-komunitas aktivis masyarakat, termasuk di Gerakan Buruh.

“Kalau istilah yang sering disebut adalah Cepu. Yaitu mata-mata atau informan, atau kaki tangan yang memberikan informasi tentang pergerakan kepada Polisi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mengaku lebih bangga mengatakan dirinya ‘dekat dengan polisi’ atau intel, dibandingkan memperjuangkan aspirasi pergerakan yang sedang diperjuangkan organisasinya,” beber Nando.

Nando memaparkan, bukan hanya di pergerakan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini banyak cepu yang direkrut oleh polisi. Pada isu-isu lainnya, seperti Penolakan Undang-Undang Kontroversial seperti Undang-Undang KPK, Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), isu-isu Disintegrasi dan Anti Pancasila, isu-isu Komunisme dan berbagai kebijakan Pemerintah yang merasa terganggu jika dikritisi masyarakat.

“Bahkan, saat ada unjuk rasa besar-besaran menolak pembahasan Revisi Undang-Undang KPK tahun lalu itu, para aktivis yang ternyata adalah cepu-nya Polisi begitu gencar melakukan aksi-aksi unjuk rasa tandingan. Dan menggembosi gerakan masyarakat yang mempertahankan KPK,” ungkap Nando.

Nando yang saat ini bekerja sebagai salah seorang jurnalis di sebuah media online itu mengatakan, untuk aksi penolakan revisi UU KPK itu, bahkan telah menyebabkan mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari tewas terbunuh karena ditembak oleh oknum aparat Kapolisian. Namun tidak diusut tuntas.

Sekedar sharing, lanjut Nando, di organisasi yang pernah diikutinya saat ini, seperti GMKI dan GAMKI, masih bercokol sejumlah cepu, yang mencari makan dengan cara menjadi kaki tangan Polisi.

Sebut saja, katanya, beberapa pimpinan GMKI dan senior-seniornya, bahkan pimpinan GAMKI di tingkat nasional, juga menjadi kaki tangan dan menjadi Cepu-nya Polisi.

“Hal yang sama terjadi di kelompok mahasiswa lainnya. Baik di Kelompok Cipayung, dan aktivis kampus. Seharusnya yang seperti mereka itu ditegur keras, diingatkan dan kalau perlu dikeluarkan dari pusaran pergerakan mahasiswa. Kalau cerita senior-senior dulu, jika ada intel atau cepu yang menyusup ke Gerakan Mahasiswa, biasanya mereka itu sering kena bogem dan digebukin oleh para mahasiswa itu sendiri kok,” terang Nando.

Menurutnya, tidak sulit menemukan kader organisasi pergerakan mahasiswa yang sudah menjadi cepu atau kaki tangan Polisi. Misal, jika masyarakat sedang mengkritisi sebuah kebijakan, maka akan muncul gerakan cepu untuk meng-counternya. Dengan membuat isu atau aktivitas tandingan yang mendukung kebijakan yang bermasalah itu.

“Atau, mungkin memilih diam saja, dan tak melakukan gerakan apa pun. Diam saja. Nah, itu ciri-ciri mereka sudah menjadi cepu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nando yang saat ini tengah menyelesaikan Studi Hukum di Fakultas Hukum pada sebuah Perguruan Tinggi Ternama di Jakarta itu mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, pola yang sama juga dimanfaatkan oleh alat Negara untuk menggembosi gerakan masyarakat lainnya.

“Itulah yang sering disebut dengan para buzzer  atau influencer, atau relawan yang berperilaku sebagai buzzer. Mengembangkan isu, membuat informasi sesat dan menyudutkan para kaum pergerakan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Jika ditelusuri lagi, lanjut Nando, anggaran yang dipergunakan oleh Kepolisian misalnya, sangat besar untuk ‘memelihara’ para Cepu dan buzzer serta influencer tersebut.

Bahkan, kata dia, baru-baru ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) malah merilis adanya anggaran mencapai Rp 90,45 miliar yang digelontorkan untuk membiayai cepu, influencer atau buzzer.

“Ini membuktikan, Badan Intelijen Negara (BIN) memang kacau balau. Dan anggaran malah dipergunakan untuk membuat rusuh masyarakat, lewat cepu, buzzer ataupun influencer. Kapolri seharusnya dievaluasi dan ditindak karena memanfaatkan cepu, influencer atau buzzer dalam huru-hara berbagai upaya mengkritisi kebijakan yang ada,” tandas Nando.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar.

Para influencer ini dibayar untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah. “Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar,” ungkap Peneliti ICW, Egi Primayoga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (20/8/2020).

Egi mencontohkan, dari penggunaan anggaran ini untuk sosialiasasi penanganan covid-19. Presiden Jokowi bahkan sempat mengundang artis-artis ke istana dan setelahnya para public figure ini ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait covid-19. Telah ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci yakni, “Influencer” dan “Key Opinion Leader”. Menurutnya, anggaran untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017.

Menurutnya, penggunaan influencer untuk mempromosikan kebijakan adalah hal yang wajar. Namun, melihat anggarannya yang tinggi ICW menilai pemerintahan Jokowi ini terlalu sering menggunakan jasa influencer.

ICW mengatakan, situasi ini sangat menghawatirkan karena penggunaan influencer justru rawan misinformasi kebijakan.

“Melakukan promosi melalui jasa influencer di satu sisi tidak masalah tapi sisi lain gitu ya yang lainnya informasi yang disampaikan oleh para investor tidak selalu tepat, tidak jarang justru menyebarkan informasi yang keliru atau disinformasi,” ujarnya.

Selain itu, ICW pun menilai terlalu sering menggunakan jasa influencer akan menggiring opini publik terlalu kuat. Sehingga hal-hal seperti ini dinilainya tidak sehat dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Karena, pertama dia bisa mengaburkan substansi kebijakan yang telah disusun begitu dan pada ujungnya berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik tentang kebijakan itu percakapan yang saya maksud di sini,” jelasnya.

Adapun ICW memperoleh angka ini dari penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Pusat. Informasi PBJ ini diperoleh dari penelusuran pada situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan