Sejak Menjabat Di Kabupaten Siak Hingga Jadi Pejabat Provinsi Riau Dugaan Korupsinya Baru Mau Diusut Jaksa Saat Ini, Mengapa?

Sejak Menjabat Di Kabupaten Siak Hingga Jadi Pejabat Provinsi Riau Dugaan Korupsinya Baru Mau Diusut Jaksa Saat Ini, Mengapa? – Foto: Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto. (Ist)
Sejak Menjabat Di Kabupaten Siak Hingga Jadi Pejabat Provinsi Riau Dugaan Korupsinya Baru Mau Diusut Jaksa Saat Ini, Mengapa? – Foto: Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto. (Ist)

Pekanbaru, Riau, Sinarkeadilan.com-Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Provinsi Riau patut diacungi jempol.

Meski begitu, ada segudang pertanyaan dengan kinerja aparat penegak hukum, yang baru mangusut bau korupsi yang sudah berlangsung cukup lama itu.

Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto berpendapat, Kejati Riau yang melakukan pemeriksaan secara bergiliran terhadap sejumlah pejabat eks Pemkab Siak yang kini bertugas di Pemprov Riau. Kasus yang didalami yakni dugaan korupsi sewaktu mereka bertugas di Pemkab Siak. Langkah tersebut menimbulkan beragam penafsiran di tengah publik.

Sedikitnya dua mantan pejabat yang diperiksa tersebut yakni Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya yang merupakan mantan Kepala Bappeda, dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau, Yurnalis yang merupakan mantan Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab Siak. Sejumlah pejabat aktif Pemkab Siak sebelumnya juga sudah dimintai keterangan dalam dugaan kasus dana operasional organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.

“Kita mendukung langkah pro justicia dalam penegakan hukum secara bermartabat dan berkeadilan oleh aparat penegak hukum. Tentu kita berharap ini benar-benar murni proses hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Raya Desmawanto dalam keterangan tertulis kepada media ini, Rabu (8/7/2020).

Menurut Raya, pemberantasan korupsi menjadi prioritas saat ini. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten dan mengedepankan upaya yang berkeadilan bagi semua pihak.

Ia mengatakan, tren pemeriksaaan kasus dugaan korupsi mantan pejabat Pemkab Siak yang naik kelas menjadi pejabat Pemprov Riau bisa menimbulkan spekulasi dan penafsiran di tengah publik.

Misalnya, publik akan mempertanyakan mengapa proses hukum baru dilakukan saat ini. Sementara, sejak para pejabat tersebut bertugas di Siak, dibiarkan saja.

Apalagi, katanya, di Siak sendiri ada institusi Kejaksaan Negeri Siak yang memiliki locus delicti yang lebih dekat dengan dugaan kasus yang tengah ditangani. Meski hal tersebut memang merupakan ranah kewenangan penuh dan mekanisme internal yang berlaku di kejaksaaan.

Menurut Raya, pertanyaan publik menanggapi selanjutnya yakni mengapa upaya penanganan dan penyelidikan kasus dugaan korupsi baru dilakukan saat para pejabat tersebut dilantik menjadi pejabat Provinsi Riau. Apalagi, para pejabat tersebut baru beberapa pekan dilantik dan bertugas.

“Idealnya, dalam proses seleksi atau assesment pejabat tersebut, aparat penegak hukum bisa memberikan sinyal dan rekomendasi kepada penyelenggara seleksi terkait potensi kasus yang dapat menderah para calon pejabat tersebut. Idealnya ada alarm pengingat disampaikan, sebelum pejabat tersebut terpilih,” ujarnya.

Menurutnya, proses pemeriksaan sejumlah pejabat strategis di Pemprov Riau akan dapat mengganggu kestabilan pemerintahan daerah. Apalagi pemeriksaan tersebut dilakukan berkepanjangan dan terjadi peningkatan status hukum dari para pejabat.

“Ini akan bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Apalagi jika terjadi peningkatan status hukum, maka masalahnya akan bertambah lagi. Tentu akan dilakukan proses assesment dan seleksi lebih lanjut. Maka birokrasi pemerintahan akan berkutat pada hal-hal itu saja. Ini membuat jalannya pemerintahan tidak efektif,” tutur Raya.

Meski demikian, Rumah Nawacita mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Riau untuk mengusut dugaan kasus korupsi di Riau.

Publik juga diminta mengawasi jalannya proses hukum agar penegakan hukum berjalan dalam koridor, tanpa tekanan, tidak tebang pilih dan berkeadilan.

“Juga penegakan hukum yang tidak semata untuk mencari kesalahan, namun melakukan penanganan preventif atau  pencegahan kejahatan,” tandasnya.(Jhonny M)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan