Putra asli Dayak minta Presiden Joko Widodo memilih anak Suku Dayak Asli untuk masuk menjadi salah seorang menteri di cabinet pemerintahannya.
Hal itu disampaikan Stefanus Wiwin, putra asli Dayak di Kalimantan Barat. Menurut Stefanus Wiwin, Negara Indonesia kini sudah berusia 74 tahun. Sejak Indonesia Merdeka, belum pernah dalam sejarahnya ada dari suku Dayak yang masuk menjadi menteri.
Stefanus Wiwin yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Provinsi Kalimantan Barat (DPD GAMKI Kalbar) itu meminta Presiden Joko Widodo untuk peka terhadap permintaan Orang Dayak.
Stefanus Wiwin menegaskan, alasannya mesti ada anak Suku Dayak yang menjadi menteri, sebab, Dayak merupakan salah satu suku besar di Indonesia dan penduduk asli pulau Kalimantan.
Sampai saat ini suku Dayak masih banyak berada di daerah-daerah pedalaman dan dalam keadaan tertinggal.
“Karena itu, posisi Menteri yang berasal dari Suku Dayak akan mampu mendorong serta meningkatkan potensi-potensi suku Dayak untuk kemajuan bangsa. Sosok atau figur Dayak yang menjadi Menteri juga akan menjadi inspirasi bagi suku Dayak dalam meningkatkan kompetensi suku Dayak,” tutur Stefanus Wiwin, Senin (14/10/2019).
Lebih lanjut, Sekretaris Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kalimantan Barat (PS GMKI Kalbar) ini mengatakan, sebagai wujud keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, maka suku Dayak selaku bagian anak bangsa harus mendapat posisi yang sama dengan saudara-saudaranya dari suku lain, yang berada di dalam diri Bangsa Indonesia sebagai sebuah Nation State.
“Jadi, merendahkan suku Dayak berarti merendahkan bangsa Indonesia. Dan mengenyampingkan suku Dayak berarti mengeyampingkan bangsa Indonesia,” ujar Stefanus Wiwin.
Perlu disampaikan, lanjutnya, dalam pembangunan bangsa, fungsi dan kontribusi suku Dayak harus sama dengan orang Indonesia yang lain. Sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
“Suku Dayak juga memiliki harga diri dan memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan,” cetusnya.
Kemudian, sebagai wujud konkrit keadilan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, maka suku Dayak sudah sewajarnya menjadi Menteri.
“Dengan adanya keadilan yang demikian, maka suku Dayak akan dapat setara dan sejajar dengan masyarakat lain,” imbuhnya.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, kata dia, juga sebagai bagian penting untuk menjadikan suku Dayak menjadi Menteri dalam kabinet.
“Sebab tidak etis rasanya kami suku Dayak selaku penduduk asli pulau Kalimantan menjadi penonton di daerah sendiri,” pungkas Stefanus Wiwin.(JR)
