Sehari Jelang Pemilu, Tersangka Kasus Hoax Pencoblosan Tujuh Kontainer Surat Suara Ditahan Jaksa

Tangani Kasus Berbau SARA, Kejaksaan Agung Terima SPDP Berita Hoax Twitter Dari Mabes Polri.
Tangani Kasus Berbau SARA, Kejaksaan Agung Terima SPDP Berita Hoax Twitter Dari Mabes Polri.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melakukan penahanan perhadap para tersangka Kasus Hoax Pencoblosan Tujuh Kontainer Surat Suara.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menjelaskan, pada Senin, 15 April 2019, Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri (Dir Tipidsiber Bareskrim Mabes Polri) telah menyerahkan para tersangka dengan inisial S, TS, SY dan M beserta barang bukti ke Kejari Jakarta Pusat.



Penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang dikenal dengan Tahap 2 itu adalah kelanjutan dari proses hukum dalam tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial dan/atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia.

“Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tersangka inisial S, SY, dan M ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat selama 20 hari, sedangkan untuk tersangka inisial TS ditahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur selama 20 hari,” tutur Kapuspenkum Mukri, di Jakarta, Selasa (16/04/2019).

Penahanan para tersangka itu dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Tersangka S, TS, SY, dan M disangkakan melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45 A ayat 2 junto Pasal 28 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 3 junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Kapuspenkum menjelaskan, dengan diterimanya tersangka dan barang bukti tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan.

“Dan akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan