Sebut Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto Terlibat Kasus Penculikan dan Ambisius Jadi Kapolri, Kok Ada Warga Gelar Demo Anti Masinton Pasaribu

Sebut Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto Terlibat Kasus Penculikan dan Ambisius Jadi Kapolri, Kok Ada Warga Gelar Demo Anti Masinton Pasaribu

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
29
0
Ahli Hukum Pidana, Sandi Ebenezer Situngkir: Kritisi Kinerja Polri Dengan Menyebut Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto Terlibat Kasus Penculikan Orang di Tapteng dan Ambisius Jadi Kapolri, Kok Malah Ada Warga Gelar Demo Besar-Besaran Anti Masinton Pasaribu. Foto: Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (Ist).Ahli Hukum Pidana, Sandi Ebenezer Situngkir: Kritisi Kinerja Polri Dengan Menyebut Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto Terlibat Kasus Penculikan Orang di Tapteng dan Ambisius Jadi Kapolri, Kok Malah Ada Warga Gelar Demo Besar-Besaran Anti Masinton Pasaribu. Foto: Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (Ist).

Upaya anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengkritisi kinerja Polri, yang menjadi bidang tugasnya sebagai legislator, disambut dengan reaksi demo besar-besaran warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Reaksi keras dan protes warga yang diduga dimobilisir dan ditunggangi oknum perwira tinggi Polri bersama Bupati Tapteng itu dengan jelas hendak meminta politisi PDIP Masinton Pasaribu untuk dibungkam dan tidak mengkritisi kinerja Polri.

Pengamat Hukum Pidana di Jakarta, Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, reaksi-reaksi anggota masyarakat itu tidak murni. Apalagi, ada rekaman video dan wawancara terhadap peserta aksi yang mengaku sebagai suruhan pihak Bupati Tapteng.

“Sebagai anggota Komisi III DPR, memang sudah menjadi tugas Masinton Pasaribu untuk melakukan pengawasan dan mengkritisi rekan kerjanya seperti Polri, Jaksa, dan bidang hukum lainnya. Jika ada reaksi berlebihan akibat cara Masinton sebagai anggota Komisi III DPR melakukan pengawasan kinerja aparat penegak hukum, itu menjadi hal biasa saja. Sebab, biasanya memang ada saja yang merasa terusik kepentingannya,” tutur Sandi Ebenezer, di Jakarta, Selasa (18/02/2020).

Mantan Dewan Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta itu menekankan, masyarakat perlu diberikan pendidikan penegakan hukum yang benar dan baik. Bukan malah mengorganisirnya untuk ditunggangi membenar-benarkan kinerja oknum aparat penegak hukum yang salah.

“Saya kira itu cukup jelas, demo-demo masyarakat di Tapteng dan di Sumut itu, seperti diakui di dalam salah satu wawancara dan video itu, ada kepentingan yang disusupi dari oknum penegak hukum dan oknum pejabat di Tapteng. Ini justru akan mengganggu dan menghalang-halangi penegakan hukum itu sendiri loh,” beber Sandi Ebenezer.

Oleh karena itu, lanjutnya, pimpinan institusi penegak hukum, khususnya Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis hendaknya juga melakukan pengawasan ketat. Dan mestinya menindak tegas anggotanya dalam kinerja penegakan hukum yang sering dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan, dan oleh Komisi III DPR RI sendiri.

“Semakin ada reaksi berlebihan seperti itu, semakin memperjelas ada persoalan-persoalan yang tidak dituntaskan. Karena itu, Pak Kapolri juga perlu menindaktegas aparaturnya yang tidak menjelankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang benar,” ujar Sandi Ebenezer.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu melancarkan kritik keras dan tajam terhadap kinerja Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) Komjen Pol Agus Andrianto.

Kritik pedas disampaikan politisi PDIP itu kepada jenderal polisi bintang tiga itu ketika Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Januari 2020 lalu.

Dalam rapat itu, Masinton Pasaribu menyampaikan, ada dugaan dan informasi yang dimilikinya, bahwa Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto telah melakukan intervensi terhadap kasus yang melibatkan anggota Brimob di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Kasus itu adalah dugaan penculikan terhadap warga berinisial AP oleh anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Tapanuli Tengah  Bachtiar Ahmad Sibarani. Yang juga keponakan dari mantan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang.

“Saya dapat informasi bahwa Bapak Kabarhakam memberi atensi pada kasus ini, agar kasus ini tidak dikembangkan,” ungkap Masinton.

Masinton melanjutkan, DPR pernah bertanya kepada Agus Andrianto ketika yang bersangkutan menjadi Kapolda Sumut terkait dugaan ketertundukan Polri pada Bupati Tapteng.

“Kami pernah tanya pada pak Agus ketika beliau jadi Kapolda Sumut. Mengapa beliau mensub-ordinasi institusi Kepolisian jadi kaki tangan Bupati. Siapa Bupati itu? Kalau dia kriminal, hukum harus tegak!” tegas Masinton.

“Saya meminta Mabes Polri untuk memberi perhatian pada hal ini. Saya akan ikuti terus kasus ini, dan saya sudah tahu bahwa pak Kabarhakam melindungi pelaku di kasus ini,” tandasnya.

Korban penculikan sendiri, melalui kuasa hukumnya, telah meminta perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi.

Dia juga meminta agar kasus yang menimpanya diusut tuntas sehingga bisa diketahui aktor intelektualnya.

Kritik Masinton Pasaribu terhadap kinerja Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto itu diunggahnya melalui akun twitter miliknya @Masinton.

“Bisik-bisik tetangga ada seorang perwira tinggi Pangkat Bintang Tiga sangat AMBISIUS jadi Kapolri,” tulis Masinton, Senin malam (17/2/2020).

Masinton tidak menyebut nama. Ia mengatakan meski cekak prestasi, sang jenderal rajin menghimpun dukungan agar bisa menjadi Kapolri. “Minim prestasi dan sedang memobilisasi dukungan,”  tulis Masinton lagi.

Pergantian Kapolri sebenarnya masih lama. Jenderal Idham Azis baru dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019.

Idham memang tidak akan menjadi Kapolri lebih dari 1,5 tahun. Idham sudah memastikan dirinya akan mengemban tugas sebagai kapolri selama 14 bulan sejak pelantikan atau hingga dirinya pensiun pada 22 Januari 2021.

Aneh, Merebak Demo Tangkap Masinton

Sementara, di Sumatera Utara, seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pelajar Masyarakat Sumatera Utara meminta polisi menangkap anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu terkait tuduhannya menyebut Komjen Pol Agus Andrianto mengintervensi kasus penculikan di Tapanuli Tengah.

Mereka menyampaikan tuntutan itu dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Mapolda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Km 10,5, Kota Medan, pada Jumat 7 Februari 2020.

Massa terdiri dari beberapa elemen pelajar dan mahasiswa antara lain PKC PMII Sumut, PW HIMMAH Sumut, PW IPM Sumut, dan PW IPNU.

Mereka membawa poster berukuran besar bergambar Masinton Pasaribu, yang di sampingnya ada seorang wanita, yang terlihat sedang menangis dan mata lebam bertuliskan Ini adalah Dugaan Penculikan dan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Masinton Pasaribu, kemudian poster bertuliskan Masinton Bertobatlah Jangan Jadi Penyebar Hoax.

Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Kapolda Sumatera Utara menangkap dan memeriksa Masinton Pasaribu terkait pernyataannya yang dinilai arogan, tendensius dan tidak berdasar.

Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa Pelajar Masyarakat Sumatera Utara itu, Awaluddin Nasution menilai, Masinton Pasaribu diduga menyampaikan fitnah terkait berita penculikan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Apalagi Masinton menuding Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan atensi untuk tidak mengembangkan perkara penculikan di Tapteng. Kita meminta Kapolda Sumut menindak tegas para pelaku fitnah dan menyebarkan berita bohong (hoaks),” ujarnya.

Dia juga meminta Kapolda menangkap dan periksa semua pemilik akun yang diduga menyebarkan fitnah di Facebook grup Tapanuli Tengah Bersatu untuk Perubahan.

“Karena sesuai dengan moto Kapolda Sumut tiada tempat bagi penjahat di Sumut. Kita juga minta Kapolda Sumut untuk menangkap dan memeriksa Masinton Pasaribu,” tutur Awaluddin Nasution.

Massa aksi diterima Kompol Elisabeth dari Bidang Humas Polda Sumut. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa kepada pimpinannya.

Kasus dugaan penculikan di Kabupaten Tapteng terhadap Ametro Adeputra Pandiangan sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Polda menarik kasus ini dari Polres Tapanuli Tengah Tengah dan terdapat dua penanganan kasus yang berbeda.

Yakni kasus pertama terkait dengan keberadaan narkoba yang kabarnya didapat dari Ametro Adeputra Pandiangan ketika dilakukan penggeledahan dan kedua terkait penculikannya.

“Kasus ini sudah ditangani di Polda sumut, untuk ini ada dua kasus, pertama masalah narkoba dan kedua masalah penculikan terhadap korbannya Ametro Adeputra Pandiangan. Penyidik menangani kasus ini dengan profesional dan transparan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Siregar Sormin, pada Kamis 6 Februari 2020.

Ametro Adeputra Pandiangan, diculik pada Jumat 10 Januari 2020. Dia sempat ditendang, dipukul dan tangannya juga diborgol, kemudian dites urine dan ditahan dua hari di Mapolres Tapanuli Tengah.

Lelaki berusia 28 tahun ini diculik di Kelurahan Pargarutan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapteng. Dia dipaksa masuk ke dalam mobil, handphonenya disita secara paksa dan dibawa ke suatu tempat, menuju arah pegunungan, Kota Sibolga.

Dia melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Mapolres Tapanuli Tengah. Terduga sebagai pelakunya adalah ajudan Bupati Tapanuli Tengah, seorang anggota Polri dan beberapa orang temannya. Di tengah proses penyidikan, kasus ini diambil alih oleh Polda Sumatera Utara.

Dalam penanganannya dirasa ada yang tidak beres dan diduga adanya intervensi dari seorang jenderal di Jakarta. Ametro melalui pengacaranya Joko membuat pengaduan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis maupun ke Divisi Propam Mabes Polri.

Selain itu, pada Sabtu, 15 Febaruari 2020, ribuan warga warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan aksi damai mendukung Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tapteng. Aksi damai itu dilaksanakan di Gedung DPRD dan kantor Bupati Tapteng.

Adapun tuntutan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Tapteng adalah menuntut DPRD Tapteng agar mendukung penuh kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapteng terkait pemberantasan narkoba.

Menuntut keseriusan Kapolres Tapteng beserta jajarannya untuk memberantas narkoba tidak pandang bulu.

Salah seorang orator dalam aksi itu, Rizky Iqbal Yandar juga meminta Kapolres Tapteng segera menangkap orang-orang yang menebar berita bohong tentang adanya penculikan seseorang terduga pengedar narkoba di Kabupaten Tapteng.

“Mendesak Masinton Pasaribu untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Tapteng, dimana yang bersangkutan dipandang telah menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Tapteng yang sedang berduka karena dilanda musibah banjir bandang,” ujarnya.

Adapun kegaduhan yang dimaksud Rizky Iqbal Yandar selaku orator dalam aksi itu, karena penyampaian tendensius yang disampaikan Masinton terkesan membela peredaran narkoba, dan tudingan Masinton terhadap Bupati Tapteng sebagai kriminal.

“Tudingan itu sangat disayangkan dan tidak pantas diucapkan seorang anggota DPR-RI,” katanya.

Dan tutuntan yang terakhir, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Tapteng mendukung penuh Pemkab Tapteng dengan jiwa dan raganya untuk memberantas narkoba di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sementara itu anggota DPRD Tapteng Jhonny Lumbantobing didampingi sejumlah Anggota DPRD Tapteng menerima perwakilan dari massa. Menurut para anggota dewan itu, pada  hakekatnya  DPRD Tapteng mendukung  kebijakan Bupati Tapteng memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tapteng.

Sementara itu Kapolres Tapteng AKBP Sukamat menegaskan, institusinya tetap komit dan serius dalam penindakan narkoba.

“Masalah narkoba serahkan ke Polres Tepteng, karena Polres Tapteng sampai saat ini serius dalam penindakan nakroba,” tegasnya.

Terkait peran masyarakat lanjutnya, adalah mendukung polisi untuk memberikan informasi yang pasti dan bertanggungjawab. Dan masyarakat tidak bisa menangkap, karena itu adalah tugas Polisi dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sedangkan tugas dari Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan Undang-undang sambung Sukamat, memberikan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud adalah, berupa dukungan anggaran yang akan diselenggarakan dalam tiga bidang, yaitu bidang Pencegahan, Pendidikan, dan Penegakan Hukum.

“Jadi yang menjalankan tiga bidang itu (pencegahan, pendidikan dan penegakan hukum) adalah yang punya wewenang, yaitu kepolisian dan BNN. Kalau di tingkat Kabupaten, yaitu Polres Tapteng Badan Narkotika Kabupaten (BNK) apabila ada. Jadi intinya tidak boleh menindak sendiri baik masyarakat maupun Pemda,” tegas pria berpangkat dua melati emas itu.

Terkait persoalan penculikan, Kapolres menegaskan, semua laporan yang disampaikan ke Polres Tapteng, baik itu tentang kriminal, penculikan, narkoba dan lain sebagainya, akan ditangani secara profesional.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Jika Terdapat Unsur Mendapat Keuntungan, Maka Politisi Andre Rosiade Bisa Jadi Tersangka Tindak Pidana Prostitusi

Telah dibaca: 335 Anggota Komisi VI DPR RI