Breaking News

Sebut Jaksa Minta Tambah Anggaran, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu Salah Sasaran

Sebut Jaksa Minta Tambah Anggaran, Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Dr Yuspar: Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu Salah Sasaran. Sebut Jaksa Minta Tambah Anggaran, Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Dr Yuspar: Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu Salah Sasaran.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dianggap salah sasaran karena membidik Kejaksaan Agung, soal penambahan anggaran untuk penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Padahal, kejaksaan sendiri belum pernah mengajukan kenaikan anggaran yang dimaksud.

Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Dr Yuspar menganggap, pernyataan dan tudingan yang dilontarkan politisi PDIP itu kepada Kejaksaan, salah sasaran. Tidak tepat.

“Pernyataan dan tudingan yang dilontarkan politisi PDIP itu kepada Kejaksaan, salah sasaran. Tidak tepat,” ujar Yuspar, dalam siaran pers, Senin (09/09/2019).

Yuspar menegaskan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) tahun 2019 di Satua Kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat selama satu tahun adalah sebesar Rp. 702.625.000,.

“Itu tidak mengalami kenaikan anggaran APBN-P. Jumlahnya juga masih tetap sama dengan tahun 2019,” ungkap Yuspar.

Kejaksaan Agung melalui Direktorat Hak Asasi Manusia pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membantah tudingan Masinton Pasaribu itu.

Yuspar menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran sebesar Rp. 702.625.000 yang ada pada Kejaksaan pun belum terserap kok.

“Karena penyerapan anggaran harus berbasis kinerja,” tegasnya.

Artinya, ditegaskan Yuspar, perkara pelanggaran HAM Berat yang penyelidikannya atau pro justitia-nya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sampai dengan saat ini belum terpenuhi syarat formil dan materiil secara yuridis.

“Sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dalam DIPA Kejaksaan Tahun Anggaran 2019 yang belum terserap,” tuturnya.

Oleh karena itulah, menurut dia, pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu itu salah sasaran. Peluru nyasar ke Kejaksaan itu, tidak tepat.

Sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung,  Yuspar merasa perlu melurukan pernyataan anggota legislative dari partai banteng itu.

Apalagi, lanjut Yuspar, pernyataan Masinton Pasaribu itu telah terberitakan di media online kompas.com tanggal 9-9-2019, dengan judul “Anggota Komisi III: Tak Ada Kasus HAM yang Dituntaskan Kejagung, tetapi Anggarannya Besar” dengan link https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/09/06105811/anggota-komisi-iii-tak-ada-kasus-ham-yang-dituntaskan-kejagung-tetapi.

Dalam berita itu, dijelaskan, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada hari Selasa, 3 September 2019 terkait dengan kenaikan anggaran untuk kenaikan anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp. 285,677 miliar.

Masinton Pasaribu mengkritik sikap Kejaksaan Agung yang meminta kenaikan anggaran terkait program penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

“Anggaran besar yang diajukan itu bagi saya tidak sebanding dengan capaian penyelesaian kasus HAM berat dalam setahun ini, tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan sementara anggarannya sangat besar,” ujar Masinton, Minggu (8/9/2019).

“Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, salah sasaran ke Kejaksaan yang menanyakan masalah anggaran penyelesaian perkara HAM berat. Seharusnya itu dipertanyakan ke Komnas HAM selaku Penyelidik HAM Berat, apalagi terhadap penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh Komnas HAM,” tutup Yuspar.

Sebelumnya, dalam pemberitaan itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu mengkritik sikap Kejaksaan Agung yang meminta kenaikan anggaran terkait program penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

Masinton menilai, permintaan tersebut tidak sebanding dengan kinerja Kejaksaan Agung. Pasalnya tidak ada satu pun kasus pelanggaran berat HAM yang mampu diselesaikan.

“Anggaran besar yang diajukan itu bagi saya tidak sebanding dengan capaian penyelesaian kasus HAM berat dalam setahun ini, tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan sementara anggarannya sangat besar,” ujar Masinton saat dihubungi, Minggu (8/9/2019).

Dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Selasa (3/9/2019) lalu, Wakil Jaksa Agung Arminsyah meminta kenaikan anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp 285,677 miliar.

Sementara berdasarkan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp 147,245 miliar.

“Saya menanyakan besarnya anggaran penanganan penyelesaian kasus HAM berat. Di situ memang disatukan pidana khusus dan penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat. Kejaksaan agung minta penambahan anggaran Rp 285 miliar dari anggaran sebelumnya Rp 147 miliar yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan,” ucap Masinton.

Berdasarkan catatan Kompas.com, setidaknya ada sembilan kasus pelanggaran berat HAM yang hingga kini belum dituntaskan.

Berkas perkaranya hanya bolak-balik di antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.

Adapun kesembilan berkas perkara tersebut adalah Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Kemudian, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, serta peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*