Sebut Ada Kesepakatan Dengan Warga, Badan Otorita Danau Toba Pembohong Besar!

Direktur KSPPM, Delima Silalahi: Sebut Ada Kesepakatan Dengan Warga, Badan Otorita Danau Toba Pembohong Besar!
Direktur KSPPM, Delima Silalahi: Sebut Ada Kesepakatan Dengan Warga, Badan Otorita Danau Toba Pembohong Besar!

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) atau yang akrab juga disebut dengan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dituding telah melakukan kebohongan besar, karena menyebut telah ada kesepakatan damai antara warga Desa Sigapiton dengan badan bentukan Presiden Joko Widodo itu.

Kesepakatan yang diberitakan pada pertemuan orang-orang yang mengatasnamakan warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dengan BPODT pada Minggu sore, 15 September 2019, di Kantor Camat Lumban Julu, Toba Samosir itu tak lebih hanya berisi pemaksaan sepihak dari BPODT kepada warga.

Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi mengungkapkan, sejumlah kebohongan BPODT itu tidak boleh dibiarkan memenuhi ruang-ruang publik.

Kelompok yang berbasis di Sumatera Utara dan melakukan advokasi terhadap Kawasan Danau Toba (KDT) itu menentang keras kesepakatan bohong yang disebarkan oleh BPODT bersama Bupati Tobasa dan Kapolres Tobasa itu.

“Itu kesepakatan yang dipaksakan. Itu kebohongan besar BPODT,” ungkap Delima Silalahi, Selasa (17/09/2019).

Dia mengatakan, berita terkait sudah adanya kesepakatan antara pihak Masyarakat Adat Bius Raja Naopat Sigapiton dengan Badan Pelaksanan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT),  ditolak warga.

“Masyarakat Adat Bius Raja Naopat menyatakan, dengan tegas menolak kesepakatan tersebut. Hal itu dinyatakan pada rapat  yang dilaksanakan hari Senin kemarin, 16 September 2019,” tutur Delima Silalahi.

Dia menerangkan, sebagaimana disampaikan masyarakat dalam rapat yang dihadiri pihak KSPPM, poin-poin kesepakatan yang tertera dalam lembar kesepakatan selain mengecewakan juga sarat keganjilan.

Diungkapkan Delima, awalnya, sebagaimana dijanjikan oleh Kapolres Tobasa kepada masyarakat pada Jumat, 13 September 2019, bahwa pada Minggu, 15 September 2019 akan diadakan mediasi untuk mencari solusi yang terbaik buat semua pihak.

“Namun menurut masyarakat adat, justru poin kesepakatan itu sama sekali tidak menampung apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” jelasnya.

Masyarakat adat juga membantah bahwa sudah terjadai kesepakatan seperti yang diberitakan. Karena pada penandatangan, tiga marga Raja Bius tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan hanya ditandatangani oleh satu marga bius. Mangatas Butar-Butar sebagai perwakilan Raja Bius Butar-butar. Mangatas Butar-butar juga mengatakan menandatanganinya dalam keadaan tertekan,” ungkapnya.

Proses negosiasi yang tidak  tenang dan berlangsung selama tujuh jam, lanjut Delima Silalahi, membuat Mangatas Butar-butar tidak bisa konsentrasi memahami butir-butir  kesepakatan tersebut.

Selain itu, Mangatas Butar-Butar  juga merasa tertekan, karena dalam proses negosiasi Kapolres menyatakan akan segera menurunkan dua Kompi Brimob untuk mengamankan pembukaan jalan.

“Sedangkan tiga marga Raja Bius lainnya, yakni Sirait, Manurung, dan Nadapdap, dengan tegas menolak menandatanganinya,” ujar Delima.

Adapun alasan mereka tidak menandatangani adalah, pertama, bahwa poin-poin tuntutan yang disampaikan masyarakat tidak ditampung dalam poin kesepakatan akhir. Yang butirnyamenyatakan, bahwa setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat mereka harus terlebih dahulu didiskusikan dan mendapat persetujuan dari Masyarakat Adat Sigapiton.

Kedua, menurut Raja Bius Manurung, kekuatan para pihak sangat timpang. Di satu sisi pihak BPODT didampingi oleh Kapolres, Bupati, Sekda  dan camat. Sementara masyarakat dipaksa berunding tanpa melibatkan lembaga pendamping yang dirasa lebih memahami hukum perundang-undangan.

“Masyarakat tidak memahami konsekuensi dari setiap poin kesepakatan,” jelasnya.

Ketiga, waktu negosiasi yang dipaksakan harus selesai hingga malam hari. Kondisi itu membuat masyarakat adat tidak lagi bisa konsentrasi. Di samping itu, pertemuan juga membatasi keterlibatan kaum perempuan.

“Karena waktu yang sampai larut malam. Sementara transportasi ke desa sangat terbatas,” ujar Delima.

Keempat, butir-butir kesepakatan yang tidak tepat. Seperti penyebutan lahan otorita, yang tidak pernah mereka sepakati.

“Empat alasan itu menjadi dasar bagi tiga Marga Bius lainnya menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Sehingga BPODT telah melakukan kebohongan besar, karena menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan,” tegasnya.

Melihat proses negosiasi yang  terjadi, KSPPM menilai bahwa negosiasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perundingan.

Prinsi-prinsip perundingan yang dilanggar dalam pertemuan itu, yakni, pertama, pihak-pihak yang terlibat tidak berada di bawah tekanan.

Perundingan sulit berjalan secara sehat dan fair karena ada pernyataan aparat yang secara tegas menyatakan akan menurunkan dua kompi Brimob untuk membuka jalan.

“Pernyataan seperti ini tidak lain dari bentuk ancaman secara cukup terbuka terhadap Masyarakat Sigapiton. Yang mestinya mendapat perlindungan. Warga tidak boleh bernegosiasi dengan perasaan ketakutan,” jelas Delima Silalahi.

Kedua, Masyarakat Sigapiton tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi. Juga tidak fokus memberi respon yang memadai terhadap isu-isu yang dibahas.

Perundingan itu membahas isu-isu yang sangat mendasar dan penting. Yang menyangkut, bukan hanya hajat hidup masyarakat, tapi juga peneyelenggaraan pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Hanya dilakukan dalam waktu tujuh jam.

“Tampak, betapa proses ini dipaksakan untuk bisa selesai secepatnya. Tanpa mempedulikan susbtansinya yang memerlukan proses deliberasi dan pertimbangan yang berhati-hati dan teliti,” imbuhnya.

Ketiga, proses negosiasi berjalan secara sangat timpang. Sementara BPODT dikawal oleh sederet aparat negara seperti Bupati, Kapolres, Sekda dan Camat. Sedangkan Masyarakat Sigapiton, tanpa ditemani pendamping. Hanya menghadapinya sendirian.

“Situasi ini menimbulkan kesan intimidatif. Juga membuat arus informasi yang berlangsung selama negosiasi berjalan sangat timpang,” ujar Delima.

Keempat, negosiasi  berlangusng hanya tujuh jam. Dan hanya ditandatangani oleh satu marga. Ini sangat jelas tidak menyisakan waktu untuk proses deliberasi dan pembahasan yang bermakna secara internal Masyarakat Sigapiton sendiri.

“Sementara apa yang  dianggap hasil kesepkatan ini dengan mudahnya diklaim sebagai hasil negosiasi yang melibatkan masyarakat. Kesepakatan apaan begitu,” ujar Delima lagi.

Kelima, sangat tidak mengherankan jika beberapa hal yang diinginkan Masyarakat Sigapiton tidak terakomodir dalam kesepkatan tersebut.

Masyarakat Sigapiton dengan tegas menuntut bahwa pembangunan di atas Wilayah Adat harus seizin masyarakat.

“Namun tuntutan ini sama sekali tidak tercantum dalam bukti-bukti kesepakatan. Jadi, apa yang dianggap sebagai kesepakatan, sekarang dipertanyakan oleh masyarakat. Kesepakatan versi BPODT itu tidak memenuhi prinsip- prinsip mendasar dalam bernegosiasi dan bermediasi,” jelas Delima.

Sehingga, hasil kesepakatan ini sudah cacat sejak awal prosesnya. Butir-butir yang ditegaskannya sangat jauh dari keadilan. Sangat jauh dari sikap yang berpihak pada kesejahteraan Masyarakat Sigapiton.

Sebelumnya, Pihak BPODT merilis, seusai rapat mediasi  BPODT antara  Masyarakat Motung dan Sigapiton, tercapai kesepakatan di kedua belah pihak.

Rapat mediasi dilaksanakan di Kantor Camat Lumban Julu, Toba Samosir, pada Minggu, (15/9/2019) sore, pukul 16:00 WIB.

Rapat tersebut membahas masalah persoalan tanah antara BPODT dan masyarakat. Masyarakat mengklaim lahan tersebut  milik mereka hingga terjadi pelarangan saat pembukaan jalan.

Rapat yang berlangsung lebih dari 5 jam akhirnya menyepakati pekerjaan pembukaan jalan sepanjang 1,5 kilometer bisa dilangsungkan besok paginya yakni pada Senin (16/9/2019).

Pembukaan jalan ini sangat penting sebagai akses yang menghubungkan jalan besar ke kawasan strategis lokasi wisata.

Mediasi antara BPODT dan Masyarakat ini tadinya berlangsung tertutup bagi umum. Panitia hanya mempersilahkan orang-orang yang berkepentingan memasuki ruangan.

Awak media hanya menunggu di luar hingga acara mediasi hampir berakhir. Setelah ditemukan kesepakatan, awak mediapun diperbolehkan masuk.

Di akhir mediasi yang tergolong alot hingga memakan waktu lima jam lebih, para awak media masih sempat menyaksikan saat Bupati Tobasa mengakhiri kata-kata yang berisi poin-poin yang disepakati. Termasuk, makam milik warga juga diminta agar tidak terganggu.

Saat temu pers diakhir acara, pihak BPODT diwakili Dirut BPODT Arie Prasetyo, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo dan Bupati Tobasa Darwin Siagian, mengucapkan beberapa hal terkait poin-poin yang disepakati.

Poin-poin tersebut diantaranya, warga meminta agar sumber air tidak terganggu, listrik dan penggusuran tidak terjadi saat pembukaan jalan.

Terkait klaim pemilik tanah, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo mengatakan, jika masyarakat sah-sah saja mengajukan persoalan ini melalui pengadilan perdata. Dan ini tidak mempengaruhi pembukaan jalan tersebut.

Hal ini disetujui pihak BODT dalam hal ini Dirut BPODT Arie Prasetyo, hingga Bupati menutup pertemuan dengan mengucapkan Horas.

Di akhir acara, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Dirut BPODT Arie Prasetyo menyalami warga dan melakukan foto bersama.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan