Sebelum Kian Asyik Sendiri Dengan Kebijakan New Normal, Pemerintah Diminta Bertanya Kepada Rakyat

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Sebelum Kian Asyik Sendiri Dengan Kebijakan New Normal, Pemerintah Diminta Bertanya Kepada Rakyat. Foto: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen. (Net)
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen: Sebelum Kian Asyik Sendiri Dengan Kebijakan New Normal, Pemerintah Diminta Bertanya Kepada Rakyat. Foto: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen. (Net)

Pemerintah diminta bertanya kepada masyarakat banyak untuk memastikan apakah kebijakan New Normal yang diwacanakan pemerintah sudah sanggup dijalankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen meresponi adanya rencana Pemerintah merekayasa pandemi virus Corona atau Covid-19 dengan kebijakan The New Normal Life.

Perlu diperhatikan, lanjut Samuel F Silaen, memang hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia kena hantaman Covid-19, dan berdampak sangat tidak baik bagi Pemerintah, dan terutama bagi masyarakat lapisan bawah.

Samuel menegaskan, ekonomi dunia terpukul berat oleh pandemi Covid-19. Tak terkecuali ekonomi Indonesia. Tak ada yang kebal terhadap wabah Covid-19 ini. Perlu diketahui bersama, katanya, apa yang terlihat oleh mata tak selalu sama pada kenyataannya.

“Banyak orang tak menyangka bahwa virus korona ini telah menghancurkan penghidupan banyak. Horang Kaya saja oleng, apalagi yang serabutan. Pasti kocar-kacirlah,” tutur Samuel F Silaen, di Jakarta, Rabu (03/06/2020).

Mungkin, lanjutnya lagi, horang kaya hanya sedikit saj mengalami gangguan dari dampak pandemi Covid-19. Terutama bila itu hanya berurusan dengan persoalan makan minum. Horang Kaya bisa tetap melangsungkan kehidupannya seperti biasa saja.

“Berbeda dengan masyarakat kelas bawah. Seperti, masyarakat yang bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), pastinya sangat terpukul. Kehidupan mereka terseok-seok sangat hebat. Mungkin, untuk urusan makan minumnya saja pun harus menjual barang-barang yang masih laku dijual,” beber Silaen.

Menurutnya, hampir semua lapisan masyarakat mengalami kegoyahan perekonomian. Hampir rontok diterpa pandemi Covid-19.

Kondisi yang agak berbeda masih dialami oleh Aparat Sipil Negara (ASN). ASN masih mendapat gaji bulanan yang tak terganggu Covid-19.

“Soal makan minumnya, ASN sudah dijamin oleh Negara. Tinggal bagaimana mendapatkan seseran saja di masa pandemi Covid-19 ini. Watak itu mah susah hilangnya, meskipun corona virus menghantui. Lihat saja kasus korupsi tetap saja ada dimana-mana,” jelas Silaen.

Tak bisa dipungkiri, lanjutnya, serangan wabah Covid-19 ini juga menyebabkan adanya perubahan dalam tatanan komunikasi dan hubungan sosial.

Namun, rencana pemerintah hendak menerapkan New Normal perlu mendapat perhatian serius. Sebab, masyarakat lapisan bawah rasa-rasanya tidak siap dengan tata cara baru yang disebutkan itu.

New Normal, lanjutnya, nampaknya malah akan menambah masalah baru bagi masyarakat. Sedang masalah lama belum selesai, kini harus ditambah dengan masalah baru demi new normal.

“Ini akan menyisakan problem lama dan menambah problem baru. Orang-orang dengan cara sukarela atau pun dengan cara dipaksa atau terpaksa harus mengikuti tata new normal,” ujar aktivis KNPI ini.

Silaen menuturkan, yang dirasakan rakyat kecil saat pandemi Covid-19 ini, yakni dianggap sebagai pembawa penderitaan rakyat banyak. Yang susah menjadi semakin susah, dan yang miskin semakin melarat. “Kalau horang kaya, tak perlulah dibahas lagi,” imbuhnya.

Dia mengatakan, Negara harus hadir memberikan perlindungan sosial, ekonomi, keamanan bagi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Itulah fungsi Negara yang tak boleh abai dengan penderitaan rakyatnya.

“Tak terhitung banyaknya korban dampak buruk pandemi Covid-19 ini dan harus ditolong oleh negara tanpa pandang bulu. Coba saja aparatur negara tidak digaji selama 2 sampai 3 bulan, pastilah aparatur itu akan mogok kerja bahkan bisa jadi pemberontak kepada Negara. Berbeda dengan rakyat jelata, yang mungkin saja mereka akan mati kelaparan karena tidak bisa mendapatkan makanan,” jelas Silaen.

Karena itu, dia menambahkan, Pemerintah harus turun langsung dan berempati kepada rakyat. Jangan asyik sendiri dengan hanya yang dipikirkan dan dirancangnya saja.

“Sekali lagi Negara harus hadir menjadi penolong bagi semua Rakyat yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Saat ini, hampir semua orang terkena dampaknya. Jadi, pemerintah harus sungguh-sungguh menjadi pelayan dan melayani Rakyat. Merdeka,” tutup Silaen.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan