Sebanyak 798 mahasiswa Papua dari Kabupaten Mamberamo Raya, terancam drop out (DO) dari kampus masing-masing. Hal itu dikarenakan anggaran bea siswa dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya kepada putra-putri Papua tersendat.
Samuel Pitawa, mahasiswa Papua kelahiran 12 September 1994, di Kampung Eri, Kecamatan Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, kembali berkeluh kesah mengenai kondisi para mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya.
Saat ini, ada sebanyak 798 mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya yang disuruh melanjutkan sekolah ke berbagai perguruan tinggi, di Tanah Papua dan ke luar Tanah Papua.
Samuel Pitawa sendiri memilih kuliah di Jakarta. Mengambil jurusan Ilmu Hukum. Tepatnya di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM), Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ini, Samuel sudah menyelesaikan semester 3 perkuliahan.
“Dan akan masuk semester 4. Yang kemudian tidak ada lagi informasi mengenai kelanjutan bea siswa dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Kini nasib kami digantung,” tutur Samuel Pitawa, saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/03/2020).
Samuel menuturkan, semua mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya komplain dengan tidak adanya informasi pencairan bea siswa kepada mereka. Padahal, jadwal perkuliahan berjalan terus.
Dari total 798 mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya, lanjutnya, berkuliah di berbagai perguruan tinggi. Rata-rata mengambil Strata 1 atau Sarjana. “Hanya 17 orang yang saat ini terdaftar mengambil S2 dan S3,” ungkap Samuel.
Persoalan keterlambatan pencairan bea siswa dari Pemkab Mamberamo Raya itu bukan sekali ini terjadi. Sejak awal sudah selalu mengalami keterlambatan. Namun, yang paling parah terjadi di era Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa dan Wakil Bupati Yakobus Britay, saat ini.
Sebab, dijelaskan Samuel Pitawa, seharusnya sudah sejak Desember 2019 dana bea siswa ditransfer kepada 798 mahasiswa itu. Namun hingga kini memasuki bulan Maret 2020, belum ada informasi.
“Ini terancam drop out semua. Kami sudah mencoba menghubungi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas dan pihak pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya, tidak ada respon,” jelas Samuel.
Dari informasi yang dikumpulkan oleh Samuel Pitawa dan kawan-kawannya sesama mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya, anggaran untuk bea siswa mahasiswa Papua ke mereka mencapai Rp 11,8 miliar per tahun. Yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama seharusnya sudah dicairkan sebesar Rp 3,977 miliar. Nyatanya hingga kini belum cair.
“Padahal banyak mahasiswa yang sudah memasuki semester akhir perkuliahan, dan yang akan segera menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Akhirnya, tertunda studinya. Dan bahkan terancam tidak bisa melanjutkan perkuliahan,” jelas Samuel.
Samuel mengungkapkan, kali ini pun semua mahasiswa sudah protes karena keterlambatan cairnya beasiswa mereka itu. Sudah sejak Desember 2019. Namun tidak ada respon yang positif. Bahkan didiamkan oleh Pemkab Mamberamo Raya.
“Kami melihat kok jadi kebiasaan keterlambatan seperti ini. Dan ini makin parah,” ujarnya.
Anehnya lagi, menurut dia, Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa diketahui informasinya sudah dua bulanan ada kongkow-kongkow di Jakarta. Namun tidak bisa ditemui dan menghindar ketika dijumpai perwakilan mahasiswa Papua asal Mamberamo Raya.
“Informasinya, Pak Bupati sampai saat ini masih ada di Jakarta. Sejak Februari 2020 lalu. Katanya ada urusan partai politik. Pak Bupati diinformasikan tinggal di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Tetapi kami tidak tahu dan tidak bisa jumpa,” jelasnya.
Menurut Samuel, bea siswa atau bantuan biaya pendidikan yang diterima berbeda-beda. Untuk dirinya saja tidak full. Hanya Rp 5 juta. Sedangkan untuk biaya satu semester kuliah di kampus STIH IBLAM, Samuel hanya membayarkan biaya administrasi saja sudah mencapai Rp 3.650.000 atau tiga juta enamratus limahpuluh ribu rupiah per semester.
Untuk biaya hidup dan tempat tinggal selama kualiah di Jakarta, Samuel mengandalkan uluran tangan Om-nya dari Papua juga. Samuel mengaku, biaya makan dan kos di Salemba Tengah, Jakarta Pusat, lumayan tinggi. Untuk uang kos, Samuel harus mengeluarkan Rp 600 ribu per bulan. Belum biaya makan, beli buku dan lain-lainnya. “Biasanya Om saya yang bantu saya,” tutur Samuel.
Memang, ada dua kelas pemberian bea siswa itu. Kelas pertama, bagi mahasiswa yang tinggal di asrama, disangui Rp 15 juta hingga Rp 20-an juta ke atas per semester. Sedangkan, Samuel masuk di kelas kedua, yakni di luar asrama. Dengan bantuan beasiswa hanya Rp 5 juta per semester.
Selama menjalani perkuliahan di Jakarta, Samuel tinggal sendiri. Bukan di Asrama Mahasiswa Papua. Untuk pembayaran semester 4 ini, dia mengaku bahwa pihak kampus sudah mendesaknya.
“Memang diberikan kesempatan hingga bulan Oktober nanti bisa mencicil bayaran uang kuliah,” ujarnya.
Bantuan biaya kuliah sering terlambat dan tidak tepat waktu. Bahkan, terkadang Samuel kasak-kusuk dan menghubungi semua pihak dari Pemkab Mamberamo Raya untuk meresponnya.
“Biasanya, dikarenakan kendala dan pembahasan anggaran di Pemkab yang agak lama,” sahutnya.
Untuk semester ini, Samuel sudah menyurati Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa dan Wakil Bupati Yakobus Britay. “Sudah saya coba hubungi lewat medsos dan telepon juga, belum ada respon,” harapnya.
Hal yang sama juga dialami para mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya lainnya. Setiap kali musim pembayaran uang perkuliahan, selalu terlambat. Dan terlambatnya bisa berbulan-bulan.
“Tidak tahu juga mengapa selalu terlambat. Teman-teman saya juga selalu mengeluh, selalu terlambat, selalu terlambat,” ujar Samuel.
Untuk Samuel, dirinya terakhir kali memperoleh bantuan beasiswanya pada bulan Februari 2019. Setelah itu, sudah tidak dikirim lagi.
Sios Hurukweri, Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen), Fakultas Keperawatan, Semester 7 juga mengeluhkan hal yang sama. Mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Papua ini menyampaikan, dirinya sendiri sedang memasuki semester akhir dan akan PKL.
Karena itu, dia berharap Pemkab Mamberamo Raya segera mencairkan biaya pendidikan bagi mereka, agar bisa melanjutkan sekolah.
“Kadis Pendidikan secepatnyalah merealisasikan Anggaran Bantuan Pendidikan. Karena beberapa mahasiswa tahun ini ada yang kendala dalam persiapan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan lain sebagainya. Apalagi mahasiswa yang saat ini dalam masa akhir studi bagi D3 dan tugas akhir bagi S1,” beber Sios Hurukweri.
Sios menegaskan, persoalan yang dihadapi sebanyak 798 mahasiswa Papua asal Kabupaten Mamberamo Raya ini sangat serius untuk segera ditindaklanjuti.
“Supaya pemerintah daerah dan Kadis pendidikan bisa melihat hal-hal ini secara serius. Jangan lagi mau meminta buat pendataan ulang. Sebab pasti akan banyak mahasiswa yang jadi korban dan tertunda studinya,” tandas Sios.(JR)
