Sebanyak 58 Perusahaan Pengiriman TKI Ke Arab Saudi Telah Ditentukan, Pihak Kemenakertrans Tolong Beri Penjelasan Ke Publik

Sebanyak 58 Perusahaan Pengiriman TKI Ke Arab Saudi Telah Ditentukan, Pihak Kemenakertrans Tolong Beri Penjelasan Ke Publik.

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemenakertrans minta membuka penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan sebanyak 58 perusahaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dan para pengusaha jasa pengiriman TKI tidak saling ribut dan sikut-sikutan dengan penunjukan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan itu.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, sejauh ini tidak ada persoalan dengan SK yang dikeluarkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK Kemenakertrans itu.

Namun, segudang pertanyaan dan kecurigaan merebak di antara pengusaha pengiriman jasa TKI ke luar negeri.

“Sebaiknya Dirjen Binapenta dan PKK harus menjelaskan kepada publik terkait dengan proses itu,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (16/04/2019).

Memang, kehadiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Penempatan Satu Kanal, yang dilanjutkan dengan kehadiran Surat Keputusan Dirjen Binapenta  dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker No. 735/PPTKPKK/IV/2019 yang menetapkan 58 perusahaan dalam SK tersebut merupakan amanat dari Pasal 39 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menjadi pergunjingan di sejumlah pengusaha dan pekerja.

Namun, menurut Timboel Siregar, dengan amanat Pasal 39 UU  PPMI, Pemerintah cq Kementerian Ketenagakerjaan cq Dirjen Binapenta  dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)  berhak untuk menetapkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

“Tentunya penetapan P3MI dalam SK Dirjen Binapenta dan PKK tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kualitas P3MI yang akan berkorelasi positif dengan adanya perlindungan pekerja migran kita. Ini merupakan hal yang umum dan biasa dilakukan,” tuturnya.

Timboel menilai, proses penentuan 58 P3MI ini sudah melalui prosedur penilaian yang obyektif sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan adanya 58 P3MI yang terpilih, dikatakannya, maka SK Dirjen Binapenta dan PKK tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

“Sebab, adalah tugas Pemerintah untuk benar-benar memastikan kualitas P3MI sehingga PMI kita terlindungi,” ujar Timboel.

Tentunya ada P3MI yang protes karena tidak terpilih. Oleh karenanya, Timboel menyarankan, untuk memastikan bahwa proses pemilihan P3MI tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur penilaian, Dirjen Binapenta dan PKK harus menjelaskan kepada publik terkait dengan proses penilaian.

“Bila ada P3MI yang tidak senang dengan SK Dirjen Binapenta dan PKK tersebut maka P3MI bisa melaporkan ke Ombudsman dan menggugat secara perdata ke PTUN,” ujar Timboel.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*