Sebanyak 2.726 Perkara Menanti Penyelesaian, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Angkatan Laut, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jampidmil Pertama

Sebanyak 2.726 Perkara Menanti Penyelesaian, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Angkatan Laut, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jampidmil Pertama

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
54
0
Sebanyak 2.726 Perkara Menanti Penyelesaian, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Angkatan Laut, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jampidmil Pertama. - Foto: Laksda TNI Anwar Saadi, SH dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil) Pertama.(Ist)Sebanyak 2.726 Perkara Menanti Penyelesaian, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Angkatan Laut, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jampidmil Pertama. - Foto: Laksda TNI Anwar Saadi, SH dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil) Pertama.(Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin melantik Laksamana Muda (Laksda) TNI Anwar Saadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Pertama.  

Pelantikan dilaksanakan di Menara Kartika Adhyaksa, Lantai 10 Kejaksaan Agung, Jakarta,  Rabu (14/07/2021). 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-25/A/JA/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Laksda TNI Anwar Saadi, SH sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung. 

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat), Toni Tribagus Spontana, serta para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Selain itu, acara pelantikan juga diikuti secara daring oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari kantor masing-masing di seluruh Indonesia. 

Bertindak sebagai saksi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer yaitu Jaksa Agung Muda  Intelijen (JamintelDr Sunarta, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JamdatunDr Fadil Zumhana. 

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengajak semua yang hadir untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. 

“Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkesempatan hadir dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Meskipun di tengah keterbatasan yang dikarenakan belum berakhirnya pandemi Covid-19 hingga saat ini,” ucap Burhanuddin. 

Burhanuddin melanjutkan, prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Kejaksaan pada dasarnya bukanlah sekadar seremonial dan penyegaran personil, tetapi juga sebagai upaya menjaga eksistensi organisasi. 

“Sekaligus menjadi momen bagi kita bersama untuk mengingat kembali kewajiban serta tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada kita. Yaitu, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan, berkepastian serta kemanfaatan,” lanjut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini. 

Jaksa Agung Burhanuddin menyebutkan, penempatan Laksda TNI Anwar Saadi pada jabatan tersebut, diharapkan mampu mendukung, menguatkan, dan melengkapi upaya membangun Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Yang memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa. 

“Pelantikan Jaksa Agung Muda Pidana Militer kali ini sangat istimewa dan bersejarah. Karena pada hari ini saya melantik Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, pembentukan bidang pidana militer ini adalah manivestasi dari amanat Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” terang Burhanuddin. 

Khususnya, penjelasan pasal 57 ayat 1 yang menyebutkan Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia”. 

Pengaturan tersebut, lanjut Burhanuddin lagi, pada hakekatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip Single Prosecution System, guna terwujudnya asas dominus litis secara konsisten. 

Yang sejalan dengan amanat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” atau Een En Ondeelbaar. 

“Yang artinya, Penuntutan haruslah berada di satu lembaga, yaitu Kejaksaan. Sehingga terpelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, agar dapat ditampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja,” ujar Burhanuddin.

Sebanyak 2.726 Perkara Konektivitas Menanti Segera Dituntaskan, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Bintang Tiga, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Pertama. - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin melantik Laksda TNI Anwar Saadi, SH sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil) Pertama, di Menara Kartika Adhyaksa, Lantai 10 Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/07/2021).(Ist)
Sebanyak 2.726 Perkara Konektivitas Menanti Segera Dituntaskan, Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Jenderal Angkatan Laut, Laksda TNI Anwar Saadi Sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Pertama.Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin melantik Laksda TNI Anwar Saadi, SH sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil) Pertama, di Menara Kartika Adhyaksa, Lantai 10 Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/07/2021).(Ist)

Dengan adanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, katanya, diharapkan tidak terjadi lagi dualisme kebijakan penuntutan yang cenderung akan menimbulkan disparitas pemidanaan. Terhadap jenis tindak pidana yang sama dan dilakukan pada obyek, waktu dan tempat yang sama. 

Juga diharapkan mampu menjawab problematika dari 2.726 perkara atau sekitar 23% dari total 12.017 perkara. Atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas. 

“Sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara akuntabel, objektif dan berkeadilan. Serta sekaligus meneguhkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi,” imbuh Jaksa Agung. 

Jaksa Agung Burhanuddin juga menjelaskan, tugas Jaksa Agung Muda Pidana Militer ke depan sangat berat. Sebagai seorang pionir, lanjut Burhanuddin, tentunya Laksda TNI Anwar Saadi dituntut bergerak cepat. 

“Harus mampu meletakkan dasar-dasar pola kerja dan cara kerja, sehingga bidang pidana militer mampu menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelasnya. 

Jaksa Agung Burhanuddin yakin Laksda TNI Anwar Saadi akan mampu menjawab  tantangan itu.  

“Tentunya dengan dukungan dan kerja sama yang baik antar bidang. Baik itu bidang teknis, seperti bidang pidana khusus, bidang pidana umum. Maupun bidang non teknis, seperti bidang pembinaan, segera melebur dan bersinergi,” ujarnya. 

Selain itu, Burhanuddin meminta agar segera membentuk unit kerja Asisten Pidana Militer di tingkat Kejaksaan Tinggi yang memiliki pengadilan militer, guna memberi dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas. 

Untuk itu Jaksa Agung memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer agar segera laksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Dan juga melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kejaksaan. 

Sehingga diharapkan, dalam pelaksanaan tugas penuntutan tidak terjadi disparitas. Khususnya dalam hal perkara koneksitas. 

Dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, kiranya mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta berorientasi pada kemanfaatan hukum. 

Selanjutnya, Jaksa Agung Burhanuddin menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan yang ditugaskan di bidang Pidana Militer. 

“Untuk, pertama, segera beradaptasi dengan tugas baru dan mitra baru saudara. Segera melebur dan laksanakan tugas secara pro aktif dalam memberikan masukan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas di Bidang Pidana Militer,” sebutnya. 

Kedua, berperan aktif dalam menjalankan tugas dan memberikan masukan kepada Jampidmil guna meningkatkan sinergitas penanganan perkara di bidang Pidana Militer. 

Dan ketiga, mengefektifkan dan mengefisienkan penyelesaian perkara koneksitas sehingga memberikan kepastian hukum. 

Menutup amanatnya, Jaksa Agung Burhanuddin berharap pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah, tugas dan jabatan yang dipercayakan. 

“Sehingga memberi manfaat bagi terciptanya Kejaksaan Republik Indonesia yang bermartabat dan terpercaya,” tandas Burhanuddin. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dilaksanakan secara terbatas. Dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat situasi kondisi penyebaran dan penularan pandemi Covid-19 yang belum mereda.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Jamintel Kejaksaan Agung Sebut Arah Penegakan Hukum Berorientasi Suksesi Pembangunan Strategis

Kejaksaan Agung saat ini menjadi ujung tombak Pemerintah