Satu Tahun Kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, Belum Ada Jaksa Nakal Yang Dijatuhi Sanksi Pidana

Satu Tahun Kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, Belum Ada Jaksa Nakal Yang Dijatuhi Sanksi Pidana. – Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono, saat menggelar konperensi pers Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).(Ist)
Satu Tahun Kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, Belum Ada Jaksa Nakal Yang Dijatuhi Sanksi Pidana. – Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono, saat menggelar konperensi pers Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).(Ist)

Selama satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin, persoalan kinerja Jaksa menjadi salah satu sorotan dalam penegakan hukum.

Ternyata, ada ratusan laporan masyarakat ke Kejaksaan. Namun belum ada jaksa yang dijatuhi sanksi pidana.

Hal itu tergambar pada laporan Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).

Hari Setiyono melaporkan, ada sebanyak 524 laporan pengaduan. Kemudian, hanya sebanyak 317 laporan pengaduan yang diselesaikan.

“Yakni dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 109 Pegawai Kejaksaan,” tutur Hari Setiyono.

Hal itu berdasarkan, penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung, lanjutnya, melakukan mutasi terhadap pegawai Kejaksaan berdasarkan pertimbangan terdapat indikasi penyimpangan kewenangan. Yaitu terhadap 2 orang pejabat setingkat eselon II, 5 orang pejabat setingkat eselon III, 17 orang pejabat setingkat eselon IV, dan Jaksa Fungsional serta eselon V lainnya yaitu berjumlah 4 orang.

Pengawasan internal Kejaksaan itu dilakukan dalam rangka, satu, Penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dua, Pencegahan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan RI.

Tiga, mendorong kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Empat, Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja.

Lima, penerbitan Whistle-Blowing System di Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle-Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2020.

Menurutnya, tindakan Kejaksaan untuk oknum yang melakukan penyimpangan kewenangan.

“Dalam rangka mewujudkan Jaksa yang profesional dan berintegritas, kami telah melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap oknum yang tidak profesional dan atau menyalahgunakan kewenangan,” jelasnya.

Untuk menindak para oknum jaksa, katanya, kejaksaaan telah melakukan perombakan personel atau perombakan struktur organisasi terhadap satuan kerja yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Selanjutnya, melakukan mutasi dan demosi untuk perbaikan organisasi.

“Terhadap oknum Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, secara tegas kami proses pidana dengan menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa penahanan,” katanya.

Sedangkan gambaran pelaksanaan penindakan pengawasan internal, dilakukan dengan Inspeksi Umum dan Inspeksi Khusus.

Hari menjelaskan, pelaksanaan Inspeksi Umum dan Inspeksi Khusus dilakukan oleh Inspektorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Inspeksi itu dilakukan selama masa Work from Home (WFH) tanggal 17 Maret 2020 sampai 4 Juni 2020 melalui metode atau sistem self assessment (mandiri) dan online.

Dia melanjutkan, kejaksaan tetap menerima laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan selama masa Work From Home tanggal 17 Maret 2020 sampai 4 Juni 2020 diteruskan kepada Asisten Pengawasan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaian.

Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat I sampai Inspektorat V sepanjang Januari 2020 hingga September 2020, adalah sisa laporan pengaduan tahun 2019 sebanyak 206 laporan pengaduan. Dan laporan pengaduan masuk tahun 2020 sebanyak 318 laporan pengaduan. Dengan total laporan pengaduan sebanyak 524 laporan pengaduan.

“Terhadap total 524 laporan pengaduan tersebut telah dilakukan penyelesaian sebanyak 317 laporan pengaduan dan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 109 Pegawai Kejaksaan,” jelasnya.

Hari Setiyono menyebut, semua kinerja itu, dalam rangka menindaklanjuti 5 arahan prioritas Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju, 3 hari setelah pelantikan, Jaksa Agung Republik Indonesia segera merumuskan dan menerbitkan 7 Kebijakan Utama Jaksa Agung bagi seluruh Jaksa di penjuru Indonesia.

Kebijakan tersebut yaitu, satu, penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

Dua, penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

Tiga, melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

Empat, pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.

Lima, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Enam, diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Tujuh, inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

“Kebijakan utama tersebut, terejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan capaian yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia,” tandas Hari Setiyono.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan