Breaking News

Satu Bulan Jalan Utama Tertimbun Longsor, Kawasan Danau Toba Bertahun-tahun Didera Bencana, Kapan Akar Masalahnya Diatasi?

Satu Bulan Jalan Utama Tertimbun Longsor, Kawasan Danau Toba Bertahun-tahun Didera Bencana, Kapan Akar Masalahnya Diatasi?

Jalan utama yang menghubungkan ujung utara Sumatera telah tertimbun tanah longsor. Sudah sebulan lebih masyarakat di Jalan Utama Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) itu terhalang beraktivitas akibat sejumlah bencana longsor, banjir dan bencana lainnya, yang bagai tak habis-habisnya mendera Kawasan Danau Toba (KDT).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan menjadi ujung tombak mengatasi berbagai bencana yang terjadi di sejumlah titik di KDT.

Memang, di penghujung tahun 2018 kemarin, tidak hanya di sekitar KDT terjadi bencana. Banyak daerah, mengalami bencana bertubi-tubi. Kesigapan dan kesiapan stake holders semestinya sudah terealisasi jika bencana terjadi.

Jhohannes Marbun alias Joe Marbun, warga Sumatera Utara, yang berkunjung dan melakukan sejumlah kegiatan lingkungan di KDT akhir tahun 2018, hingga kini resah dengan timbunan longsor di jalan utama Jalinsum, yang menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan masyarakat dari Provinsi Aceh hingga ujung Provinsi Bandar Lampung.

Kepada redaksi, Joe menggambarkan kondisi bencana yang dialami secara bertubi-tubi, tanpa adanya penanganan yang memadai dari pemerintah.

Hingga memasuki Tahun Baru 2019, di awal Januari ini, tumpukan longsor tak jua tuntas dibereskan. “Ada beberapa titik di Kawasan Danau Toba yang terkena bencana longsor dan bencana alam lainnya, termasuk banjir. Di daerah Desa Sibaganding, dekat Parapat, selama satu bulan ini jalan utama kena timbun longsoran,” tutur Joe, Minggu (05/01/2019).

Joe yang di penghujung tahun 2018 berkunjung ke Tanah Leluhurnya, dan melakukan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian Danau Toba, terhenyak begitu mendapati sejumlah titik di wilayah itu kena bencana alam.

“Kapan negara dan pemerintah kita ini akan sungguh-sungguh hadir bagi masyarakat? Kapan akar persoalan dari bencana-bencana yang terjadi di KDT ini akan ditangani serius?” harapnya.

Joe yang merupakan aktivis lingkungan dan kebudayaan itu tidak melihat adanya upaya serius untuk mencegah dan menangani bencana-bencana di sana.

Seraya menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam terhadap keluarga yang menjadi korban atas peristiwa bencana longsor dan banjir di beberapa titik di Kawasan Danau Toba, khususnya satu bulan terakhir ini, Joe Marbun menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian bencana yang ada.

“Bencana alam tersebut seharusnya bisa diminimalisir, apabila kita aware atau peduli, atau peka terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita, maupun kawasan Danau Toba yang merupakan daerah rentan bencana,” ujarnya.

Sekretaris Esksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ini melanjutkan, hujan terus-menerus beberapa waktu belakangan ini tidak bisa disalahkan atau dianggap sebagai akar penyebab bencana. Hujan, adalah karunia maupun berkat Tuhan yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya.

Justeru, adalah menjadi tugas manusia untuk mengantisipasi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan hidup sekitarnya. Jika tidak, maka anomali atau bencana akan terjadi.

“Dan kita tidak dapat menghindarinya.  Peristiwa bencana mungkin tidak bisa dihindari, tetapi resiko, kerugian dan kerusakan akibat bencana bisa dicegah atau dikurangi. Ya manusia bisa meminimalisirnya,” ujar Joe.

Menurut dia, tidak seharusnya Masyarakat di KDT menanggung akibat dari kejadiaan bencana, apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Sebab, kejadian bencana yang ada, tidak terlepas dari dugaan kealpaan, pengabaian, tidak seriusnya pemerintah melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya dan menanggulangi bencana yang ada.

Diterangkan Joe, indikatornya sederhana saja. Danau Toba menjadi potensi utama kawasan, diabaikan, bahkan bisa jadi belum diketahui pemerintah sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba.

“Oleh karenanya, ketika terjadi tindakan eksploitatif terhadap Kawasan Danau Toba dibiarkan saja, bahkan pemerintah turut mendukung dengan membiarkan tindakan tersebut terjadi,” bebernya.

Sejak beberapa tahun silam, pemerintah sudah mengakui bahwa Danau Toba tercemar. Pemerintah juga telah mengetahui maraknya penebangan kayu secara ilegal. Bahkan, Bank Dunia pun yang dianggap sumber terpercaya oleh Pemerintah sudah memberi kajiannya, lalu pemerintah sudah mengumumkan bahwa Danau Toba telah rusak parah.

Lalu, lanjut Joe, sampai saat ini tidak ada tindakan radikal melakukan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap kerusakan parah tersebut.

“Pemerintah sebagai eksekutif tidak seharusnya sibuk berwacana membuat pernyataan, tetapi harusnya bertindak nyata,” ujar Joe.

Jadi, Joe mengingatkan, jangan sampai masyarakat mengalami pemuncakan amarah dan menggeruduk aparatur pemerintah yang tampak hanya berleha-leha, tidak ada langkah dan tindakan yang serius yang dilakukan mengatasi persoalan.

Bagi Joe, sudah sewajarnya masyarakatlah yang menyampaikan pernyataan maupun sikap, apabila tindakan pemerintah ditengarai bertentangan dengan peraturan hukum, maupun kebijakan yang ada, serta menciderai kepentingan publik.

“Demikian pula, legislatif sebagai representasi masyarakat, haruslah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerahnya,” tuturnya.

Di lapangan, sangat terbuka dan bisa dilihat bersama, penebangan hutan secara membabi buta terjadi. Penebangan hutan itu jelas telah memutus mata rantai ekosistem kawasan Danau Toba. Itu mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang.

“Itu yang terjadi di Sibaganding dan beberapa daerah lain di kawasan Danau Toba dalam satu bulan terakhir,” ujarnya.

Joe mengungkapkan, longsor pertama terjadi, dan lumpurnya bisa disingkirkan oleh para pekerja. Tak berselang beberapa hari, rentetan longsor yang lebih parah terjadi pula, di lokasi yang sama.

Kok kita merasa cukup puas apabila lumpur dan kayu berserakan di Jembatan Dua Sibaganding disingkirkan, dan lalu lintas kembali berjalan? Kenyataannya, setelah lumpur dan kayu disingkirkan dari jalan, dalam hari-hari terakhir kembali terjadi longsor di tempat yang sama,” ungkapnya.

Hingga kini, sumber atau penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di sejumlah titik kawasan Danau Toba belum menjadi perhatian utama. Malah sibuk menyelesaikan akibatnya yang bersifat semu.

Indikator lainnya,  dalam hal penanggulangan bencana yang masih minim di Kawasan Danau Toba. Program Penanggulangan Bencana mulai dari pencegahan yang harusnya melakukan inventarisasi potensi dan kerentanan terhadap bencana, sosialisasi di sekolah dan komunitas masyarakat, rambu keselamatan, dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sadar bencana.

Kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan dan penanganan bencana–jalur evakuasi, arus utama penanggulangan bencana lintas sektoral di pemerintahan- pembuatan Standar Operasi Prosedur (SOP) atas setiap kerentanan dan potensi bencana, penanganan dan minimalisir sumber kerentanan, dan penguatan infrastruktur dan atau alat deteksi bencana dan lain-lain.

Selanjutnya, penindakan yakni langkah pengawasan dan penegakan hukum,  belum menjadi arus utama bagi stakeholders di Kawasan Danau Toba.

“Kejadian tenggelamnya anak-anak usia sekolah warga Kawasan Danau Toba di beberapa titik perairan Danau Toba, menjadi contoh minimnya upaya penanggulangan bencana,” ujar Joe.

Pemerintah masih abai. Termasuk memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut agar tanggap terhadap bencana dan kecelakaan, tidak dilakukan.

Menurut Joe, ketiadaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten-kabupaten Kawasan Danau Toba dan penerapannya, sebagaimana turunan dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, juga masih menjadi permasalahan tersendiri. “Entah apa yang dilakukan pemerintah ini,” ujarnya.

PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) Kini PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) Adalah Perusahaan Perambah Hutan Sebagai Biang Kerok Bencana, Harus Ditutup

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan mengungkapkan, bencana alam di KDT, berupa banjir maupun longsor, termasuk juga penyakit endemik, kecelakaan transportasi darat dan danau beberapa waktu lalu, adalah sintesa dari perilaku stakeholders, terutama pelaku usaha, yang merusaki lingkungan hidup.

“Dan, Pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pembuat regulasi, dan sebagai pengawas. Kedua pemangku kepentingan tersebut berjalan di luar kewenangan,” tutur Maruap Siahaan.

Pengrusakan lingkungan KDT, menurut dia, telah lama terjadi lewat penggundulan hutan dan penebangan pohon-pohon secara membabibuta oleh PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestri (PT TPL).

Bencana kemanusiaan berupa penguasaan lahan masyarakat pun terhjadi.  Konflik agraria dan konflik sosial terjadi. PT TPL yang merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di sektor pengolahan kayu menjadi pulb (bubur kertas) itu berkonstribusi sangat tinggi dalam pengrusakan KDT.

“Perusahaan Toba Pulp Lestari maupun mitranya yang membabat hutan harus dihentikan dan dievaluasi ulang,” ujar Maruap Siahaan.

Dia menegaskan, pemerintah harus menghentikan dan melakukan audit menyeluruh, dengan membentuk Tim Independen yang kredibel, untuk menutup PT TPL beserta kaki tangannya.

“Semua perusak Lingkungan Hidup di KDT harus dihentikan. Itu harus dilakukan untuk menghindari bencana yang lebih besar. Mengingat relief yang curam dan struktur tanah berpasir dan berbatu di KDT, karena sisa semburan letusan Gunung Toba. Lagi pula, penebangan hutan di KDT sangat tidak masuk akal, sebab hutan-hutan tersebut merupakan area tangkapan air atau catchment area,” beber Maruap Siahaan.

Untuk itu, Maruap meminta dilakukan upaya penanganan secara konprehensif. Bukan parsial. Termasuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk Penyelamatan Lingkungan Hidup, maupun Perda Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten di Kawasan Danau Toba.

“Tentu juga harus disertai aksi-aksi konkrit lainnya,” ujar Putra asli KDT itu.

Cari Akar Masalahnya, Selesaikan dan Bertobatlah

Andaru Satnyoto, Sekretaris Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menyampaikan, Pemerintah perlu segera melakukan pengecekan akar penyebab peristiwa kejadian longsor di Sibaganding dan beberapa titik lain di Kawasan Danau Toba (KDT).

Pria yang merupakan menantu dari salah seorang Tokoh Adat KDT ini melanjutkan, pemerintah jangan hanya terpaku mengatasi material lumpur dan kayu yang menumpuk di jalan.

“Jangan hanya asik sibuk mengurusi lumpur dan kayu yang menghambat arus lalu lintas di titik longsor,” ujar Andaru.

Pengecekan akar masalah itu, lanjut dia, diperlukan agar lebih objektif dan disertai dengan kesadaran untuk membenahi permasalahan secara menyeluruh dan konprehensif.

Dia menyebut, beberapa kasus longsor di Indonesia terjadi disebabkan oleh tanah labil, batuan tua atau lapuk, tidak ada vegetasi tanaman penahan, dan kemiringan curam.

Oleh karenanya, perlu langkah-langkah antisipatif dan dikelola secara sistemik. “Misal, daerah yang rawan longsor diberi turap atau dinding penahan, dibuat saluran-saluran air di wilayah miring dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting dari itu adalah soal vegetasi tanaman,” tutur Andaru.

Tokoh Pendidikan asal KDT Jerry Rudolf H Sirait menambahkan, selama belum ada penanganan yang komprehensif terhadap alam dan lingkungannya, maka kejadian serupa akan terjadi.

“Malah bisa mungkin lebih gawat dari yang terjadi sekarang. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat KDT segeralah melakukan pertobatan ekologis, dan senantiasa menjaga dan memelihara ekosistem, alam dan lingkungan hidup,” tutur Jerry.

Pria yang merupakan Sekjen Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat itu meminta agar segela bentuk pemerkosaan lingkungan di KDT dihentikan.

“Hentikanlah pemerkosaan alam dan lingkungan hidup  yang sudah terjadi puluhan tahun lamanya itu,” katanya.

Dia juga menyerukan agar kalangan rohaniawan, termasuk gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), segera mengembangkan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup.

“Kiranya perlu didukung dan menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan di Kawasan Danau Toba,” tutup Jerry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*