Sarat Keterlibatan Politisi Dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Copot Dan Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Sarat Keterlibatan Politisi Dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Copot Dan Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. – Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo. (Net)
Sarat Keterlibatan Politisi Dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Copot Dan Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. – Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo. (Net)

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan ijin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Kebijakan ijin ekspor lobster itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia pada awal bulan Mei 2020.

Sekjen Kiara, Susan Herawati menyapaikan, kritik yang disampaikannya adalah untuk merespon temuan investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edhy.

Di dalam investigasi tersebut, Majalah Tempo menyebut sejumlah nama politisi partai politik yang terlibat dan berada di balik sejumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster.

Susan Herawati menyatakan, sejak awal kebijakan ijin ekspor benih lobster ini melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 penuh dengan masalah.

Sarat Keterlibatan Politisi Dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Copot Dan Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. – Foto: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen KIARA) Susan Herawati. (Net)
Sarat Keterlibatan Politisi Dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Copot Dan Ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Foto: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen KIARA) Susan Herawati. (Net)

Masalah terjadi mulai dari kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan ini.

“Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik, menambah daftar masalah lainnnya dari kebijakan Menteri Edhy ini,” ungkap Susan, Selasa (07/07/2020).

Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang akan meningkat jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas.

“Kesejahteraan nelayan lobster yang selalu diklaim akan meningkat, pasca dibukanya pintu ekspor semakin terbantah karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” tegas Susan.

Susan mengutip data Bea dan Cukai yang menyebut perusahaan eksportir hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15.000 per 60.000 ekor benih.

“Jika perusahaan eksportir menjual benih Rp139.000 per ekor, dan membayar PNBP Rp15.000, maka alangkah besarnya angka keuntungan perusahaan ekspor dengan mendapatkan keuntungan Rp8.340.000.000. Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” terang Susan.

Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster merupakan ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan, menjadi untuk sebesar-besar kemakmuran para pengusaha dan politisi.

“Inilah ironi besar kebijakan publik KKP. Nelayan hanya menjadi korban eksploitasi, tetapi pengusaha dan politisi tetap menjadi aktor pertama penerima keuntungan kebijakan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk di-reshuffle dari kabinet. Karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Sebaliknya ia bekerja untuk para pengusaha dan politisi.

“Edhy Prabowo sudah tak pantas duduk di kursi Menteri KP karena tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Ia harus direshuffle dan diganti oleh Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” pungkas Susan.(JR) 

Daftar politisi yang terlibat di balik perusahaan izin ekspor benih lobster

Nama Asal Partai/lembaga Nama Perusahaan
Fahri Hamzah Eks. politisi Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang menjadi petinggi Partai Gelora PT Nusa Tenggara Budidaya
Hashim Djojohadikusumo Petinggi Partai Gerindra PT Bima Sakti Mutiara
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Anak Hashim Djojohadikusumo, politisi Partai Gerinda PT Bima Sakti Mutiara
Iwan Darmawan Aras Politisi Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR 2019-2024 PT Maradeka Karya Semesta
Eka Sastra Anggota Komisi Perindustrian DPR 2019-2024 Politisi Partai Golkar PT Maradeka Karya Semesta
Sakti Wahyu Trenggono Wakil Menteri Pertahanan PT Agro Industri Nasional
Eko Djalmo Asmadi Mantan Dirjen Pengawasan SDKP KKP PT Agro Industri Nasional
Sugiono Anggota Komisi Pertahanan DPR 2019-2024, petinggi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional
Sudaryono Petinggi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional
Rauf Purnama Petinggi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional
Dirgayuza Setiawan Petinggi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional
Hariyadi Mahardika Politisi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional
Simon Aloysius Mantiri Politisi Partai Gerindra PT Agro Industri Nasional

 

1 Comment

  1. Sy spakat dan sependapat dengan kiara.
    Sy pribadi sebagai petambak sekaligus sekdes di desa pangarengan sampang yg lokasinya PT pergaraman 3 madura,termasuk sebagian wilayah produksi terbesar di indonesia. Tidak pernah sedikitpun merasakan kinerjanya yang berpihak kpd kami sebagai petambak dan petani GARAM semadura dan seindonesia pd umumnya. Kami dimadura yg slalu berharap kpd hasil garam untuk menyambung hidup yg sejatinya tiap tahun hanya bisa bekerja hanya di musim kemarau 5-6 bulan untuk bisa menyambung di kehidupannya.
    Pak mentri pasti alasannya garam kita kalah sama impor di segi kualitas dan harga,itu sudah dr dulu pak .
    Coba bapak pikir secara kemanusiaan bagi kita.
    Jngan slalu memikirkan impor dan plaku industri yg slalu dipikirin hanya untung yg banyak,toh mreka bukan untuk dimakan melainkan untuk bermewah2an tanpa memikirkan petani yg mau mati akibat tidak bs produksi.

    Pak mentri , kami hanya orang bodoh yg tidak paham prakteknya seperti apa di lingkaran yg klo menurut kita lingkaran setan di pergaraman di indonesia.

    Dulu sejarah pertama pembuatan di kampung kami di cegal oleh penjajah blanda untuk tidak produksi,skarang sesudah bisa produksi ternyata pemerintah kita sendiri yg mencegal untuk membeli.

    Dr kami warga petani garam madura.

Tinggalkan Balasan