Sarat Dugaan Permainan Proyek Terselubung, GAMKI Desak Airlangga Hartarto Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Digital

Sarat Dugaan Permainan Proyek Terselubung, DPP GAMKI Desak Airlangga Hartarto Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Digital. Foto: Presiden Joko Widodo Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Net)
Sarat Dugaan Permainan Proyek Terselubung, DPP GAMKI Desak Airlangga Hartarto Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Digital. Foto: Presiden Joko Widodo Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Net)

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menilai, pelaksanaan Program Kartu Prakerja di bawah kendali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sarat dengan dugaan permainan proyek terselubung.

Selain itu, Program Kartu Prakerja itu dianggap tidak tepat sasaran, dan malah tak ada gunanya bagi masyarakat pencari kerja. Apalagi, di tengah pandemic Virus Corona atau Covid-19 ini, Program Kartu Prakerja tersebut tidak mampu mewujudkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Paul Pasaribu menyampaikan, pihaknya mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan platform digital itu.

“Kami menilai, proses upskilling dan reskilling yang dilakukan dalam pelatihan online ini tidak optimal. Dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,” tutur Paul Pasaribu, dalam keterangannya yang diterima, Minggu (03/05/2020).

Kemudian, dia melanjutkan, sesuai pengakuan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja Denni Puspa Purbasari, sertifikat yang didapatkan di dalam program prakerja online ini hanya formalitas saja. Dan belum tentu dapat digunakan oleh pekerja di dunia kerja.

Belum lagi, lanjut Paul, adanya polemik dalam proses penunjukan penyedia layanan platform digital, yang tidak menggunakan mekanisme tender. “Dan diduga ada indikasi conflict of interest dalam penunjukannya,” jelasnya.

Dengan melihat berbagai polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja, DPP GAMKI menyampaikan, dalam kampanye Presiden Jokowi 2019 lalu, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Seiring berjalannya waktu, dunia mengalami pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia. Sehingga metode implementasi program kartu prakerja melalui pelatihan secara langsung (offline) tidak bisa dijalankan.

“Sementara, untuk tetap menjalankan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memutuskan pelatihan dilakukan dengan skema online menggunakan platform digital,” ujarnya.

Padahal, pelatihan kerja seharusnya dilakukan oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah terakreditasi. Dan tentu saja dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

“Jadi, kami dari DPP GAMKI memandang, program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi. Yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja,” tuturnya lagi.

Oleh karena itu, DPP GAMKI menyarankan agar progam kartu prakerja ini direalokasi dan refocusing anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

Jika pemerintah ingin tetap melakukan program pelatihan atau kursus online di masa pandemi ini, lanjutnya, dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas. Yang secara rutin selama masa pandemi ini melakukan pelatihan dan kursus online dengan narasumber yang berkompeten dan tanpa dipungut biaya atau gratis.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini,” tutup Paul Pasaribu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan