Sangat Terkesan Buru-Buru, Disinyalir Ada Hidden Agenda, Sebaiknya Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Jangan Dipaksakan Sekarang

Obon Tabroni Gerindra

Upaya Pemerintah yang mendorong dilakukannya Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebaiknya jangan dilakukan sekarang.

Selain masih dalam suasana proses Pilpres yang masih banyak persoalan, upaya revisi UU Ketenagakerjaan itu di akhir periode ini diprediksi tidak akan efektif.





Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Obon Tabroni menyampaikan, kesan terburu-buru dan sepertinya ada hidden agenda yang dipaksakan dalam mempercepat revisi UU Ketenagakerjaan itu.

“Sebaiknya jangan dipaksakan untuk dilakukan revisi saat ini. Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada sekitar  80 juta buruh formal di  Indonesia. Karena itu butuh kajian yang mendalam,” ujar Obon Tabroni, Selasa (25/06/2019).

Lebih lanjut, Obon yang dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra ini mengatakan, sangat tidak efektif melakukan revisi di akhir masa periode ini.





“Tidak akan maksimal dalam waktu 3 bulan  undang-undang tersebut disahkan. Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal,” lanjut Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu.

Obon khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019,  pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional .

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.





Semua hal tersebut terkait erat dengan  kepentingan pengusaha dan buruh. Ironisnya, saat ini isu yang kencang tersengar revisi ditujukan untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon.

“Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan jika tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha. Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja,” ujar Obon.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan