Salah Satunya Usir Dari Kampung, SERINDO Dukung Para Bupati Berantas Kejahatan Narkoba Secara Luar Biasa

Ketua Bidang Politik dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jhon Roy P Siregar: Salah Satunya Usir Dari Kampung, SERINDO Dukung Para Bupati Berantas Kejahatan Narkoba Secara Luar Biasa. (Foto: Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati saat memberikan keterangan pers belum lama ini/Ist).

Para Bupati dan aparat penegak hukum di daerah-daerah diperlukan melakukan penindakan-penindakan luar biasa atau progresif revolusioner, untuk mengatasi kejahatan-kejahatan luar biasa.

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) menyatakan, sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan, Indonesia menetapkan tiga jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa atau Extra Ordinary Crime.

Ketiga jenis kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau yang dikenal juga dengan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, kejahatan terorisme, dan ketiga adalah kejahatan narkotika.

Ketua Bidang Politik dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jhon Roy P Siregar mengatakan, sebagai kejahatan luar biasa, maka untuk menangani dan mengatasinya perlu dilakukan langkah-langkah yang luar biasa juga.

“Kejahatan-kejahatan luar biasa harus ditindak dengan langkah-langkah yang progresif revolusioner. Yakni tindakan-tindakan yang luar biasa. Namanya juga luar biasa, berarti tindakan yang tidak biasa-biasa saja dong,” ujar Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Minggu (12/01/2020).

Siregar menjelaskan, atas ketiga jenis kejahatan luar biasa itu, Negara Indonesia melalui pemerintah juga telah meletakkan dasar-dasar yang tidak biasa untuk menanganinya.

Untuk memberantas kejahatan luar biasa korupsi, sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memberantas kejahatan terorisme, sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dan untuk menanggulangi kejahatan narkotika, sudah ada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dari ketiga jenis kejahatan luar biasa, kejahatan narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang ditangani dengan cara-cara lembek. Maka, lanjutnya, tidak mengherankan bila kejahatan narkotika itu pun kini sudah massif merangsek masuk ke pedesaan-pedesaan, perkampungan-perkampungan dan pelosok-pelosok di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Jhon Roy P Siregar mencontohkan, seperti yang terjadi di kampung halamannya di Sumatera Utara (Sumut). Kejahatan narkotika sudah merangsek hingga pelosok-pelosok pedesaan. Sumut, lanjut Jhon, termasuk wilayah merah, yang sangat tinggi peredaran dan kejahatan narkotikanya.

Siregar mangatakan, semua proses pembangunan, penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di pedesaan tidak akan tercapai, bila kejahatan narkotika itu tidak diberantas dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Karena itulah, kata dia, Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang banyak melakukan advokasi dan persoalan-persoalan kerakyatan hingga ke desa-desa, seperti sektor petani, nelayan, buruh, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pada Kongres II Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang digelar di Wisma Tanah Air, Jalan Taman Harapan No 200, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu 07 Desember 2019 hingga Minggu 08 Desember 2019 lalu, telah menegaskan untuk pro aktif melakukan advokasi dan pendampingan kepada persoalan-persoalan rakyat, termasuk melakukan advokasi atas kejahatan narkotika.

Jhon Roy P Siregar mengatakan, DPP Serindo mengapresiasi langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani yang akan mengusir setiap pelaku kejahatan narkotika dari kampung-kampung di Tapanuli Tengah.

“Langkah Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani sangat layak didukung, untuk memberantas kejahatan narkotika. Hal yang sama juga bisa dijadikan contoh di berbagai kabupaten di Sumatera Utara, dan seluruh provinsi di Indonesia,” tandas Jhon Roy P Siregar.

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani menyatakan, sejak tanggal 1 Januari 2020, telah diterapkan aturan tegas kepada setiap pelaku kejahatan narkotika di Tapteng, agar diusir dari kampung-kampung di wilayah Tapteng.

Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani menegaskan, pihaknya telah membuat Peraturan Desa/Kelurahan tentang Sanksi Sosial terhadap pengguna maupun bandar narkoba.

“Peraturan itu telah dibuat dan sanksinya diusir dari desa atau kampung. Peraturan itu berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020,” tutur Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Bakhtiar menjelaskan, pemberlakuan Peraturan Desa/Kelurahan tentang Sanksi Sosial bagi para pengguna maupun bandar narkoba itu dijatuhkan setelah pengguna maupun bandar narkobanya selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

“Jika ada yang memakai narkoba dan tertangkap, serta diproses hukum, akan diusir selama 15 tahun dan tidak diperbolehkan kembali ke Kabupaten Tapanuli Tengah,” jelas Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Sementara, untuk pengedar maupun bandar narkoba, lanjutnya, akan diberikan sanksi sosial yang lebih tinggi lagi.

“Untuk Bandar atau pengedar narkoba, jika sudah tertangkap dan diproses hukum, maka tidak diperbolehkan lagi menginjak wilayah Kabupaten Tapteng selamanya. Ya selamanya,” tegasnya.

Bakhtiar mengingatkan, massifnya peredaran narkoba hingga pelosok-pelosok desa dan menyasar pelajar, harus diperangi dan diberantas dengan sangat keras.

Kejahatan narkotika, lanjutnya, adalah mesin pembunuh dan penghancur masa depan generasi bangsa. Maka kejahatan itu harus dimusnahkan.

Tindakan Bakhtiar itu mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan berbagai oraganiasi. Bupati Tapteng ini berharap, peredaran dan kejahatan narkoba juga diberantas di berbagai wilayah di Sumut dan seluruh Indonesia.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan