Breaking News

Salah Satu Perjuangan RA Kartini, Kaum Perempuan Terbebas Dari Penganiayaan Dan Trafficking; Presiden, Tolong Hapuskan Salah Satu Pasal Dari Perpres 82 Tahun 2018

Salah Satu Perjuangan RA Kartini, Kaum Perempuan Terbebas Dari Penganiayaan Dan Trafficking; Presiden, Tolong Hapuskan Salah Satu Pasal Dari Perpres 82 Tahun 2018.

Salah satu wujud perjuangan Pahlawan Emansipasi Perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini (RA Kartini) adalah terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan, yang bisa dibuktikan dengan terbebasnya kaum perempuan dari penganiayaan dan trafficking (perdagangan orang).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, bentuk perjuangan RA Kartini itu masih terhambat oleh pasal-pasal di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Karena itu, Presiden diminta untuk menghapuskan salah satu ayat di dalam pasal itu, yang sangat menyiksa kaum perempuan Indonesia.




“Presiden harus menghapuskan Pasal 52 Ayat 1r Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (23/04/2019).

Timboel mengatakan, Kartini berjuang agar harkat martabat kaum perempuan Indonesia bisa lebih baik. Perjuangan Kartini ini terus berproses hingga saat ini. Tentunya dalam proses tersebut masih ada hambatan-hambatan yang muncul, baik dari sisi regulasi, budaya maupun aspek sosiologis lainnya.

Salah satu regulasi yang menjadi penghambat perjuangan Kartini adalah Pasal 52 ayat (1r) Perpres No. 82 Tahun 2018 ttg Jaminan Kesehatan, yang menyatakan bahwa korban penganiayaan, kekerasan seksual, trafficking dan terorisme tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Di regulasi sebelumnya yaitu Perpres no 19 tahun 2016, korban-korban tersebut dijamin oleh JKN kok,” ujar Timboel.

Perempuan kerap kali menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual, dan trafficking. Data Komnas Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah kekerasan naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus.




“Tentunya kaum perempuan juga banyak yang mengalami penganiayaan dan menjadi korban trafficking,” imbuhnya.

Pasal 52 ayat (1r) ini, ditegaskan Timboel, tidak ramah terhadap perempuan. Pasal 52 ayat (1r) ini sangat menyulitkan kaum perempuan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya yaitu hak atas jaminan kesehatan, ketika menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual dan trafficking.

“Kalau hal-hal ini tidak dijamin oleh JKN, maka perempuan yang sudah menjadi korban akan diposisikan lagi sebagai korban oleh JKN. Seharusnya Presiden menghapus Pasal 52 ayat (1r) ini supaya perempuan tidak menjadi korban berkali kali,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*