Saksi WN Singapura Ungkap Kejanggalan Kasus Manifest Kapal SB Pro Express

Dugaan “Peradilan Sesat” yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun terhadap terdakwa Kapten Kapal, Dicke bin Duddu dan 5 ABK lainnya asal Singapura yang hendak mengangkut barang diperairan Indonesia mulai terkuak.

 

Dicke bin Duddu dan 5 ABK direkayasa dan ditetapkan sebagai tersangka, serta ditahan oleh  tim penyidik Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau karena mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2) atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan  pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun  2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal  55 ayat (1) kesatu KUHP.

 

Namun dalam fakta persidangan, melalui saksi Mr. Dex dari Avion Shipping (S) Pte Ltd, Singapore, sebagai pihak Freight Agent yang menebitkan dokumen Manifest pada Selasa (08/05/2018) menyatakan bahwa dokumen manifest ada dan sudah diserahkan langsung kepada Dicke bin Duddu, selaku Kapten Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 di Pelabuhan Internasional Jurong, Singapore berikut Packing List, B/L, Port Clearance Certificate No. E45537 dan Cargo Clearence Permit.

 

”Sesuai ketentuan hukum di di Singapore, bila Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 tidak memilliki manifest maka akan ditangkap oleh otoritas Maritime and Port Authority Pemerintah Republik Singapore, begitu keluar dari pelabuhan Internasional Jurong. Apalagi Kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 telah memiliki Port Clearance Certificate No. E45537. Jadi mustahil tidak memiliki manifest. Karena syarat untuk dapat diterbitkannya Port Clearance Certificate antara lain harus ada manisfest ” ujar Mr. Dex menerangan kepada Majelis Hakim PN Tanjung Balai Karimun.

 

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, copy original dokumen manifest tersebut diduga sengaja dihilangkan oleh oknum pejabat Bea dan Cukai, yang menerima penyerahan kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550 yang memuat 24.295 unit (1.115 box), dan Dji Spark Fly 144 pcs dari petugas kapal patroli BC 1305 yang dipimpin Moh. Joni.

Penghilangan manisfets itu diduga untuk mengamankan pencurian HP sebanyak 1.353 pcs. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan Dicke bin Duddu ke Polda Kepri pada (08/01/2018), dan kini masih dalam tahap penyelidikan. Oknum petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai 1305, dan penyidik Kantor Wilayah  Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, dilaporkan ke Polda Kepri, dengan dugaan pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 421 KUHP dan pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal), sebagaimana yang dimaksud Pasal 263  KUHP.

 

Aroma amis praktek mafia hukum dalam kasus ini sudah merebak ketika tim penyidik Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, yang dipimpin Wahyudi Hendro Prasetyo menolak orang yang bernama Awi, staf PT. Oil Niaga Globalindo, selaku consignee yang memegang dokumen lengkap termasuk copy original manifest untuk bersaksi dalam perkara ini, tiga hari setelah terdakwa Dicke bin Duddu dan lainnya ditangkap.

 

Padahal kesaksiannya dapat membuat dugaan tindak pidana menjadi terang. Ironisnya, Awi dinyatakan buron (DPO) oleh penyidik Bea dan Cukai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan tertanggal 31 Januari 2018. Padahal terkait perkara ini, Awi yang penduduk Batam dan memiliki alamat yang jelas ini tidak pernah dipanggil sekalipun oleh penyidik Bea dan Cukai.

 

Untuk memasukan seseorang ke dalam DPO harus dipanggil terlebih dahulu secara patut menurut UU sebanyak 3 (tiga) kali. Jika tidak hasir dan tidak diketahui keberadaannya, barulah seseorang bisa di masukan ke dalam DPO.

 

Sehingga dengan demikian, isi dakwaan yang meyatakan Awi sebagai DPO dikualifisir merupakan keterangan palsu. Sebab, faktanya sampai saat ini tidak pernah ada penetapan nama Awi ke dalam DPO.

 

Selain Awi, penyidik Bea dan Cukai juga menolak saksi Mr. Dex dari Avion Shipping (S) Pte Ltd, Singapore, yang diminta terdakwa Dicke bin Duddu. Melalui persidangan ini terungkap pula penyidik Bea dan Cukai Kantor Wilayah Dirjen  Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, yang dipimpin Wahyudi Hendro Prasetyo  memanipulasi pencantuman tanggal BAP saksi.

 

Hal ini sesuai pengakuan Moh. Joni, Kapten Kapal Patroli BC 1305 di muka persidangan. Ia baru di BAP 30 hari setelah penangkapan terdakwa Dicke bin Duddu dan kawan-kawan, namun oleh penyidik Bea dan Cukai tanggal BAP dimanipulasi dimundurkan 1 satu bulan.

 

Misteri manisfest sejatinya ada tersimpan didalam tas berwarna hitam, di atas kapal SB. Pro Expres 03 V.BT2550 terungkap di pengadilan. Tas berwarna hitam itu hilang dan tidak dijadikan barang bukti di pengadilan. Mengenai adanya tas hitam di atas kapal SB. Pro Expres 03 V yang hilang didukung kesaksian Moh. Joni, Komandan Kapal Patroli BC 1305.

 

Fakta-fakta yang muncul dipersidangan secara telak mematahkan dakwaan JPU. Berupa keterangan yang saling berkesesuaian dari saksi Mr. Dex, Awi, Junaidi dan keterangan terdakwa Dicke. Serta berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa copy original manifest yang dikeluarkan Avion Shipping (S) Pte Ltd Singapore, sebagai pihak Freight Agent.

 

Keganjilan lain, perkara ini seharusnya disidang di PN Batam. Berdasarkan keterangan Ahli Nautika Masduki dari Kantor Wilayah Khusus Dirjen Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa kapal SB PRO EXPRESS 03 yang dihentikan dan dicegah oleh Tim Patkamla di perairan Ngenang Indonesia atau berada pada Titik Koordinat 01 -02’ – 15” U / 104 – 11’ – 25” T masih merupakan di wilayah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Pulau Ngenang Indonesia termasuk di dalam wilayah Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia.

 

Sehingga seharusnya perkara ini tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Karena locus kejadian masuk ke dalam wilayah hukum Kota Batam. (Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan