Sahkan Perda Penanggulangan Covid-19, PDIP Jakarta Dukung Gubernur Anies, Pantas Nainggolan: Dukung Perubahan Perilaku Masyarakat

Politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta H M Prasetyo mengetuk Pengesahan Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPDRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).(Net)
Politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta H M Prasetyo mengetuk Pengesahan Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPDRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).(Net)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19. PDIP DKI Jakarta pun menyatakan mendukung disahkannya Perda itu.

PDIP yang selama ini dikenal berseberangan dengan banyak kebijakan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, kini mendukung Perda Penanggulangan Covid-19 itu.

Politisi partai berlambang banteng di DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyampaikan, dengan disahkannya Perda Penanggulangan Covid-19 ini dapat mengakselerasi kesadaran masyarakat.

Pantas Nainggolan yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Pantas Nainggolan menegaskan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemerintah menginginkan perilaku masyarakat berubah.

“Bagaimana bisa terwujud? Dengan adanya sosialisasi dan edukasi terus menerus dari pemerintah. Itulah tujuan akhir dari Perda ini,” ujar Pantas Nainggolan kepada wartawan, Selasa (10/10/2020).

Politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta H M Prasetyo mengetuk Pengesahan Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPDRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).(Net)
Politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta H M Prasetyo mengetuk Pengesahan Ranperda tentang Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria, di Ruang Rapat Paripurna DPDRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).(Net)

Pantas Nainggolan juga mengungkapkan, Ranperda ini awalnya terdiri dari 13 BAB dan 37 pasal, yang disempurnakan menjadi 11 BAB dan 35 pasal.

Di dalam Perda itu, lanjut Pantas Nainggolan, telah diatur beberapa hal. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ketua PDIP DKI Jakarta ini juga menjelaskan, dalam sanksi yang diatur Perda itu, ada sanksi tambahan dari Peraturan Gubernur sebelumnya.

“Perda ini menganut 2 sanksi. Yang pertama sanksi administratif. Sanksi ini tidak berbeda dengan apa yang diatur sebelumnya dalam peraturan-peraturan Gubernur. Yang bertambah dalam perda ini adalah sanksi pidana yang mekanismenya lewat tindak pidana ringan, jadi yang memutuskan adalah hakim,” tandas Pantas Nainggolan.

Ketua DPRD DKI Jakarta H M Prasetyo telah mengetuk pengesahan Ranperda tentang Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat Paripurna ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. HM Prasetyo yang juga politisi PDIP memimpin Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPDRD DKI Jakarta, pada Senin (19/10/2020).(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan