Rute Ganjil Genap Diperluas, Warga Jakarta Tak Heppi

Area Ganjil Genap Diperluas, Warga Jakarta Tak Heppi.
Area Ganjil Genap Diperluas, Warga Jakarta Tak Heppi.

Warga Ibukota Jakarta merasa tak heppi dengan adanya kebijakan baru memperluas zona kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap.

Sebanyak 16 rute baru Ganjil-Genap itu malah dianggap semakin menyulitkan warga Jakarta dan para pekerja maupun karyawan.

Grace, warga Ibukota yang sehari-hari pergi bekerja dengan menggunakan sepeda motor merasa taka da gunanya perluasan zona ganjil genap itu.

Sebab, setiap hari, Ibu beranak satu ini terus menerus didera oleh kemacetan yang tak berujung. “Enggak heppi juga dengan perluasan ganjil-genap itu. Sama saja. Jakarta sudah kian macet. Dan produktivitas warganya tersandera macet, setiap hari. Apa bisa ganjil genap menyelesaikan masalah kemacetan dan keruwetan ini?” tutur Grace ketika berbincang, Rabu (07/08/2019).

Sebagai karyawan di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta, Grace yang setiap hari menjelajahi jalanan Ibukota, malah sering takut lewat jalur yang disebut sebagai jalur ganjil-genap. Soalnya, jika sudah masuk ke wilayah itu, maka petugas lalulintas atau polisi yang berjaga selalu mengintip pengendara yang dianggap salah masuk.

“Ujung-ujungnya ditilang. Uang lagi yang keluar. Rp 500 ribu, emangnya gampang nyari uang?” ujar Grace.

Dia menyarankan, sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniru apa yang dilakukan oleh Negara Cina. Di negeri Tirai Bambu itu, menurut Grace, ada pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Selain untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM), juga bisa membuat jalanan kota lancar, tidak macet dan kembali berudara asri.

“Mestinya ada kuota pembatasan produksi mobil juga. Atau pembatasan penggunaan BBM seperti di Cina. Tiap orang dijatah pemakaian BBM-nya,” ujar Grace.

Grace menjelaskan, dari informasi dan perjalanan teman-temannya yang pernah ke Cina, setiap orang dibatasi penggunaan BBM-nya.

“Menurut cerita dari mereka yang pernah tinggal di sana, setiap orang dikondisikan memiliki tempat kerja yang sesuai dengan domisili tinggal. Jadi kebutuhan BBM hanya untuk 1-2 kilometer. Jadi mereka hanya diperbolehkan membeli BBM sesuai kebutuhan untuk bekerja,” ujarnya.

Yang pasti, menurut Grace, seluas apapun penggunaan zona ganjil-genap, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan BBM dan kemacetan. “Sama aja nantinya itu. Yang ada warga yang salah masuk jalur terus yang diperas. Ditilang,” ujarnya lagi.

Tak jauh beda dengan Grace, Rapen AM Sinaga, seorang advokat muda di Ibukota, mengaku setiap hari dia ketemu klien dengan rasa tak nyaman.

Sebab, apabila klien sudah minta bertemu di lokasi yang tidak dekat, sudah kebayang betapa macetnya jalanan yang dilalui.

“Mending bisa satu atau dua jam nyampe. Kadang, janjian jam 1 siang, ketemuannya malah jadi jam 4 sore. Kan pusing jadinya,” tutur Rapen.

Menurutnya, solusi untuk kemacetan Jakarta dengan menawarkan zona luas ganjil-genap adalah kurang tepat. Sebab, pastinya kebijakan seperti itu hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Warga lagi yang kena kesulitannya. Yang untung malah produsen mobil dan kendaraan, pejabat dan para pasukan urusan jalan raya. Konsumen malah dirugikan,” ujarnya.

Rapen melihat, belum ada kebaikan dari kebijakan memperluasa zona ganjil-genap tersebut.

“Saya belum terlalu melihat kebaikannya. Dibilang pengurangan jumlah kendaraan di jalan raya saya masih ragu. Karena hanya saat kerusuhan atau darurat saja, seperti listrik padam kemarin, hari raya, dan lain-lainnya yang bisa membuat Jakarta sepi. Coba bandingkan dengan data pertumbuhan angka penjualan mobil di Jakarta, timpang banget,” tuturnya.

Ada sejumlah keburukan yang terjadi dengan adanya kebijakan seperti itu. Menurut dia, keburukannya adalah bagi sektor menengah ke bawah. Karena dengan pembatasan ganjil genap alias Gage, membuat pergerakan semakin sulit.

“Sementara alat transportasi di Jakarta belum terlalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum sampai ke pelosok. Jakarta ini kan penuh dengan mobilitas yang tinggi,” ujarnya.

Ada yang aneh dari cara berpikir pemerintah. Menurut Rapen, seharusnya jalur produksi dan pemakaian kendaraan bermotornya yang dibatasi dan diperketat. “Tapi apalah daya, karena bayar pajak kendaraan tidak ada ganjil genapnya,” ucapnya.

Karena itu, dia pun menolak pemberlakuan perluasan zona ganjil-genap yang dilakukan pemerintah itu. “Ditolak ajalah. Enggak ada gunanya kok,” ucapnya lagi.

Ivan Cesar, warga Jakarta Timur, juga menolak kebijakan yang tak berguna itu. Menurut mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur ini, tidak ada solusi yang efektif yang ditawarkan pemerintah untuk mengurai kemacetan ibukota.

“Yang ada malah bermain-main dikebijakan, lalu mengambil keuntungan dari kebijakan seperti itu. Warga masyarakat tetap tak mendapat apa-apa. Malah terus menerus dengan keluhan kemacetan yang kian menggila. Warga Jakarta sudah kian suntuk. Taka da heppinya lagi,” beber Ivan Cesar.

Banyak Tawaran Solusi, Kenapa Tak Digubris?

Pakar Ekonomi, Teknologi, Perminyakan dan Energi dari Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, pengaturan kendaraan bermotor yang mengkonsumsi premium harus dilakukan dengan tepat.

Subsidi seperti itu, bisa menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan di Ibukota. Formula penerapan subsidi, kata dia, harus dipastikan diberikan kepada yang berhak.

“Subsidi harus tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian, kendaraan bermotor bisa diatur dengan model pelat nomor. Kalangan menengah ke atas mengkonsumsi BBM non subsidi, sedangkan masyarakat umum atau bawah mengkonsumsi premium bersubsidi,” ujarnya.

Terkait fluktuasi harga Migas dan BBM dunia yang sering dijadikan biang kerok persoalan, menurut Husin, hal itu tak sepenuhnya salah.

Seharusnya, Indonesia tidak perlu terlalu dipengaruhi harga minyak dunia. Selagi formula teknologi dan ketersediaan lahan untuk menghasilkan energi itu diberdayakan secara maksimal.

“Misal, jika terjadi gejolak harga minyak mentah dunia, selagi ketersediaan minyak dalam negeri masih ada, maka penggunaan teknologi seperti bioenergi, etanol, metanol atau alkohol itu efektif untuk menekan harga minyak agar tetap stabil,” jelas Husin.

Untuk jangka panjang, pemanfaatan lahan eks tambang, yang sudah ditinggal pun bisa dimaksimalkan kembali untuk memproduksi sumber energi baru.

Dia menjelaskan, jika saja negara ini fokus melakukan pemulihan lahan eks tambang yang diperkirakan ada jutaan hektar itu sebagai ladang tanaman sumber energi baru, maka kelangkaan energi bisa diatasi.

“Saya tidak percaya negeri sesubur dan sekaya Indonesia ini kok bisa mengalami krisis energi, krisis pangan, krisis minyak dan entah krisis apa lagi. Hampir semua sumber energi dan ketersediaan lahan, maupun teknologi kita punya kok,” tuturnya.

Husin mengingatkan, krisis energi itu bisa merembet ke krisis-krisis lainnya, seperti krisis kemanusiaan. Padahal, menurut dia, sederhana saja formula dan solusinya.

Jika ketersediaan energi seperti premium ada dan mencukupi, lanjut Husin, dan dibarengi pula dengan ketersediaan pangan atau kebutuhan pokok masyarakat yang bisa dinikmati masyarakat itu sendiri, maka tidak akan ada krisis di negeri ini.

“Apabila masyarakat cukup makan, kemudian BBM pun ada tersedia dan terjangkau, tidak akan ada juga gangguan terhadap kursi kekuasaan karena berbagai persoalan krisis,” katanya.

Lagi pula, menurut dia, salah satu cara yang bisa mencegah terjadinya krisis adalah ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Formulanya, lanjut dia, lahan eks tambang dijadikan lahan untuk memproduksi kebutuhan, dan menyerap ribuan bahkan jutaan tenaga kerja sendiri untuk bekerja.

Semua resep atau formula ini, kata Husin, sudah sejak lama juga disampaikan kepada berbagai stake holders di Indonesia, namun sepertinya tak digubris.

“Termasuk mengatasi persoalan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta. Itu sudah banyak orang-orang pintar kasih solusi, namun apakah mau melaksanakannya? Ya lihat aja, malah kebijakan aneh-aneh yang dilakukan,” ujar Husin.

“Sekarang, silakan, apakah berpihak kepada ketahanan atau kedaulatan energi kita sendiri, yang juga pasti akan berefek langsung bagi ketahanan dan kedaulatan rakyat Indonesia, atau malah tetap mengikuti pola permainan lama yang sudah terbukti tidak mampu itu? Semua tergantung pengambil kebijakan kita hari ini kok,” pungkasnya.

Sebanyak 16 Rute Baru Perluasan Ganjil Genap

Perluasan Ganjil Genap di Jakarta resmi diumumkan. Ada 16 rute baru yang dibatasi untuk kendaraan bermotor.

Rute baru ini diumumkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Rute baru ini disosialisasi mulai 7 Agustus hingga 8 September 2019 dan akan berlaku mulai 9 September 2019.

Dia mengatakan, pihaknya sempat mengkaji pemberlakuan aturan ganjil genap untuk motor. Hasilnya, motor tetap bebas melintas tanpa kena ganjil-genap.

“Untuk sepeda motor tidak diberlakukan ganjil-genap,” ujar Syafrin Liputo.

Dishub DKI Jakarta mengumumkan rute baru ganjil-genap di Jakarta. Berikut ini rute barunya di luar aturan ganjil-genap yang sudah berlaku saat ini.

Berikut rute baru Ganjil Genap di Jakarta

1. Jl Pintu Besar Selatan
2. Jl Gajah Mada
3. Jl Hayam Wuruk
4. Jl Majapahit

5. Jl Sisingamangaraja
6. Jl Panglima Polim
7. Jl Fatmawati (mulai simpang Jl Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl TB Simatupang)

8. Jl Suryopranoto
9. Jl Balikpapan
10. Jl Kyai Caringin
11. Jl Tomang Raya

12. Jl Pramuka
13. Jl Salemba Raya
14. Jl Kramat Raya
15. Jl Senen Raya
16. Jl Gn Sahari dan

Segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk Tol dan segmen pintu keluar Tol sampai dengan persimpangan terdekat.

Ganjil-genap berlaku pada Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional, pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Kendaraan dengan nomor pelat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor pelat genap beroperasi pada tanggal genap.

Kebijakan Perluasan Ganjil Genap  Berdasarkan Analisis Matang

Untuk mengurangi polusi udara Ibu Kota, sistem ganjil-genap akan diperluas penerapannya di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan Gubernur Anies Baswedan memerintahkan untuk mengumumkan rute perluasan ganjil-genap.

“Memang arahan Pak Gubernur ini harus segera diumumkan, tapi ternyata exercise-nya tidak mudah, perlu kami detailkan secara paripurna sebelum kami serahkan ke Pak Gubernur,” kata Syafrin.

Ruas jalanan di Ibu Kota yang akan kena perluasan ganjil-genap ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan analisis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jalanan dengan kriteria seperti yang disebut Syafrin berikut inilah yang bakal kena perluasan ganjil-genap.

“Pertama, visi rasionya sudah jenuh, yakni di atas 0,7. Visi rasio yang dimaksud adalah perbandingan antara kapasitas dan volume lalu lintas,” katanya.

Ukuran visi rasio punya skala 0 hingga 1. Skala 1 berarti jenuh alias padat kendaraan. Kedua, ruas jalan yang akan kena perluasan ganjil-genap adalah ruas jalan yang mengalami perlambatan laju kendaraan pada jam sibuk.

“Kedua, ganjil-genap akan diterapkan pada ruas jalan pada saat waktu sibuk, kecepatan rata-rata kendaraan di bawah 30 km per jam,” lanjutnya.

Namun, hampir seluruh ruas jalan di Jakarta mengalami perlambatan laju kendaraan pada saat jam sibuk. Maka kriteria ketiga akan menentukan apakah ruas jalan yang Anda lewati nanti bakal kena ganjil-genap atau tidak.

“Ketiga, di jaringan jalan tersebut sudah ada angkutan umum yang melayani masyarakat, contohnya sudah ada MRT, LRT, TransJakarta, dan Jak Lingko,” ujar Syafrin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*