Breaking News

Rumah Sakit Batasi Pasien Berobat, BPJS Kesehatan Bertindak Tegas Dong!

Pelatihan Vokasional Pekerja Butuh Payung Hukum, Tolong Pastikan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Kesejahteraan Pekerja Pelatihan Vokasional Pekerja Butuh Payung Hukum, Tolong Pastikan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Kesejahteraan Pekerja.

Pihak Rumah Sakit diminta memberikan pelayanan yang tulus sesuai ketentuan Undang-Undang. Selain itu, pemberian informasi yang tidak tepat dari pihak rumah sakit kepada pasien dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, pembatasan waktu mengikuti rawat inap di RS dikarenakan pemberian informasi yang keliru dari pihak rumah sakit mesti mendapat penindakan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, dalam praktiknya, sering pihak rumah sakit memberikan informasi yang keliru kepada pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pembatasan waktu menjalani rawat inap di RS atas informasi dari dokter atau petugas rumah sakit, tentu merugikan pasien. Selain itu, pasien tidak tenang karena diperlakukan dengan informasi yang terkesan nakut-nakuti.

“Bayangkan saja, seorang aktivis buruh migran mengobrol dengan saya soal Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Rumah Sakit. Dia bertanya apa benar ada ketentuan di RS bahwa pasien JKN dirawat hanya 3 hari saja? Saya jawab, pasien pulang kalau memang sudah layak pulang secara medis dan tidak ada ketentuan harus pulang dalam waktu 3 hari,” tutur Timboel Siregar, Kamis (22/11/2018).

Lebih lanjut, kepada si aktivis buruh ditanyakan siapa yang mengatakan hanya 3 hari boleh dirawat di RS? “Dia jawab dokter yang bilang. Ini kejadian di Rumah Sakit besar di bilangan Jakarta Timur loh,” ujar Timboel.

Dia menjelaskan, pembatasan waktu perawatan menjadi kasus yang banyak ditangani BPJS Watch. Dari pasien yang tidak sadar harus keluar RS, pasien yang masih lemah dan belum bisa jalan hingga pasien yang merasa belum sembuh tapi sudah harus pulang.

“Kalau enggak ya dicerewetin perawat. Ini merupakan hal sangat sering terjadi di RS, namun tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sebagai penjamin bagi peserta JKN,” ungkap Timboel.

Dia pun mengingatkan pihak Rumah Sakit mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai mana tertuang pada Pasal 2 UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Di dalam Undang-Undang itu sudah sangat jelas dinyatakan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien.

Kemudian, pada Pasal 29 ayat 1 poin c,  mewajibkan RS memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi. “Dengan mengutamakan kepentingan pasien,” tuturnya.

Bahkan, di pasal yang sama pada poin m, dinyatakan bahwa Rumah Sakitwajib menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

Pasal 32 menyebutkan, pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.

“Jadi, mematok waktu peraawatan 3 hari tanpa melihat aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien dan amanat pasal-pasal yang telah disebutkan, merupakan pelanggaran sistemik yang terus terjadi dan dibiarkan BPJS Kesehatan,” ujar Timboel.

Dia melanjutkan, hanya karena paket INA CBGs sudah mau mentok, kok hak pasien diabaikan oleh RS dan BPJS Kesehatan. “Pihak BPJS Kesehatan sepertinya tidak kuasa membantu pasien untuk menghadapi RS,” katanya.

Padahal, sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan RS. “Apa memang salah satu isi PKS tersebut ada klausul tentang maksimal 3 hari tersebut?” tanyanya.

Jika memang ada klausul 3 hari, maka BPJS Kesehatan harus jujur memberitahukan kepada peserta JKN. Timboel menekankan agar ketentuan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit benar-benar diimplementasikan.

“Kalau tidak ada klausul hanya 3 hari, kok kasus seperti ini banyak terjadi, dan tidak bisa diselesaikan BPJS Kesehatan? Apa masalah ini akan terus terjadi? Apakah memang UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit sudah menjadi sampah dan tidak bisa diimplemetasikan oleh RS?” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*