Breaking News

RPP Cukai Barang Kantong Plastik Bunuh Usaha Kecil

Rencana Pemerintah Keluarkan RPP Cukai Barang Kantong Plastik Akan Bunuh Usaha Kecil.

Pemerintah diminta membatalkan penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cukai Barang Kantong Plastik. Sebab, kehadiran RPP itu akan membunuh usaha kecil, serta sangat membebani biaya masyarakat pengguna plastik.

Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Ir Lintong Manurung memaparkan, alasan pemerintah hendak menerbitkan RPP itu adalah untuk mengurangi produksi plastik. Pemerintah menganggap, kantong plastik hanya sebagai limbah yang mencemari lingkungan apabila sudah selesai dipakai.

“Padahal, jika dikenakan cukai, makan akan menambah beban biaya hidup masyarakat. Karena kantong plastik selama ini dipergunakan sebagai wadah yang paling praktis, gratis dan mudah dipergunakan untuk membungkus dan membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari,” tutur Lintong Manurung, dalam Konperensi Pers Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Kontroversi RPP Cukai Barang Plastik, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (09/01/2019).

Lintong melanjutkan, selain membebani biaya hidup masyarakat pengguna plastik, regulasi itu menghambat dunia usaha.

“Bukan hanya menghambar lagi, tetapi juga akan membunuh dunia usaha kecil pengumpul limbah plastik, industry recycling plastik dan industri hilirnya,” ujarnya.

Kebijakan pengenaan cukai plastik itu, menurut Lintong, hanya kebijakan parsial Pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi produksi plastik. “Tetapi tidak efektif untuk mengurangi pencemaran plastik di darat maupun di laut,” tutur Lintong Manurung.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Anny Pudji Astuti menyampaikan, dari segi konsumen, pengenaan cukai kantong plastik ini pasti akan menaikkan harga jual kantong plastik.

“Mungkin meningkatkan sedikit pendapatan Pemerintah dari cukai. Sedangkan RPP tersebut belum tentu efektif menurunkan permintaan kantong plastik agar konsumen beralih menggunakan bahan pembungkus substitusi lain,” tutur Anny.

Dia mengatakan, penggunaan bahan lain tidak akan efektif, sebab perobahan permintaan ini menyangkut harga, persediaan, kekuatan dan kemudahan dalam penggunaan kantong/wadah pembawa barang yang digunakan oleh konsumen.

Sedangkan, Pakar Recycling Sampah, Dr Lintong Hutahaean, MSc menegaskan, di pihak produsen dan dunia usaha, limbah plastik adalah produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Limbah plastik itu dapat memberikan konstribusi cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi rakyat (pengumpul/pemulung), hingga industry recycling yang memberikan ijin bahan baku murah kepada industri hilir agar dapat bersaing di Pasar Global.

Lagi pula, menurut dia, telah ada sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan plastik, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tanggal 17 September 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Namun, hingga saat ini belum dirumuskan dan belum diimplementasikan dengan baik. Regulasi-regulasi yang ada itu pun belum terkoordinir dan belum terpadu antar institusi terkait.

“Mestinya, aturan yang ada itu saja dulu diefektifkan, supaya sampah plastik termasuk sampah-sampah lainnya tidak mencemari lingkungan,” ujar Lintong Hutahaean.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*