Ribuan Buruh PHK Tak Dilayani, Temui Dirut BPJS Kesehatan, KSPI Minta Aturan Ditegakkan

Ribuan Buruh PHK Tak Dilayani, Temui Dirut BPJS Kesehatan, KSPI Minta Aturan Ditegakkan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan protes keras terkait dengan tidak dijalankannya ketentuan mengenai pekerja/buruh yang tidak dilayani lagi setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), 6 bulan pasca PHK, buruh seharusnya masih berhak mendapat manfaat jaminan kesehatan.

 

Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, adaribuan buruh saat ini yang mengalami PHK, namun belum ada putusan inkrah tapi mereka sudah tidak dilayani BPJS Kesehatan. “Kami ingin, sepanjang PHK belum inkrah, buruh harus tetap mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Jika buruh harus membayar 1 persen iuran BPJS dalam proses PHK, buruh mau bayar kemana? Kan bukan peserta mandiri,” ujarnya saat beraudiensi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, di Jakarta, Rabu (3/8/2017).

 

Dia mengatakan, pengusaha juga tidak mau membayarkan iuran BPJS buruh selama proses PHK. Malahan, kalau merujuk pada peraturan, 6 bulan pasca PHK pun buruh masih menerima manfaat BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, KSPI meminta BPJS Kesehatan menekan pengusaha untuk tetap membayarkan iuran BPJS Kesehatan buruh selama proses PHK yang belum inkrah.

 

“Karena 5 persen iuran itu melekat kepada buruh, dan menjadi tanggungjawab perusahaan untuk mengiur BPJS buruhnya,” ujarnya.

 

KSPI juga meminta BPJS Kesehatan agar jangan mengabaikan tugasnya untuk menagih iuran perusahaan. Tidak diberikannya pelayanan kesehatan kepada buruh yang di-PHK jelas sangat memberatkan buruh. Di samping kehilangan penghasilan, ketika mereka sakit, mereka tidak punya uang.

 

Said juga menyampaikan telah terjadi penurunan pelayanan bagi buruh dalam hal akses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu perlu ada terobosan dalam Coordination of Benefit (COB). Perluasan kuantitas COB di daerah-daerah Indonesia perlu diperbanyak, sehingga akses kesehatan masyarakat mudah. Syarat klinik untuk menjadi mitra BPJS perlu dipermudah dengn tetap memerhatikan aspek kualitas pelayanan kesehatan.

 

Selain itu, KSPI juga menegaskan tidak setuju dengan sistem INA-CBGs. “Kami sudah diskusi dengan IDI dan Rumah Sakit Swasta. Dalam diskusi tersebut ditemukan wacana dampak buruk bagi buruh. Kalau Rumah Sakit Pemerintah mereka dapat subsidi obat dan alat kesehatan, sedangkan swasta tidak,” katanya.

 

Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menjanjikan akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) antara BPJS Kesehatan, KSPI, dan BPK soal manfaat jaminan kesehatan bagi peserta yang mengalami PHK. Sementara terkait COB, BPJS Kesehatan sangat terbuka bekerjasama dengan klinik.

 

“Kalau soal syarat, kita terikat pada indikator mutu. Namun kami selalu menyampaikan kepada klinik perusahaan untuk menyertakan surat izin dalam bekerjasama. Nanti kita akan pelajari lagi. Kalau syarat kredensial kita ikut pemerintah,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan