Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Adalah Penyesatan Informasi, Manipulatif, dan Sarat Pelanggaran Peraturan

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun: Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Adalah Penyesatan Informasi, Manipulatif, dan Sarat Pelanggaran Peraturan.
Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun: Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Adalah Penyesatan Informasi, Manipulatif, dan Sarat Pelanggaran Peraturan.

Oleh: Jhohannes Marbun

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA)

Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) telah berjalan sejak menjelang akhir tahun 2019. Para Seniman menolak revitalisasi tersebut karena tidak pernah diajak berembug dan tim revitalisasi yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta dianggap tidak merepresentasikan Seniman TIM, karena selain prosedurnya tidak melalui dan/atau mewakili pemangku kepentingan TIM, juga gagasan-gagasan pembangunan TIM baru tidak pernah didiskusikan ke Pemangku Kepentingan yang ada di TIM.

Menelaah lebih lanjut mengenai judul proyek “Revitalisasi TIM” juga mengandung kejanggalan-kejanggalan, sangat manipulatif, dan tidak mengacu pada regulasi atau kebijakan yang tepat. Dalam regulasi istilah ‘Revitalisasi’ hanya ditemukan dalam konteks kebijakan kebudayaan baik itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (disingkat UU CB No.11/2010) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (disingkat UU PK No.5/2017).

Revitalisasi pada UU CB No.11/2010 acuan dasarnya adalah obyek tangible heritage atau warisan budaya bendawi. Sedangkan UU PK No.5/2017 acuan dasarnya adalah obyek intangible heritage atau warisan budaya tak bendawi. Jadi revitalisasi dalam konteks kebudayaan meliputi 2 (dua) hal yaitu revitalisasi fisik (bangunan) dan revitalisasi non fisik (non fisik, termasuk SDM). Revitalisasi diluar konteks kebijakan kebudayaan, tidak ditemukan. Secara terminologi, ruang kesenian dan/atau ruang kebudayaan sebagai representasi dari PKJ TIM, tentu tidak salah apabila menggunakan istilah atau nomenklatur revitalisasi didalam program/proyek kerjanya.

Pada Pasal 1 angka 31 UU CB No.11/2010 menyebutkan bahwa Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Selanjutnya pada pasal 80 UU CB No.11/2010 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian (ayat 1) dan dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya (ayat 2). Revitalisasi juga diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokalnya (pasal 82 UU CB No.11/2010).

Sedangkan dalam UU PK No.5/2017 Pasal 26 ayat 3 huruf a pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain: menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan  mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Jadi, upaya revitalisasi merupakan bagian dari upaya penyelamatan (pasal 26 ayat 3 huruf a UU PK No.5/2017) dan pengembangan (Pasal 1 angka 29 dan 31 UU CB No.11/2010).

Namun faktanya, Gubernur DKI Jakarta membelokkan pengertian revitalisasi ke dalam paktek-praktek yang tidak mencerminkan pelaksanaan revitalisasi sebagaimana kebijakan yang ada.

Seharusnya DPRD DKI Jakarta turut mengawasi proyek ini dan memastikan bahwa tujuan revitalisasi sebagaimana judul proyek dan prakteknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (selanjutnya disebut Pergub DKI No.63/2019) yang menyebutkan bahwa “Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau PKJ – TIM berupa lahan seluas 72.551 m2 milik Pemerintah Daerah….” (pasal 1 angka 8 Pergub DKI No.63/2019), tanpa menyebutkan ‘prasana dan sarana maupun pemangku kepentingan yang ada didalamnya’.

Pasal yang tidak memasukkan kata ‘sarana dan prasana maupun pemangku kepentingan’ tersebut diduga dilakukan secara sengaja, oleh karenanya dalam klausul Mengingat pada Pergub DKI No.63/2019 tidak memasukkan UU CB No.11/2010, karena dianggap bahwa PKJ TIM hanya berupa lahan, yang didalamnya tidak menyebutkan adanya prasarana dan sarana maupun pemangku kepentingan di PKJ TIM.

Padahal dalam berbicara ekosistem kebudayaan, tidak terlepas dari obyek (pemajuan) kebudayaan yaitu seni, sarana dan prasarana didalamnya, sumber daya manusia (para pemangku kepentingan), dan stimulan kesenian lainnya. Fakta sebenarnya inilah yang ‘dilenyapkan’ dan/atau dimanipulasi.

Permasalahan berikutnya yang berhasil diinventarisir mengenai sengkarut Revitalisasi (penghancuran dan Pembangunan) TIM dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya: Sebagaimana disampaikan oleh Seniman TIM sejak awal permasalahan TIM mencuat maupun pernyataan Plt. Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Danton Sihombing pada 14 Februari 2020 dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di PDS H.B. Jassin disebutkan bahwa baik para Seniman TIM, DKJ, maupun Akademi Jakarta atau AJ (informasinya via Bapak Ajip Rosidi, 10 Februari 2020) tidak pernah diajak berembug secara resmi oleh Pemda DKI Jakarta mengenai revitalisasi TIM.

Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat UU PPLH No.32/2009 berbunyi: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Dengan tidak dilibatkannya masyarakat seniman yang terkena dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, maka Dokumen AMDAL tidak bisa dikeluarkan.

Oleh karenanya Perusahaan Jakpro diduga telah melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 26 UU PPLH No.32/2009 yang berbunyi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Pasal 22 ayat 1). Dan  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (pasal 26).

Merusak obyek diduga Cagar Budaya (UU CB No.11/2010), diantaranya: pada tanggal 29 April 2019 atau jauh sebelum proyek TIM dilaksanakan, TACB DKI Jakarta, Dr. Ir. Danang Priatmodjo M.Arch menyampaikan kepada publik dalam forum resmi Sarasehan 50 Tahun Planetarium dan Observatorium Jakarta menyatakan bahwa PKJ TIM sedang diusulkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, dengan setidaknya 2 (dua bangunan) atau lebih cagar budaya ada di kawasan tersebut. dalam forum tersebut disebutkan bahwa Planetarium dan Observatorium memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Demikian pula dengan Graha Bhakti Budaya atau GBB. Dari sisi usia, GBB tidak termasuk dalam pasal 5 UU CB No.11/2010, namun berdasarkan sejarah kediriannya dan juga keterikatan sejarah antara seniman dengan bangunan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh rekan-rekan Seniman TIM bahwa bangunan GBB memiliki sejarah tersendiri bagi para seniman, maka penetapan cagar budaya lebih tepat mengacu pada Pasal 11, dimana yang tidak memenuhi usia tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa, dapat diusulkan sebagai cagar budaya. GBB layak diusulkan direkomendasikan sebagai cagar budaya juga disampaikan oleh salah seorang TACB DKI Jakarta pada kesempatan  berbeda.

Pasal 31 ayat 5 UU CB No.11/2010 berbunyi selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Apabila hendak mengembangkan dan/atau memanfaatkan kawasan (yang diduga) Cagar Budaya PKJ TIM, wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis dampak lingkungan (Pasal 86 UU CB No.11/ 2010).

Pertanyaannya, apakah ini sudah dilakukan? Kajian tersebut biasanya dikenal sebagai Heritage Impact Assessment (HIA). Setiap upaya pengembangan dan/atau pemanfaatan cagar budaya selalu didahului dengan  kajian tersebut, termasuk dalam hal pemanfaatan MONAS untuk kepentingan balapan Fomula E-Prix yang direncanakan pada Juni 2020 mendatang.

Merusak prasarana dan sarana Seni sebagai obyek pemajuan kebudayaan (salah satunya seni sebagaimana UU PK No.5/2017 Pasal 5 butir g), diantaranya:

Pasal 53 UU PK No.5/2017 berbunyi Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan. Apabila melanggar ketentuan pasal 53 tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 55 UU PK No.5/2017).

Pasal 57 ayat ( 1): Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dan ayat (2):

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/ atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

GBB juga harus dilihat sebagai Barang Milik Daerah yang dalam pengelolaannya tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baarang Milik Negara/Daerah dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 421menyebutkan bahwa Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengguna/ pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada pengguna/ pengelola barang (Pasal 422 ayat 1 dan 2), dan pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 422 ayat 3).

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah sedikitnya memuat tentang (pasal 424 ayat 1-33 dan Pasal 428 ayat 1 dan 2) pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan, yang meliputi  kode barang; kode register; nama barang; tahun perolehan spesifikasi barang; kondisi barang; jumlah barang; bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; nilai perolehan; dan  nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.

Tindakan melampaui kewenangannya dan cenderung menabrak aturan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu memiliki konsekuensi hukum baik secara administratif, tata usaha negara, perdata, maupun pidana.

Untuk itu, para seniman yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar tertib hukum sebagaimana mandat yang diserahkan kepadanya.

Untuk pembangunan yang masih berjalan, harus dipastikan berhenti sementara (moratorium) sebagaimana disetujui oleh Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tanggal 17 Februari 2020 lalu.

Demikian pandangan kami mewakili Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA).

Salam Budaya,

Jakarta, 19 Februari 2020

Jhohannes Marbun

Koordinator MADYA

Kontak 0813 2842 3630

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan