Breaking News

Revisi UU KPK di Akhir Periode, Massa Ampera Gelar Aksi Dukung DPR di Depan Istana Presiden

Revisi UU KPK di Akhir Periode, Massa Ampera Gelar Aksi Dukung DPR di Depan Istana Presiden. Revisi UU KPK di Akhir Periode, Massa Ampera Gelar Aksi Dukung DPR di Depan Istana Presiden.

Pendukung DPR menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menyuarakan, Revisi Undang Undang KPK adalah untuk kebaikan KPK itu sendiri.

Ratusan peserta aksi yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) itu menggelar orasi, Selasa, 10 September 2019. Siapa saja yang menolak revisi UU KPK malah disebut sebagai pihak yang hendak melemahkan KPK itu sendiri.

Koordinator Ampera, Riswan mengatakan, sudah terlalu banyak polemik mendera KPK. Mulai proses seleksi Capim KPK 2019, hingga revisi UU KPK. Meski begitu, masyarakat harus tetap obyektif memandang revisi itu.

“Justeru, siapa yang menolak revisi UU KPK adalah bentuk pelemahan KPK itu sendiri,” tutur Riswan.

Menurut dia, lahirnya KPK adalah bagian dari agenda reformasi. KPK juga lahir untuk menghapus keraguan masyarakat luas terhadap para lembaga penegakkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Dan itu harus diperkuat dengan melakukan revisi UU KPK.

Mereka menyatakan mendukung Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah digulirkan DPR Periode 2014-2019, yang akan segera berakhir tahun ini.

Riswan juga menekankan, dengan revisi UU KPK, maka harus dimasukkan Dewan Pengawas KPK di Undang-Undang tersebut.

“Mengapa KPK merasa elergi dengan adanya pengawas? Dengan adanya kehadiran dewan pengawasan, bukan melemahkan. Melainkan sebaliknya, akan semakin memperkuat KPK dalam menjalankan kinerjanya sesuai aturan dan asas hukum yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, sangat disayangkan bila UU KPK tidak direvisi. Saat ini, merupakan kesempatan untuk melakukan pembenahan KPK.

Wawan pun mengajak setiap elemen masyarakat mendukung penuh Revisi UU KPK. “Demi terciptanya lembaga mumpuni dan lebih baik di masa yang akan datang. Sesuai prosedur serta kaidah hukum acara pidana dalam menjalankan tugasnya,” ujar Riswan.(Togap)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*