Breaking News

Responi Penyelenggaraan Pemilu, Tokoh Mestinya Beri Pencerahan

Penyelenggaraan Pemilu Harus Tetap Dievaluasi

Responi Penyelenggaraan Pemilu, Tokoh Mestinya Beri Pencerahan Meski Begitu Penyelenggaraan Pemilu Harus Tetap Dievaluasi Responi Penyelenggaraan Pemilu, Tokoh Mestinya Beri Pencerahan Meski Begitu Penyelenggaraan Pemilu Harus Tetap Dievaluasi.

Untuk meresponi penyelenggaraan Pemilu 2019, para Tokoh diharapkan mampu memberikan pencerahan dan solusi yang elegan, tanpa harus membuat situasi nasional kian memanas.

Hal itu disampaikan Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Cahyo Gani Saputro menyikapi maraknya tokoh-tokoh yang ditegur keras oleh masyarakat karena pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan tidak membuat situasi membaik.




Meski begitu, lanjut Cahyo, KPU, Bawaslu dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu, harus dievaluasi atas penyelenggaraan yang sudah dan masih sedang berlangsung.

“Mestinya, Tokoh harus berikan narasi yang bisa diterima akal sehat dan tidak bernuansa hoax. Kita menyayangkan statement tokoh yang tidak memberikan pencerahan, pencerdasan dan penyadaran kepada publik seperti rumor Babinsa dalam kontestasi Pemilu Serentak 2019 itu,” tutur Cahyo Gani Saputro, dalam keterangan persnya, Kamis (09/05/2019).

Cahyo mengatakan, pernyataan tersebut justru mengingkari, bahkan menciptakan anomali semangat reformasi, yang mana TNI telah meninggalkan Dwi Fungsi-nya.




“Sekarang profesionalisme TNI justru mendapat kepercayaan rakyat, yang  bisa kita sejajarkan dengan kepercayaan masyarakat kepada KPK,” ujar Cahyo Gani Saputro.

Dia mengingatkan, instrumen Pemilihan Umum telah dilengkapi dengan perangkat Saksi dari seluruh Paslon dan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan petugas pengawas TPS yang sudah tentu mendapatkan salinan data A1, dalam hal ini formulir C1 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 390 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang telah menentukan, pihak yang berwenang memegang formulir C1 adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan salinannya diberikan kepada saksi dan pengawas.

“Jadi sudah terang dan jelas fungsi serta kapasitas TNI dalam pemilu ya membantu pengamanan yang dilakukan Polri,” ujarnya.




Akan tetapi, menurut Cahyo lagi, berkenaan dengan keamanan dalam hal infrastruktur Pemilu, penyelenggaraan pemilu perlu mengevaluasinya. Dia mengingatkan, DPR sebagai mitra KPU agar juga melakukan evaluasi.

“Sebagai mitra ya merekomendasikan terkait kotak suara, seharusnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap api dan air,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*