Rendahnya Serapan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Salah Satu Biang Kerok Bencana Banjir, Copot Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen Fitra), Misbah Hasan: Rendahnya Serapan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Salah Satu Biang Kerok Bencana Banjir, Copot Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen Fitra), Misbah Hasan menyatakan, pemotongan anggaran penanganan banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 hingga saat ini (04/01/2020).

Selain itu, konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pergub No. 31 Tahun 2019 juga dianggap terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya. Sehingga mempengaruhi banjir kali ini.




“Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga terkesan tidak berkontribusi dalam konsep penanggulangan banjir. Akibatnya, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir,” tutur Misbah, Sabtu (04/01/2020).

Lebih lanjut, Misbah juga berpendapat, rendahnya serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga turut berkontribusi terhadap banjir saat ini.

Dari total Rp 3.87 Triliun anggaran pada tahun 2019, realisasi keuangan hanya 60,7 persen dan realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen. Selisih jauh dari target capaian 83 persen yang  tercantum dalam RPJMD DKI untuk tahun anggaran 2018-2019.




Untuk diketahui, pada tahun 2020 anggaran penanganan banjir dan abrasi mengalami penurunan sebanyak 21 persen atau senilai Rp672 Miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Di tengah polemik ini, sebaiknya Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air yang berkinerja buruk segera dicopot dan diganti. Selain itu, perlu untuk mencopot tim TGUPP, sebab tidak berkontribusi terhadap pengendalian dan penanganan banjir,” ujarnya.




Misbah juga berpendapat sebaiknya Pemerintah Pusat mendesak Pemprov DKI dan Pemprov Jabar untuk  melanjutkan program normalisasi sungai dan bekerjasama mengembangkan konsep penanggulangan banjir yang lebih komprehensif.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan