Relawan Membajak Tugas dan Fungsi Partai Politik, Ke Depan Sebaiknya Pilpres Dikembalikan Lewat MPR Saja

Relawan Membajak Tugas dan Fungsi Partai Politik, Ke Depan Sebaiknya Pilpres Dikembalikan Lewat MPR Saja

- in NASIONAL
27
0
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Relawan Membajak Tugas dan Fungsi Partai Politik, Sebaiknya Pilpres Dikembalikan Lewat MPR Saja.Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Relawan Membajak Tugas dan Fungsi Partai Politik, Sebaiknya Pilpres Dikembalikan Lewat MPR Saja.

Dengan sudah terpilihnya susunan di MPR dan DPR maupun DPD. Dan juga sudah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Juga sudah pula tersusun struktur kabinet dan wakil menteri (Wamen), maka kini perlu segera dilakukan evaluasi mengenai arah dan tujuan serta tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan roda negara dan pemerintahan.

Evaluasi itu, perlu dilakukan agar tidak tabrak menabrak. Agar terarah dan juga perlunya pembenahan ke depan. Terutama, mengenai posisi relawan. Sangat amat perlu dievaluasi. Juga terkait proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tampaknya perlu sudah dipikirkan dari sekarang, agar dikembalikan proses pemilihannya kepada MPR RI.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing menyampaikan, harus disadari, untuk selanjutnya dievaluasi. Dalam sistem kontestasi politik yang sudah selesai, posisi relawan Nampak sudah membajak tugas-tugas dan fungsi partai politik.

“Padahal, dalam pilar demokrasi, yang memiliki tugas dan fungsi itu adalah partai politik. Bukan relawan. Tidak ada nomenklatur dan tidak ada juga di dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan bahwa relawan itu adalah bagian dari pilar demokrasi. Hampir semua tugas dan fungsi parpol itu kemarin dibajak oleh relawan loh,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurut dia, fenomena yang sangat perlu didiskusikan dan dianalisa, agar kemudian tidak merusak aspek kebangsaan, adalah relawan. Partai politik, lanjutnya, juga harus membenahi diri. Agar menjadi partai yang memang sebagai pilar demokrasi.

“Setelah adanya Pemilihan Presiden langsung, kok relawan yang malah jadi dominan? Tugas dan fungsi Parpol malah tergeser. Ingat, kalau tidak ada partai politik, proses perebutaan kekuasaan itu bisa anarkis loh. Jadi, bukan relawan yang berperan, tetapi partai politik,” tutur Emrus Sihombing.

Lebih lanjut, Emrus Sihombing yang juga Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu mengatakan, mengevaluasi relawan dan parpol juga sebagai salah satu upaya mengevaluasi proses dan pelaksanaan Pemilihan Presiden langsung.

Ke depan, perlu dipikirkan, apakah Pilpres langsung itu efektif dan berguna. Juga harus sudah mulai dievaluasi. Emrus menyarankan, sebaiknya Pilpres dikembalikan lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

“Dengan segala dinamika. Dengan segala proses yang sudah kita lalui, dengan berbagai pertimbangan, sebaiknya MPR kembali membentuk mekanisme pemilihan Presiden di MPR RI. Tentu tidak harus seperti yang dilakukan di Era Orde Baru. Jangan. Pilpres lewat MPR kali ini harus menutup celah yang tidak demokratis. Setiap wakil rakyat di MPR, memiliki hak mewakili, untuk memilih Presiden,” tutur Emrus Sihombing lagi.

Emrus mengusulkan, penggunaan alat atau teknologi bisa membantu proses pemilihan presiden di MPR RI. Dengan, misalnya, menyediakan kartu tanda pemilihan khusus, berbasis teknologi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, setiap anggota MPR memilih calon presiden, tanpa harus bertemu dengan calon presiden.

“Boleh berupa tanda khusus, pakai teknologi. Ini saran. Agar dengan cara itu juga akan terhindar dari money politic. Dilakukan di MPR,” sarannya.

Partai politik, lanjutnya, memiliki keterwakilannya di Fraksi di DPR RI dan MPR RI. Semua wakil rakyat di Senayan, misalnya, melakukan proses Pilpres, dengan tidak meniru keburukan-keburukan yang terjadi di era Orde baru.

“Jadi dibangun sistem yang baru, yang transparan, yang bisa melibatkan publik atau masyarakat oleh MPR. Dan pemilihan presidennya tetap di MPR,” ujarnya.

Meski begitu, Emrus Sihombing menyampaikan, saran itu perlu dibahas dan dikaji dengan sangat terbuka dan dengan penuh pertimbangan. “Sebaiknya MPR mulai memikirkan ke sana,” ujarnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like