Rekrutmen Anggota FKDM Jakarta Sarat Manipulasi, Lakukan Tes Ulang Jika Tak Mau Anggaran Kinerja Gubernur Anies Melayang Sia-Sia

Rekrutmen Anggota FKDM Jakarta Sarat Manipulasi, Lakukan Tes Ulang Jika Tak Mau Anggaran Kinerja Gubernur Anies Melayang Sia-Sia.
Rekrutmen Anggota FKDM Jakarta Sarat Manipulasi, Lakukan Tes Ulang Jika Tak Mau Anggaran Kinerja Gubernur Anies Melayang Sia-Sia.

DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta melakukan penelusuran seksama terhadap proses rekrutmen Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta.

Soalnya, rekrutmen ini diduga sarat manipulasi. Padahal, FKDM ini nantinya diperuntukkan mendukung kinerja Gubernur DKI Jakarta dengan mempergunakan anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta.




Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Jakarta Utara (DPC GAMKI Jakarta Utara) Tornando Togatorop mengungkapkan, dari proses rekrutmen FKDM Se-DKI Jakarta, di tingkat wilayah ditemukan kecurangan-kecurangan fatal. Tidak sedikit calon anggota FKDM yang bermasalah diloloskan.

“Ini berbahaya bagi penyerapan anggaran dan dukungan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ke depan. Sebab, ada sejumlah temuan kami, FKDM diisi oleh orang-orang bermasalah. Sarat manipulasi,” ungkap Tornando Togatorop, di Jakarta, Minggu (26/01/2020).

Pria yang akrab disapa Nando ini menuturkan, dari jejaring pemantauan yang dilakukannya dengan para penyelenggara rekturmen, beberapa data menunjukkan proses rekrutmen itu jauh dari proses yang fair.




Nando mencontohkan, berbagai komponen masyarakat telah menyampaikan keluhan melalui pimpinan Kesbangpol Provinsi dan Wilayah, sebagai mata telinga Gubernur dan Walikota ternyata tidak diperhatikan.

“Hingga hasil akhir test FKDM, ternyata masih saja ada orang-orang bermasalah dan berpersoalan dengan hukum yang dinyatakan lulus,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, sesuai data dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan data di Kesbangpol, sejumlah nama yang bermasalah itu sedang diproses hukum.




Nando mengatakan, kemungkinan, para panitia seleksi, yang berada di bawah Kesbangpol, melegalkan manipulasi itu.

“Karena kedekatan personal dengan oknum-oknum Calon anggota FKDM itu. Itu menjadi salah satu faktor yang kami temukan,” ujarnya.

Dengan proses rekrutmen yang disebutnya bermaslah itu, Nando dan kawan-kawannya meminta agar ditunda pelantikan FKDM, sampai proses rekturmen diverifikasi ulang dan dilakukan secara jujur dan terbuka.




Dia juga mengingatkan, Kesbangpol sebagai lembaga Pemerintah DKI Jakarta, perlu dievaluasi. Sebab, orang-orang yang mengisinya diketahui melakukan serangkaian praktik manipulasi.

“Harapan kita sebagai warga Jakarta, kiranya Kesbangpol sebagai lembaga di Pemda DKI harus diisi oleh orang-orang yang bisa dipercaya masyarakat, yang berintegritas, yang tidak manipulatif,” ujar Nando.

Sebab, kata dia, jika yang mengisinya adalah orang-orang yang bermasalah, maka kepercayaan warga Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan terus tergerus.




“Warga Jakarta membutuhkan pemimpin di lembaga-lembaga dengan kualifikasi yang dipercaya warga, berintegritas dan professional. Kalau tidak, ya warga akan terus tidak percaya kepada pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itulah, lanjut Nando, para pejabat di Pemda DKI yang tidak berkualitas, yang tidak dipercaya warga hendaknya dicopot dan diganti dengan yang berintegritas dan dipercaya.

“Khususnya untuk Kepala Badan Kesbangpol  Provinsi dan Kasuban Kesbangpol Jakarta di tingkat kota, diganti saja dengan yang berkualitas, yang berintegritas, professional dan dipercaya masyarakat,” ujar Nando.




Ditanya Nama, Alamat dan Aktivitas Keseharian. Udah, Begitu Aja. Tak Lolos

Ridwan, salah seorang peserta test seleksi Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Timur mengaku kecewa dengan proses seleksi yang dialaminya. Soalnya, seleksinya asal-asalan dan tidak jelas kualifikasi Panitia Seleksinya dalam memberikan penilaian.

“Ada 5 orang yang melakukan seleksi ke saya. Saya hanya diajak ngobrol. Ditanyakan nama dan identitas. Kemudian alamat tempat tinggal, serta aktivitas saya. Udah itu aja,” ungkap Ridwan kepada wartawan.

Ridwan yang merupakan mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cakung (Panwascam Cakung), Jakarta Timur itu, kaget kok seperti itu saja test-nya. Kemudian bisa dinyatakan lulus dan tak lulus seleksi anggota FKDM.




“Nomor urut saya sewaktu menjalani tes wawancara itu 07. Nomor test saya 0044. Saya kenal sebagian besar peserta yang mengikuti test calon FKDM itu. Beberapa di antaranya sedang memiliki permasalahan dengan hukum,” ungkap Ridwan yang  2 periode dipercaya sebagai Panwascam Cakung itu.

Dari proses seleksi yang diikutinya, Ridwan bisa menilai, proses yang terjadi sangat mengecewakan. Karena itu, menurut dia, ada baiknya ditunda dulu pelantikan calon anggota FKDM. Terlebih dahulu dilakukan seleksi ulang. Dengan melibatkan kalangan professional, secara terbuka dan transparan, serta ukuran-ukuran penilaian hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau saya ditanya, ya seleksi ulang saja. Dilakukan terbuka dan professional. Anggota Pansel FKDM yang tak bermutu tak perlu dilibatkan. Demikian juga para peserta seleksi yang bermasalah, diproses hukum saja, dan tidak layak diseleksi sebagai FKDM,” tutur Ridwan.




Laporan Masyarakat Harus Ditindaklanjuti

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Muhamamd Abduhu mengungkapkan, ada peserta seleksi anggota FKDM Jakarta Timur Tahun 2020-2022 yang bermasalah hukum, namun dinyatakan lolos oleh panitia seleksi.

Abduhu mengungkapkan, kebetulan peserta seleksi FKDM yang bermasalah itu sama-sama sebagai PPS di  Jakarta Timur. Sehingga, Abduhu sendiri mengetahui kebobrokan si peserta yang bersangkutan.

“Bahkan, saya sendiri termasuk yang melaporkan yang bersangkutan ke KPU Kota Jakarta Timur untuk diproses hukum, atas sejumlah pelanggaran dan perilakunya ketika dia masih menjadi Ketua PPS Penggilingan 2019 di Jakarta Timur,” ujar Abduhu.




Abduhu menyebut, orang itu bernama Ummi Lestari. Di tahapan seleksi calon anggota FKDM Jakarta Timur adalah Nomor Urut 15. “Dia telah diputus melanggar kode etik sesuai keputusanj KPU. Jadi, integritas yang bersangkutan sangat diragukan. Anehnya, kok bisa dia lulus tes di FKDM,” ujar Abduhu.

Abduhu mengungkapkan, pada waktu bertugas sebagai PPS, Ummi Lestari melakukan pelanggaran etik kepada para Caleg. Dan berujung pemecatan dari PPS. Selain Ummi Lestari, lanjut Abduhu, ada 2 Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cakung yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

“Jadi, dari laporan saya ada 3 orang diproses hukum secara etik oleh KPUD Jakarta Timur,” ujarnya.

Jika ingin Jakarta lebih baik, lanjutnya, maka orang-orang seperti yang sudah cacat kinerja dan etik itu hendaknya dianulir saja dari FKDM. “Ini urusan kepercayaan warga kepada Gubernur DKI loh. Jangan dianggap main-main,” ujarnya.




Anggota FKDM Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2020-2022 telah dinyatakan lulus seleksi adalah, Ahmad Yani  untuk Kecamatan Jatinegara, Acep Sabar untuk Kecamatan Cakung,  Canro untuk Kecamatan Duren Sawit, Emanuel untuk Kecamatan Kramat Jati, Firdaus untuk Kecamatan Pasar Rebo, Razvi untuk Kecamatan Matraman, Taufik untuk Kecamatan Pulogadung, Ummi Lestari untuk Kecamatan Cakung, Julianus H N untuk KecamatanMakassar, Dwi Sugiarto untuk Kecamatan Pasar Rebo, Satriadi untuk Kecamatan Jatinegara.

Dinyatakan Terbukti Bersalah Dan Harus Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jakarta Timur (KPUD Jaktim) Wage menyampaikan, terkait laporan yang menyebut ada mantan penyelengara Pemilu di wilayahnya yang dilaporkan karena melakukan pelanggaran dan kemudian diloloskan pada seleksi FKDM Jakarta Timur, sudah ditangani oleh Komisioner KPUD Jakarta Timur Divisi Hukum. “Silakan dikonfirmasi ke Divisi Hukum,” ujar Wage.

Ketika dikonfirmasi Komisioner KPUD Jakarta Timur Divisi Hukum, Fahrur Rohman mengatakan, hasil pemeriksaan atas laporan bisa dilihat di website resmi KPUD Jakarta Timur.

Di Website KPUD Jakarta Timur, tempampang laporan yang sudah ditindaklanjuti. Putusan dengan Laporan Nomor 01/PP.05/Lp/3175/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Pelapor Muhammad Abduhu (Ketua PPS Ujung Menteng), yang melaporkan 4 Terlapor yaitu terlapor 1 atas nama Perdana Doddy Erlangga (Ketua PPK Cakung), Terlapor 2 atas nama Aditya Ferdiyansyah (Anggota PPK Cakung), Terlapor 3 atas nama Ummi Lestari (Ketua PPS Penggilingan) dan Terlapor 4 atas nama Ari Siswanto (Ketua PPS Pulogebang).




Uraian dugaan Pelanggaran yaitu menjadi Tim Sukses dari Partai Nomor 4, Partai Golkar, caleg Nomor 7 atas nama Badruttamam, Dapil 4 DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menerima dana dari caleg dimaksud dan mendistribusikan dana tersebut kepada Kepada Tim Sukses yang berasal dari unsur PPK dan PPS, Kepada Organisasi Masyarakat, Kepada masyarakat yang bersedia memilih caleg tersebut. Demikian terpampang di Website KPUD Jakarta Timur.

Setelah itu, dilaksanakan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4 dan dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa, Pelapor, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4 dan 4 orang saksi.

Berdasarkan Pasal 112 ayat 3 dan ayat 5, PKPU Nomor 8  Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Laporan Nomor 01/PP.05/Lp/3175/III/2019, yaitu, Pertama, Terlapor 1 : Perdana Doddy Erlangga (Ketua PPK Cakung), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.




Kedua, Terlapor 2 : Aditya Ferdiyansyah (Anggota PPK Cakung), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.

Ketiga, Terlapor 3 : Ummi Lestari (Ketua PPS Penggilingan), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.

Keempat, Terlapor 4 : Ari Siswanto (Ketua PPS Pulogebang), Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan kepada Terlapor 4 diberikan Rehabilitasi pemulihan nama baiknya, sesuai Putusan Nomor 182/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.




Lakukan Seleksi Ulang Dengan Melibatkan TNI, Polri dan BIN

Kepala Sub Bidang Ideologi Bakesbangpol Jakarta Timur, Roberto Manurung menyatakan, membuka ulang proses perekrutan calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Hal itu diungkapkan akibat adanya laporan dari masyarakat terkait dengan salah satu calon anggota FKDM yang bermasalah. “Sebaiknya test FKDM diulang saja,” kata Roberto saat di konfirmasi, Minggu (26/01/2020).

Menurut Roberto, tes ulang dilakukan akibat adanya salah satu calon anggota FKDM yang bermasalah dan terdaftar sebagai salah satu anggota partai politik. Selain itu, minimnya data yang dapatkan dan juga keterbatasan para penguji mengakibatkan menjadi faktor utama.




Ia menyarankan agar para penguji dilibatkan dari unsur TNI, Polri hingga Badan Intelejen Negara (BIN).

“Sekali lagi, sebaiknya test ulang. Mengingat peserta yang bermasalah, berikut secara administrasi, calon yang tidak sesuai dan keterkaitan calon dengan partai politik. Serta penguji juga bagian dari keanggotaan partai politik. Lalu, penguji  test juga tidak memiliki keahlian inteligen seperti halnya dari unsur TNI, POLRI, BIN,” tuturnya.(JR/NDO)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan