Breaking News

Refleksi 5 Tahun Undang-Undang Desa, Lakukan Pendalaman Demokrasi dan Akuntabilitas Sosial, Desa Harus Melek Anggaran

Refleksi 5 Tahun Undang Undang Desa

Diskusi dan Refleksi bertema Desa Melek Anggaran Untuk Pembangunan Desa Yang Responsif Gender dan Inklusif, pada Sabtu, 27 April 2019, di Bogor. Dari kiri ke kanan: Badiul Hadi (Manager Riset Seknas FITRA), Misbah Hasan (Sekjen FITRA), Betta Anugrah (Knowledge Management Seknas FITRA).

Lima tahun implementasi Undang Undang Desa, masih menyisakan berbagai problema. Ternyata, desa belum juga melek anggaran.

Paling tidak, itulah yang tergambar dari kegiatan Refleksi 5 Tahun Undang Undang Desa,  yang digelar oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).




Sekretariat Nasional Fitra melakukan diskusi dan refleksi bertema Desa Melek Anggaran Untuk Pembangunan Desa Yang Responsif Gender dan Inklusif, pada Sabtu, 27 April 2019, di Bogor.

Sekjen Fitra, Misbah Hasan menuturkan, selama 5 tahun implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, ternyata tidak mengurangi persoalan-persoalan yang terjadi di desa.

Meskipun, Pemerintah telah menggelontorkan Anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 triliun untuk tahun anggaran 2015-2019, persoalan melek anggaran belum terjadi.

Dari refleksi dan diskusi yang dilakukan, Fitra menorehkan sejumlah catatan. Misbah mengatakan, masih terjadi disharmoni kebijakan antar regulasi turunan UU Desa. Misalnya, Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari pengaturan Nomenklatur Belanja dalam APBDesa,” ujar Misbah Hasan, Minggu (29/04/2019).

Dia juga mencatat, mandat bagi Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa masih banyak dilanggar. Dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menetapkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa tersebut.

Hingga akhir 2018, Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) menerima 14.291 pengaduan dari masyarakat dan baru 5.067 aduan yang diproses. Sedangkan pengaduan yang terkait Dana Desa sebanyak 1.371 laporan.

Khusus kasus korupsi Dana Desa ada 181 kasus. Kasus korupsi ini melibatkan 184 tersangka termasuk 141 Kepala Desa. Per Semester I 2018 Penyimpangan Dana Desa mencapai Rp 40,6 miliar.

Dari aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, lanjutnya, sebagian besar Desa sudah membuat publikasi APBDesa melalui baliho ataupun website desa.

“Namun, isinya masih sebatas ringkasan, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal untuk peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa,” ujar Misbah Hasan.

Selain Sekjen Fitra Misbah Hasan, diskusi dan refleksi itu juga menghadirkan Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD, Kemendesa, PDTT,  Bito Wikantosa dan Manager Knowledge Management Seknas FITRA Yenti Nurhidayat sebagai penanggap.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi menjelaskan, melihat fenomena yang terjadi di desa-desa selama 5 tahun ini, pihaknya merekomendasikan beberapa hal untuk segera dilakukan.

Fitra mendorong koordinasi yang lebih intensif antar Kementerian yang membidangi isu Desa, yakni Kemendesa, PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu, untuk duduk bersama ketika akan menerbitkan suatu regulasi.

“Sehingga tidak membingungkan Pemerintah Desa dan masyarakat,” ujar Hadi.

Kemudian, Kementerian terkait, perlu memberi teguran atau bahkan sanksi kepada Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa sesuai aturan yang berlaku.

Kedepan, perlu memperkuat peran masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan audit sosial terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Menurut Hadi, penguatan kapasitas ini bisa dilakukan atau disupervisi oleh lembaga penegak hukum, seperti Inspektorat (APIP), Kejaksaan, Kepolisian, dan lain-lain.

“Jadi, bukan terjun langsung melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang justru menyuburkan praktik korupsi di Desa,” ujar Hadi.




Selanjutnya, perlu mempertahankan dan mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Desa.

Dan terakhir, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui literasi anggaran, skill advokasi, dan pendalaman demokrasi di tingkat desa.

“Misalnya dengan penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa  atau Sekar Desa, dan membetuk Posko Pengaduan Warga,” tutup Badiul Hadi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*