Realisasi pengadaan listrik 35 ribu Mega Watta masih jauh. Sampai saat ini realisasi proyek listrik 35.000 megawatt (MW) baru satu persen, dan yang dalam tahap konstruksi baru 10 persen dari totalnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, proyek ini bisa terealisasi pada 2019, tapi dengan syarat, dalam 3,5 tahun harus dikerjakan semaksimalnya.
“Syaratnya 3,5 tahun ini harus dikerjakan sekeras-kerasnya, baik dalam hal proyek PLN sendiri dan juga dalam pelaksanaan IPP (Independent Power Producer/Pembangkit Listrik Swasta) harus cepat,” papar Wapres di kantornya, Jakarta, Jumat (13/5/2016).
JK sapaan orang nomor dua di Indonesia itu, menghimbau supaya pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mengubah cara berpikir dari perusahaan yang mencari untung, menjadi perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan publik.
“Tujuannya public service, beda dengan perusahaan yang cari untung. Public service yang bagaimana pelayanan masyarakat yang secepat-cepatnya, tapi jangan rugi tapi jangan cari untung baru bisa disebut public service. Seperti itu. Jadi optimis dengan syarat. Kalau tidak dipenuhi itu ya kita pesimis,” ujar JK.
Selain itu, PLN memiliki porsi membangun 5.000 MW, untuk proyek 35.000 MW. karena kemampuan keuangan yang terbatas untuk membangun pembangkit listrik dan transmisi. PLN meminta penambahan suntikan modal negara lewat penyertaan modal negara (PMN), dimana sebelumnya Rp 10 triliun. Guna mendukung program 35.000 MW.
Menaggapi hal itu, Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa, tidak mudah memberikan PMN dalam kondisi sekarang, karena penerimaan negara sedang tidak sebaik dulu.
“Lebih baik mengundang investor swasta luar ataupun dalam negeri lebih banyak untuk proyek ini,” pungkas dia.(Jimmi)
