Realisasi Dana BOS di Siantar dan Simalungun Terlambat, Dinas Pendidikan Diminta Segera Lakukan Langkah Rekomendatif

Realisasi Dana BOS di Siantar dan Simalungun Terlambat

Realisasi Dana BOS di Siantar dan Simalungun Terlambat, Dinas Pendidikan Diminta Segera Lakukan Langkah Rekomendatif. Foto: Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Frans H Siahaan dan Anggota DPRD Kabupaten SImalungun Binton Tindaon (Kanan).
Realisasi Dana BOS di Siantar dan Simalungun Terlambat, Dinas Pendidikan Diminta Segera Lakukan Langkah Rekomendatif. Foto: Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Frans H Siahaan dan Anggota DPRD Kabupaten SImalungun Binton Tindaon (Kanan).

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) diminta segera bersikap untuk merealiasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalami keterlambatan di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Dana BOS yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat dari APBN ke rekening masing-masing sekolah sudah terealisasi di sebagian besar sekolah di seluruh  Indonesia. Sudah dua minggu lebih direaliasasikan. Namun, hal ini belum direalisasi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

Realisasi dana BOS tahap I sebesar 30 % ini berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerimaan BOS sekolah Reguler tahap I gelombang I tahun 2020 yang diketahui oleh Kepala Biro Hukum Kemendikbud Dian Wahyuni.

Anggota DPRD Pematangsiantar  dari Komisi II, Frans Herbert Siahaan menjelaskan, mulai tahun ini penyaluran dana BOS berbeda dengan tahun 2019 lalu. Penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)  ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 yang menyatakan dana Bos dari RKUN langsung ke rekening sekolah.

Frans H Siahaan memaparkan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB III tentang Alokasi Dana, Pasal 8 ayat 2 yaitu,  sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana Bos Reguler masuk ke rekening sekolah.

“Sebenarnya cukup jelas juknis peraturan tersebut. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan segera merekomendasikan kepada Kepala Sekolah untuk bergegas mengambil dana BOS, demi  memperlancar kegiatan belajar di sekolah,” ujar Frans H Siahaan yang adalah Ketua Partai Nasdem Pematangsiantar tersebut, Kamis (20/02/2020).

Frans menegaskan, seharusnya realisasi dana BOS ini juga sudah bisa dipergunakan untuk sekolah-sekolah di SD dan SMP yang berada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

Ketika  Sinar Keadilan mengkonfirmasi hal ini, beberapa Kepala Sekolah yang ada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menyebutkan,  dana tersebut belum bisa di ambil karena belum adanya rekomendasi Dinas Dikjar.

“Belum bisa diambil dananya. Masih menunggu rekomendasi dari dinas,”ujar salah seorang Kepala Sekolah yang tidak mau disebut namanya.

Terpisah, Ketua komisi IV DPRD Simalungun, Binton Tindaon menyatakan, seharusnya Dikjar Simalungun segera memberi rekomendasi kepada sekolah agar dana BOS tersebut dapat dimanfaatkan sekolah.

Binton menyatakan, Komisi IV akan melakukan komunikasi ķepada Kadis Dikjar secara resmi. “Kami juga akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan mengapa Dana Bos belum bisa diambil sekolah,”ujar nya ketika dihubungi Sinar Keadilan.

Sementara, Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun dan Kadis Pendidikan Kota Pematangsiantar belum memberikan respon atas persoalan ini.(AS)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan