Ratusan Warga Tak Dapat Bantuan BPNT, Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Lapor ke KPK

Ratusan Warga Tak Dapat Bantuan BPNT Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Lapor ke KPK

Ratusan Warga Tak Dapat Bantuan BPNT, Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Lapor ke KPK. – Foto: Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad. (Net)
Ratusan Warga Tak Dapat Bantuan BPNT, Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Lapor ke KPK. – Foto: Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad. (Net)

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menemukan, setidaknya terdapat sebanyak 461 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ternyata tidak memperoleh haknya. Mereka tidak mendapatkan saldo alias Saldo Nol. Warga itu tersebar di 16 kelurahan di DKI Jakarta yang kedapatan Saldonya 0.

Karena itu, Koalisi Pemantau Bansos Jakarta yang terdiri dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), International Budget Partnership (IBP), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Inisiatif dan Kota Kita, melaporkan temuan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setidaknya ada 461 penerima BPNT yang kedapatan saldonya 0 dan juga tidak mendapatkan bantuan sosial PSBB Pemerintah DKI Jakarta,” tutur Perwakilan Koalisi Pemantau Bansos Jakarta yakni Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad, dalam pertemuan audiensi online dengan KPK, pada Rabu (22/07/2020).

Menurut Dika, data ini didapatkan dari laporan yang masuk ke posko informasi dan pengaduan yang didirikan oleh SPRI di 16 kelurahan di Jakarta.

Masih menurut Dika, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan pangan Non Tunai (KPM BPNT) ini sudah tidak dapat mengakses kartu BPNT-nya sejak Maret 2020.

“Bahkan banyak juga yang sudah tidak mendapati saldonya atau nihil sejak tahun 2017,” ungkap Dika.

Akibatnya, kondisi rumah tangga mereka sangat memprihatinkan. Terlebih di masa krisis seperti sekarang ini. “Karena mereka terdaftar sebagai penerima BPNT, mereka dianggap tidak berhak lagi mendapatkan bansos PSBB dari pemerintah DKI Jakarta atau Bansos Presiden, padahal saldo mereka 0,” jelasnya.

Kondisi ekonomi keluarga mereka juga semakin sulit. Terlebih, banyak dari mereka adalah pekerja informal, seperti pekerja rumah tangga yang juga terpaksa dirumahkan karena pandemi dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Dika, laporan yang masuk ke Posko SPRI, hasil monitoring bansos yang dilakukan oleh koalisi juga menemukan mayoritas responden menduga nilai bantuan bansos PSBB dari pemerintah jauh lebih kecil dari yang diinformasikan.

“Ada 30% respondent menyatakan jika dikonversi ke rupiah, nilai bantuan sembako PSBB hanyalah berkisar 150 ribu rupiah. Terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, sarden. Bahkan, 27% lainnya menganggap nilai bantuan yang diberikan sekitar 51-100 ribu rupiah per sekali distribusi atau 2 minggu sekali,” beber Dika.

Jenis bantuan yang diberikan juga dianggap tidak dapat meningkatkan gizi dan daya tahan tubuh masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Persoalan lain terkait distribusi bansos PSBB juga diungkap beberapa ibu-ibu perwakilan dari warga miskin kota di beberapa kelurahan di DKI Jakarta yang juga turut hadir.

Ibu Suryati, salah seorang warga Jakarta Barat, misalnya, mengatakan Bansos PSBB dari Pemerintah DKI Jakarta itu dipecah. “Satu kardus itu bisa diperuntukan untuk 5 keluarga,” ujarnya.

Hal ini dilakukan karena pihak Ketua RT mencegah terjadinya keributan dan kecemburuan sosial diantara warga.

“Karena banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun sama sekali, padahal mereka masuk dalam kriteria warga miskin,” tambah Ibu Naimah, warga DKI Jakarta Timur menceritakan metode distribusi bantuan yang demikian juga terjadi di kampungnya.

Laporan dari masyarakat ini disambut baik oleh perwakilan KPK. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, laporan koalisi yang masuk akan ditindaklanjuti.

“Nanti, temuan-temuan ini akan ditindaklanjuti ke pihak terkait. Dan KPK akan menginformasikan kelanjutannya,” ujar Pahala Nainggolan.

Menurutnya, temuan-temuan lapangan seperti ini sangat dibutuhkan dan bisa melengkapi data dan laporan yang sudah masuk terlebih dahulu ke Jaga Bansos.

Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 600 lebih laporan yang masuk ke Jaga Bansos, dan 200 laporan yang sudah diverifikasi terkait dengan temuan-temuan koalisi.

“Laporan dari Koalisi Bansos DKI Jakarta ini sangat kami butuhkan dan sesuai dengan posisi KPK yang tergabung dalam stranas PK,” ujar Pahala Nainggolan.

KPK juga sudah menduga, akan banyak laporan dan temuan terkait dengan distribusi bansos PSBB DKI Jakarta. Mengingat masih carut marutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, Data DTKS belum pernah di-update lagi sejak 2015. Oleh karena itulah, KPK sudah merekomendasikan untuk melakukan perbaikan data dan verifikasi di masyarakat.

Pahala meminta koalisi untuk melengkapi data laporan masyarakat yang masuk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini, khususnya tentang saldo 0 alias nol.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan